Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu, Nursalam Halim, di ruang kerja pribadinya pada Rabu, 4 Maret 2026. Pertemuan ini menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan lebih luas bagi para pekerja di Kota Palu.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, tingkat partisipasi pekerja di Palu baru mencapai sekitar 44 persen. Angka ini menjadi catatan penting yang harus terus ditingkatkan melalui sinergi program dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Penguatan Sinergi Program Perlindungan Sosial
Pertemuan antara Wali Kota Palu dan pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berjalan formalitas. Ada komitmen nyata untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja yang selama ini belum terlindungi. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah pemanfaatan data terpadu untuk menjangkau sasaran secara tepat sasaran.
-
Identifikasi sasaran berdasarkan desil ekonomi
Program akan difokuskan pada masyarakat dari desil 1 hingga desil 4 yang tergolong rentan dan menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Sementara kelompok desil 6 hingga 10 akan didorong untuk bergabung secara mandiri. -
Penempatan agen Perisai di tingkat RW
Untuk mempermudah akses, BPJS Ketenagakerjaan akan menempatkan agen Perisai di setiap wilayah RW. Ini diharapkan bisa mempercepat proses pendaftaran dan pembayaran iuran secara langsung di lingkungan masyarakat. -
Sinkronisasi data dengan DTSN
Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) menjadi acuan penting dalam menentukan sasaran prioritas. Dengan data ini, program bisa lebih tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih bantuan.
Strategi Jangka Pendek dan Tantangan Ke Depan
Meningkatkan cakupan kepesertaan bukan perkara mudah. Banyak pekerja di sektor informal yang belum menyadari pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Edukasi dan pendekatan komunitas menjadi kunci utama dalam menjembatani kesadaran tersebut.
- Meningkatkan edukasi di kalangan pekerja informal
- Memperluas jaringan agen Perisai
- Mendorong kebijakan daerah yang mendukung kepesertaan wajib
Selain itu, tantangan lainnya adalah rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan dan RW dalam mendukung program ini. Pelatihan dan pendampingan teknis menjadi kebutuhan penting agar program bisa berjalan efektif.
Peran Agen Perisai dalam Memperluas Akses
Agen Perisai merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempercepat pelayanan. Dengan penempatan agen di tingkat RW, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS untuk mendaftar atau membayar iuran.
Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari sistem agen Perisai:
| Keuntungan | Penjelasan |
|---|---|
| Mudah dijangkau | Agen berada di lingkungan RW, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor BPJS |
| Proses cepat | Pendaftaran dan pembayaran bisa dilakukan secara langsung dan real-time |
| Edukasi langsung | Agen juga berperan sebagai edukator bagi masyarakat sekitar |
| Pengawasan terpadu | Data yang dikumpulkan langsung terintegrasi dengan sistem pusat |
Prioritas Perlindungan Berdasarkan Desil Ekonomi
Pembagian sasaran program berdasarkan desil ekonomi memungkinkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Berikut adalah pembagian kategori dan pendekatannya:
| Desil | Kategori | Pendekatan |
|---|---|---|
| 1–4 | Rentan/Ekonomi Lemah | Dibantu pemerintah melalui program prioritas |
| 5 | Transisi | Evaluasi individu, bisa mendapat subsidi sebagian |
| 6–10 | Mampu | Didorong untuk bergabung secara mandiri |
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial.
Tantangan dan Solusi dalam Implementasi
Meski sudah ada langkah konkret, beberapa tantangan tetap harus dihadapi. Di antaranya adalah rendahnya minat pekerja informal untuk bergabung, minimnya dukungan infrastruktur di wilayah pelosok, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat program.
Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa solusi strategis mulai diterapkan:
- Penyuluhan rutin di sentra ekonomi informal seperti pasar, terminal, dan pusat usaha kecil
- Pemanfaatan media sosial dan komunitas lokal untuk edukasi
- Penyederhanaan proses administrasi dan pengurangan biaya iuran bagi kelompok rentan
Dukungan Penuh dari Wali Kota Palu
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Palu menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk dalam hal penyediaan infrastruktur pendukung dan kolaborasi lintas OPD untuk memastikan program bisa berjalan maksimal.
“Kami siap menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Palu,” ujar Hadianto Rasyid.
Catatan Penting
Data dan informasi dalam artikel ini bersifat sesuai dengan kondisi dan kebijakan hingga Maret 2026. Angka kepesertaan, program, dan kebijakan bisa berubah seiring waktu dan perkembangan kebijakan nasional maupun daerah. Untuk informasi terbaru, disarankan untuk menghubungi langsung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu atau situs resmi terkait.
Rista Wulandari adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis senior berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, industri, dan telekomunikasi.
