Sudah siapkan semua dokumen untuk mengajukan KUR, tapi bingung cara mendapatkan Surat Keterangan Usaha dari kelurahan?
Surat Keterangan Usaha (SKU) menjadi salah satu dokumen wajib yang diminta Bank BRI saat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, calon debitur yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib melampirkan SKU yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di tingkat kelurahan atau desa.
Nah, artikel ini akan membahas tuntas cara mengurus SKU untuk KUR BRI — mulai dari dasar hukum, prosedur di RT hingga kelurahan, format yang diterima bank, sampai solusi alternatif jika SKU tidak bisa diterbitkan. Semua informasi disusun berdasarkan regulasi resmi pemerintah dan kebijakan BRI per Januari 2026.
Apa Itu Surat Keterangan Usaha dan Fungsinya untuk KUR
Sebelum mengurus, penting untuk memahami apa sebenarnya SKU dan mengapa dokumen ini krusial dalam proses pengajuan KUR.
Pengertian Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah dokumen resmi yang menerangkan bahwa seseorang benar-benar menjalankan usaha produktif di wilayah tertentu. Dokumen ini diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa berdasarkan rekomendasi dari RT dan RW setempat.
SKU berfungsi sebagai bukti legalitas usaha tingkat dasar — khususnya bagi pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha formal seperti NIB atau SIUP. Dalam konteks KUR, SKU menjadi salah satu syarat administratif yang menunjukkan bahwa calon debitur memang memiliki usaha aktif yang layak dibiayai.
Mengapa SKU Penting untuk Pengajuan KUR BRI
Program KUR ditujukan untuk pelaku usaha produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif. SKU menjadi bukti tertulis bahwa pemohon benar-benar menjalankan usaha — bukan sekadar klaim lisan.
Bagi Bank BRI, SKU berfungsi sebagai:
- Validasi keberadaan usaha — Membuktikan usaha benar-benar ada dan aktif
- Referensi lokasi survei — Alamat di SKU menjadi acuan Mantri BRI saat kunjungan lapangan
- Dokumen pendukung analisis kredit — Melengkapi penilaian kelayakan usaha
- Syarat administratif wajib — Terutama untuk calon debitur yang belum memiliki NIB
Tanpa SKU atau NIB, proses pengajuan KUR bisa ditolak di tahap verifikasi dokumen — sebelum sampai ke tahap survei lapangan.
Dasar Hukum SKU untuk Program KUR 2026
Kewajiban melampirkan SKU dalam pengajuan KUR bukan kebijakan sepihak bank, melainkan diatur dalam regulasi pemerintah.
Berikut landasan hukum yang mengatur tentang dokumen legalitas usaha untuk KUR:
1. Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur bahwa calon debitur KUR wajib memiliki usaha produktif yang dibuktikan dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Usaha dari pejabat berwenang. Regulasi ini berlaku efektif untuk program KUR 2026.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
UU Ciptaker mengatur bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat memperoleh legalitas melalui NIB yang diterbitkan via sistem OSS (Online Single Submission). Namun, bagi yang belum mengurus NIB, SKU dari kelurahan tetap diakui sebagai bukti legalitas tingkat dasar.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Permendagri mengatur kewenangan kelurahan dan desa dalam menerbitkan surat keterangan, termasuk SKU. Penerbitan SKU merupakan layanan publik yang wajib diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan regulasi tersebut, BRI dan bank penyalur KUR lainnya menerima SKU sebagai dokumen legalitas usaha yang sah — dengan catatan diterbitkan oleh pejabat berwenang dan formatnya sesuai ketentuan.
Perbedaan SKU dan NIB: Mana yang Diperlukan untuk KUR
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah harus punya NIB atau cukup SKU saja. Berikut penjelasan lengkapnya.
| Aspek | Surat Keterangan Usaha (SKU) | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
|---|---|---|
| Penerbit | Lurah/Kepala Desa | Sistem OSS Kementerian Investasi |
| Proses Pengurusan | Manual (RT → RW → Kelurahan) | Online via oss.go.id |
| Biaya | Gratis (sesuai Permendagri) | Gratis |
| Waktu Proses | 1-7 hari kerja | Langsung jadi (online) |
| Masa Berlaku | 6-12 bulan (tergantung kebijakan) | Selamanya (selama usaha aktif) |
| Tingkat Legalitas | Dasar (tingkat kelurahan) | Formal (tingkat nasional) |
| Diterima untuk KUR BRI | Ya ✓ | Ya ✓ |
Data di atas berdasarkan regulasi per Januari 2026 dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru.
