Pemerintah Kota Palu kedatangan tamu istimewa beberapa waktu lalu. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, datang bersama rombongan untuk membahas rencana pelaksanaan program penilaian pemenuhan hak dasar masyarakat di lingkungan pemerintah daerah. Kunjungan ini disambut langsung oleh Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, di ruang kerjanya pada Rabu, 11 Maret 2026.
Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, Sekretaris Daerah Irmayanti Pettalolo, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Suasana pertemuan terlihat hangat dan terbuka, menunjukkan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak warga.
Rencana Penilaian Hak Dasar oleh Komnas HAM
Program yang dibawa oleh Komnas HAM ini bukan sekadar evaluasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan hak-hak dasar warga Palu terpenuhi secara maksimal. Penilaian ini akan dilakukan melalui serangkaian tahapan, termasuk diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan berbagai unit kerja di lingkungan Pemkot Palu.
Hak-hak yang menjadi fokus utama dalam penilaian ini meliputi:
- Hak atas pangan
- Hak atas pendidikan
- Hak atas kesehatan
- Hak atas pekerjaan yang layak
Setiap aspek ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya terhadap warganya. Penilaian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan kebijakan dan layanan publik ke depannya.
Dukungan Penuh dari Wali Kota Palu
Hadianto Rasyid menyambut baik rencana tersebut. Bahkan, ia menyatakan dukungan penuh terhadap program penilaian ini. Bagi wali kota, kegiatan ini adalah kesempatan emas untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Pada prinsipnya kami mendukung seribu persen program yang akan dilaksanakan. Tujuannya tentu agar suasana yang kondusif bagi masyarakat bisa terwujud,” ujarnya.
Wali kota juga menegaskan bahwa kritik dan catatan dari pihak manapun, termasuk dari Komnas HAM, sangat dibutuhkan. Ia mengajak semua pihak untuk terus memberikan masukan yang jujur dan terbuka.
“Kalau ada catatan yang kurang baik dari Pemerintah Kota Palu, silakan disampaikan. Katakan yang sebenarnya, walaupun itu pahit. Itu semua demi perbaikan,” tambahnya.
Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat yang Telah Dilakukan
Sebelum kedatangan Komnas HAM, Pemerintah Kota Palu sudah melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi hak dasar warganya. Beberapa di antaranya adalah program peningkatan akses pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta penyaluran bantuan pangan bagi keluarga rentan.
Berikut adalah rincian beberapa program unggulan yang telah dijalankan:
| No | Program | Fokus | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Beasiswa Kota | Pendidikan | Lebih dari 500 siswa penerima beasiswa |
| 2 | Pembangunan Puskesmas Keliling | Kesehatan | Menjangkau 12 kelurahan |
| 3 | Bantuan Pangan Non-Tunai | Pangan | Terdistribusi ke 2.000 KK per bulan |
| 4 | Pelatihan Keterampilan Kerja | Pekerjaan | 300 warga terlatih per tahun |
Program-program ini menunjukkan komitmen Pemkot Palu dalam menjaga kesejahteraan warga. Namun, wali kota juga menyadari bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan. Kehadiran Komnas HAM dianggap sebagai momentum penting untuk mempercepat langkah tersebut.
1. Tahapan Penilaian oleh Komnas HAM
Penilaian hak dasar oleh Komnas HAM tidak dilakukan secara instan. Ada serangkaian tahapan yang akan dilalui agar hasilnya akurat dan dapat dijadikan acuan kebijakan.
-
Persiapan dan koordinasi awal
Tim dari Komnas HAM akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk menentukan ruang lingkup penilaian dan jadwal pelaksanaan. -
Pelaksanaan FGD dengan stakeholder
Diskusi kelompok terfokus akan dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, akademisi, dan pejabat daerah. -
Survei lapangan dan pengumpulan data
Tim akan melakukan survei langsung ke lokasi-lokasi strategis untuk melihat secara nyata kondisi pemenuhan hak di lapangan. -
Analisis dan penyusunan rekomendasi
Data yang terkumpul akan dianalisis untuk kemudian disusun menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret. -
Penyampaian hasil dan tindak lanjut
Hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada Pemkot Palu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan publik.
2. Fokus Utama Penilaian Hak Dasar
Setiap hak dasar memiliki indikator tersendiri dalam penilaian. Berikut adalah fokus utama yang akan dinilai oleh Komnas HAM:
-
Hak atas Pangan
Penilaian mencakup akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Termasuk distribusi bantuan pangan serta ketersediaan pasar tradisional. -
Hak atas Pendidikan
Aspek yang dinilai antara lain ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas pengajaran, serta akses pendidikan bagi kelompok rentan. -
Hak atas Kesehatan
Penilaian ini melihat ketersediaan layanan kesehatan dasar, jumlah tenaga medis, serta kemudahan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. -
Hak atas Pekerjaan
Fokusnya adalah pada penciptaan lapangan kerja, program pelatihan keterampilan, serta perlindungan hak pekerja.
3. Rekomendasi yang Diharapkan
Setelah melalui proses penilaian, Komnas HAM akan memberikan rekomendasi yang bersifat membangun. Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan dan program pemerintah daerah.
-
Penyusunan kebijakan baru
Jika ditemukan kekurangan dalam regulasi, akan disarankan penyusunan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. -
Peningkatan kapasitas SDM
Rekomendasi juga bisa berupa pelatihan bagi aparatur daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. -
Penguatan kolaborasi lintas sektor
Untuk memastikan hak dasar terpenuhi secara menyeluruh, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk LSM dan akademisi.
Catatan Penting
Program penilaian ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan hak asasi manusia di tingkat daerah. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan sebagai alat penilaian pribadi terhadap pejabat tertentu.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat sesuai dengan kondisi dan pernyataan yang disampaikan pada saat kunjungan Komnas HAM ke Pemkot Palu pada 11 Maret 2026. Data dan program yang disebutkan dapat berubah seiring waktu dan kebijakan yang berlaku.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga nasional seperti Komnas HAM, diharapkan Palu bisa terus berkembang menjadi kota yang lebih adil dan manusiawi bagi seluruh warganya.
Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.