Kapan Harus Pakai SKU
SKU cocok untuk pelaku usaha yang:
- Baru memulai usaha dan belum familiar dengan sistem online
- Usaha berskala sangat kecil (warung, pedagang keliling, jasa rumahan)
- Kesulitan akses internet untuk mengurus NIB online
- Membutuhkan dokumen legalitas dalam waktu singkat
Kapan Sebaiknya Urus NIB
NIB lebih disarankan jika:
- Berencana mengembangkan usaha ke skala lebih besar
- Ingin mengakses berbagai fasilitas pemerintah (termasuk jenis KUR yang tersedia dengan plafon lebih tinggi)
- Membutuhkan legalitas yang berlaku selamanya tanpa perlu perpanjangan
- Sudah terbiasa dengan pengurusan dokumen secara online
Jadi, mana yang harus dipilih? Keduanya sama-sama diterima BRI untuk pengajuan KUR. Jika belum punya keduanya dan butuh cepat, SKU bisa menjadi pilihan praktis. Namun untuk jangka panjang, NIB lebih menguntungkan karena tidak perlu diperpanjang.
Syarat Membuat Surat Keterangan Usaha di Kelurahan
Mengurus SKU tidak serumit yang dibayangkan. Berikut persyaratan administratif yang perlu disiapkan.
Dokumen Wajib
- KTP asli dan fotokopi — Wajib atas nama pemilik usaha
- Kartu Keluarga (KK) fotokopi — Sebagai bukti domisili
- Surat Pengantar RT/RW — Didapat setelah verifikasi di tingkat RT dan RW
- Pas foto 3×4 — Beberapa kelurahan mensyaratkan 2 lembar
Dokumen Pendukung (Jika Ada)
- Foto lokasi usaha (tampak luar dan dalam)
- Bukti sewa/kepemilikan tempat usaha
- Nota atau bukti transaksi usaha
- Daftar inventaris usaha
Persyaratan Non-Dokumen
- Usaha benar-benar aktif dan bisa diverifikasi
- Lokasi usaha berada di wilayah RT/RW yang bersangkutan
- Tidak sedang dalam sengketa atau masalah hukum
Persyaratan di atas bersifat umum dan dapat berbeda di setiap daerah. Disarankan untuk mengonfirmasi langsung ke kantor kelurahan setempat sebelum mengurus.
Langkah-Langkah Mengurus SKU dari RT hingga Kelurahan
Proses pengurusan SKU melibatkan tiga tingkatan administratif: RT, RW, dan Kelurahan/Desa. Berikut panduan step-by-step yang bisa diikuti.
Tahap 1: Pengajuan di Tingkat RT
- Temui Ketua RT di wilayah tempat usaha berada
- Sampaikan maksud untuk mengurus SKU
- Serahkan fotokopi KTP dan KK
- RT akan melakukan verifikasi sederhana (menanyakan jenis usaha, lokasi, lama usaha)
- Jika disetujui, RT menerbitkan Surat Pengantar ke RW
Proses di tingkat RT biasanya selesai dalam 1-2 hari, tergantung ketersediaan Ketua RT.
Tahap 2: Verifikasi di Tingkat RW
- Bawa Surat Pengantar dari RT ke Ketua RW
- RW akan memeriksa dan memvalidasi rekomendasi RT
- Jika tidak ada masalah, RW menerbitkan Surat Pengantar ke Kelurahan
- Beberapa RW mungkin melakukan kunjungan singkat ke lokasi usaha
Tahap ini umumnya selesai dalam 1-2 hari kerja.
Tahap 3: Penerbitan SKU di Kelurahan/Desa
- Datang ke kantor Kelurahan/Desa dengan membawa:
- Surat Pengantar dari RT
- Surat Pengantar dari RW
- KTP asli (untuk verifikasi)
- Fotokopi KTP dan KK
- Pas foto (jika diminta)
- Ambil nomor antrean di loket pelayanan
- Serahkan berkas ke petugas dan isi formulir permohonan
- Tunggu proses verifikasi dan pencetakan SKU
- SKU ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan distempel resmi
Proses di kelurahan biasanya selesai dalam 1-3 hari kerja. Beberapa kelurahan bahkan bisa menerbitkan SKU di hari yang sama jika berkas lengkap.
Estimasi Total Waktu dan Biaya
| Tahap | Estimasi Waktu | Biaya Resmi |
|---|---|---|
| RT | 1-2 hari | Gratis |
| RW | 1-2 hari | Gratis |
| Kelurahan | 1-3 hari kerja | Gratis |
| Total | 3-7 hari kerja | Gratis (Rp0) |
Berdasarkan Permendagri, penerbitan SKU termasuk layanan publik yang tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta bayaran, hal tersebut bukan ketentuan resmi.
Format dan Contoh SKU yang Diterima Bank BRI
Format SKU yang benar sangat menentukan apakah dokumen akan diterima saat pengajuan KUR. Berikut komponen wajib dan contoh formatnya.
Komponen Wajib dalam SKU
Berdasarkan standar administrasi pemerintahan, SKU yang valid harus memuat:
- Kop surat resmi — Logo dan identitas kelurahan/desa
- Nomor surat — Mengikuti penomoran arsip kelurahan
- Identitas pemilik usaha — Nama lengkap, NIK, alamat sesuai KTP
- Data usaha — Nama usaha, jenis usaha, alamat lokasi usaha
- Pernyataan keterangan — Bahwa yang bersangkutan benar menjalankan usaha
- Tujuan pembuatan — Untuk keperluan pengajuan kredit/KUR
- Tanggal penerbitan — Menunjukkan kapan SKU diterbitkan
- Tanda tangan dan stempel — Dari Lurah/Kepala Desa yang berwenang
Contoh Format SKU untuk KUR BRI
Berikut template SKU yang umumnya diterima oleh Bank BRI:
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA [NAMA DAERAH] KECAMATAN [NAMA KECAMATAN] KELURAHAN/DESA [NAMA KELURAHAN] Alamat: [Alamat Lengkap Kantor Kelurahan]
SURAT KETERANGAN USAHA Nomor: [Nomor Surat]/[Kode]/[Bulan]/[Tahun]
Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah/Kepala Desa [Nama Kelurahan], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten/Kota [Nama Daerah], dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : [Nama Lengkap Sesuai KTP] NIK : [16 Digit Nomor KTP] Tempat/Tgl Lahir : [Tempat], [Tanggal-Bulan-Tahun] Alamat : [Alamat Lengkap Sesuai KTP] Pekerjaan : Wiraswasta
Berdasarkan Surat Pengantar RT [Nomor] RW [Nomor], yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha:
Nama Usaha : [Nama Usaha/Toko] Jenis Usaha : [Jenis Usaha, contoh: Warung Makan, Bengkel, dll] Alamat Usaha : [Alamat Lengkap Lokasi Usaha] Sejak Tahun : [Tahun Mulai Usaha]
Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.
[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]
LURAH/KEPALA DESA [NAMA]
[Tanda Tangan] [Stempel Resmi]
[NAMA LURAH/KEPALA DESA] NIP. [Nomor NIP]
Checklist SKU Sebelum Diajukan ke BRI
Sebelum membawa SKU ke bank, pastikan hal-hal berikut:
- Nama dan NIK sesuai dengan KTP
- Alamat usaha tertulis lengkap dan jelas
- Ada nomor surat resmi
- Tanda tangan Lurah/Kepala Desa ada (bukan TTD elektronik)
- Stempel basah terlihat jelas
- Tanggal penerbitan tidak lebih dari 6 bulan lalu
- Kertas berkop surat resmi kelurahan
Tips Agar SKU Tidak Ditolak Saat Pengajuan KUR
SKU sudah di tangan, tapi tetap ada risiko dokumen dipermasalahkan saat verifikasi. Berikut tips agar SKU lolos tahap pemeriksaan.
Pastikan Data Konsisten
Data di SKU harus sama persis dengan dokumen lain yang diajukan. Nama, NIK, dan alamat di SKU harus sesuai dengan KTP. Inkonsistensi sekecil apapun bisa memicu penolakan.
Perhatikan Masa Berlaku
Meski tidak selalu tertulis eksplisit, SKU umumnya berlaku 6-12 bulan sejak diterbitkan. Jika SKU sudah lebih dari 6 bulan, pertimbangkan untuk mengurus yang baru agar lebih fresh saat diajukan.
Alamat Usaha Harus Bisa Disurvei
Mantri BRI akan mengunjungi alamat yang tertera di SKU. Pastikan alamat lengkap dan bisa ditemukan. Sertakan patokan atau landmark jika lokasi sulit ditemukan.
Jenis Usaha Harus Sesuai Tujuan KUR
KUR hanya untuk usaha produktif. Pastikan jenis usaha yang tertulis di SKU memang termasuk kategori yang bisa dibiayai KUR — seperti perdagangan, jasa, produksi, pertanian, atau perikanan. Dana KUR memiliki ketentuan penggunaan yang diizinkan yang harus dipatuhi.
Simpan Fotokopi sebagai Arsip
Buat beberapa salinan SKU sebelum diserahkan ke bank. Fotokopi bisa diperlukan untuk pengajuan ulang atau keperluan administratif lainnya.
Alternatif Jika Tidak Bisa Mendapatkan SKU
Ada beberapa situasi yang membuat seseorang sulit mendapatkan SKU. Berikut solusi alternatif yang bisa dipertimbangkan.
Urus NIB via OSS Online
Jika kelurahan menolak atau prosesnya terlalu lama, NIB bisa menjadi alternatif yang lebih praktis. Pengurusan dilakukan secara online melalui oss.go.id dan langsung jadi tanpa perlu ke kantor pemerintahan.
Langkah singkat mengurus NIB:
- Akses oss.go.id dan buat akun
- Login menggunakan NIK dan password
- Pilih menu “Perizinan Berusaha”
- Isi data usaha sesuai panduan
- NIB akan diterbitkan secara digital
Usaha di Luar Domisili KTP
Jika usaha berlokasi di wilayah berbeda dengan alamat KTP, ada dua opsi:
- Urus SKU di kelurahan tempat usaha — Dengan membawa surat pengantar dari kelurahan domisili
- Buat Surat Keterangan Domisili Usaha — Terpisah dari SKU, menjelaskan bahwa usaha memang berlokasi di wilayah tersebut
Usaha Online atau Tanpa Lokasi Tetap
Untuk usaha berbasis online atau tanpa tempat usaha fisik (seperti reseller, dropshipper, freelancer), alternatifnya:
- Gunakan alamat rumah sebagai alamat usaha
- Siapkan bukti transaksi online (screenshot marketplace, mutasi rekening)
- Jelaskan ke petugas kelurahan bahwa usaha berbasis digital
Beberapa kelurahan sudah familiar dengan usaha online dan bisa menerbitkan SKU dengan keterangan “usaha berbasis digital” atau “home-based business.”
Jika SKU Tetap Tidak Bisa Didapat
Dalam kondisi ekstrem di mana SKU maupun NIB tidak bisa diurus, pertimbangkan untuk:
- Konsultasi langsung ke kantor cabang BRI tentang dokumen alternatif
- Mengajukan produk kredit BRI lainnya yang persyaratannya berbeda
- Menunda pengajuan sampai dokumen legalitas bisa diurus
Waspada Penipuan dan Kontak Layanan Resmi
Proses pengurusan SKU dan pengajuan KUR sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan penipuan. Berikut hal yang harus diwaspadai.
Modus Penipuan yang Sering Terjadi
- Jasa pengurusan SKU berbayar mahal — Padahal SKU gratis di kelurahan
- Oknum yang menjanjikan KUR pasti cair — Tidak ada jaminan 100% approval
- Meminta transfer biaya administrasi di awal — KUR BRI tidak memungut biaya sebelum pencairan
- Mengatasnamakan petugas BRI via WhatsApp — Bank tidak pernah meminta data sensitif via chat
Cara Melindungi Diri
- Urus SKU langsung ke kantor kelurahan, bukan melalui calo
- Ajukan KUR hanya melalui kantor BRI, website kur.bri.co.id, atau aplikasi BRImo yang sudah diaktifkan
- Jangan pernah memberikan PIN, OTP, atau password kepada siapapun
- Verifikasi informasi melalui kontak resmi sebelum mengambil tindakan
Kontak Resmi Bank BRI
| Layanan | Kontak | Keterangan |
|---|---|---|
| Call Center BRI | 14017 | 24 jam (berbayar) |
| WhatsApp Sabrina | 0812-1214-017 | Chatbot + Live Agent (gratis) |
| Email Pengaduan | [email protected] | Respon 1×24 jam kerja |
| Website KUR BRI | kur.bri.co.id | |
| Instagram Resmi | @bankbri_id ✓ | Akun verified (centang biru) |
Alamat Kantor Pusat BRI: Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Kontak Pengaduan Terkait Pelayanan Publik
Jika mengalami kendala dalam pengurusan SKU di kelurahan (seperti pungli atau penolakan tanpa alasan jelas), bisa melapor ke:
| Instansi | Kontak | Website |
|---|---|---|
| Ombudsman RI | 137 | ombudsman.go.id |
| LAPOR! | 1708 | lapor.go.id |
| Kementerian UMKM | – | kemenkopukm.go.id |
Setelah SKU berhasil diurus dan pengajuan dikirim, pantau perkembangan melalui fitur cek status pengajuan KUR online agar tidak ketinggalan informasi jika ada dokumen yang perlu dilengkapi.
Penutup
Mengurus Surat Keterangan Usaha untuk KUR BRI sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Prosesnya melibatkan tiga tahap — dari RT, RW, hingga kelurahan — dengan estimasi waktu 3-7 hari kerja dan biaya resmi Rp0 alias gratis. Yang terpenting adalah memastikan usaha benar-benar aktif, dokumen lengkap, dan data konsisten dengan KTP.
Bagi yang merasa proses SKU terlalu lama atau mengalami kendala di kelurahan, NIB melalui sistem OSS bisa menjadi alternatif yang lebih praktis. Keduanya sama-sama diterima Bank BRI untuk pengajuan KUR.
Seluruh informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan kebijakan BRI per Januari 2026. Prosedur pengurusan SKU dapat berbeda di setiap daerah, sehingga disarankan untuk mengonfirmasi langsung ke kantor kelurahan setempat. Ketentuan program KUR juga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah terbaru. Terima kasih sudah membaca sampai akhir, semoga proses pengajuan KUR berjalan lancar dan usahanya semakin berkembang!
FAQ – Pertanyaan Seputar SKU untuk KUR BRI
Ya, SKU dari kelurahan/desa dapat digunakan untuk pengajuan KUR BRI. Berdasarkan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, calon debitur yang tidak memiliki NIB wajib melampirkan Surat Keterangan Usaha dari pejabat berwenang. SKU yang ditandatangani Lurah atau Kepala Desa termasuk dokumen yang diterima oleh Bank BRI.
Total proses pembuatan SKU memakan waktu sekitar 3-7 hari kerja. Rinciannya: pengurusan di RT 1-2 hari, verifikasi di RW 1-2 hari, dan penerbitan di kelurahan 1-3 hari kerja. Beberapa kelurahan bahkan bisa menerbitkan SKU di hari yang sama jika berkas lengkap dan tidak ada antrean.
Tidak. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, penerbitan SKU termasuk layanan publik yang tidak dipungut biaya alias gratis. Jika ada oknum yang meminta bayaran untuk mengurus SKU, hal tersebut bukan ketentuan resmi dan bisa dilaporkan ke Ombudsman atau LAPOR!
SKU diterbitkan oleh kelurahan/desa dengan proses manual, berlaku 6-12 bulan. NIB diterbitkan oleh sistem OSS secara online dan berlaku selamanya. Keduanya sama-sama diterima untuk pengajuan KUR BRI. Jika butuh cepat dan tidak familiar dengan sistem online, SKU lebih praktis. Namun untuk jangka panjang, NIB lebih menguntungkan karena tidak perlu perpanjangan.
Jika usaha berlokasi di wilayah berbeda dengan alamat KTP, SKU tetap bisa diurus di kelurahan tempat usaha berada. Siapkan surat pengantar dari kelurahan domisili dan jelaskan situasinya ke petugas. Beberapa daerah juga menerbitkan Surat Keterangan Domisili Usaha terpisah sebagai dokumen pendukung.
Meski tidak selalu tertulis eksplisit, SKU umumnya berlaku 6-12 bulan sejak tanggal diterbitkan. Untuk pengajuan KUR, disarankan menggunakan SKU yang usianya tidak lebih dari 6 bulan agar dokumen terlihat fresh dan valid saat verifikasi.
Bisa. Untuk usaha berbasis online atau home-based business, alamat rumah bisa digunakan sebagai alamat usaha. Siapkan bukti aktivitas usaha seperti screenshot transaksi marketplace atau mutasi rekening. Beberapa kelurahan sudah familiar dengan usaha digital dan bisa menerbitkan SKU dengan keterangan “usaha berbasis online.”
Jika SKU ditolak, tanyakan alasan spesifiknya ke petugas bank. Biasanya penolakan disebabkan data tidak konsisten dengan KTP, format tidak standar, atau masa berlaku sudah habis. Setelah mengetahui penyebabnya, urus SKU baru dengan memperbaiki kekurangan tersebut atau pertimbangkan mengurus NIB sebagai alternatif.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
