Kebijakan work from home (WFH) kembali diterapkan secara resmi sebagai langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi tekanan terhadap pasokan energi global. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM)…
kebijakan pemerintah
Purbaya Tekankan Fungsi Sekretaris Jenderal Kemenkeu dalam Tugas dan Kewajiban yang Harus Dipenuhi
Peran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan setelah pernyataan tegas dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, Sekjen bukan sekadar posisi administratif, tapi adalah inti dari organisasi. Ia…
Pemerintah Siapkan Aturan WFH untuk ASN, Kebijakan Akan Segera Diumumkan Resmi
Kebijakan kerja fleksibel untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk penerapan Work From Home (WFH), telah mencapai titik final. Pemerintah memastikan bahwa aturan ini siap dirilis secara resmi dalam waktu dekat….
Purbaya Tegaskan Harga BBM Subsidi Tetap Stabil Meskipun Harga Minyak Global Capai USD100 Per Barel
Harga minyak mentah global yang mencapai level USD100 per barel sempat memicu spekulasi soal kenaikan harga BBM subsidi di Tanah Air. Namun, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan…
BSI Paparkan Rencana Penyaluran Dana SAL Senilai Rp100 Triliun untuk Tingkatkan Likuiditas Bank
Langkah pemerintah dalam merancang penempatan tambahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp100 triliun di sektor perbankan mendapat sambutan positif dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI. Langkah…
Pembiayaan Kendaraan Listrik Tembus Rp21,05 Triliun pada Januari 2026 Naik 39,1%
Permintaan pembiayaan kendaraan listrik di Indonesia melonjak tajam pada awal 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan penyaluran mencapai 39,13% year-on-year (YoY), dengan total nilai mencapai Rp21,05 triliun pada Januari…
Tokio Marine Indonesia Menargetkan Pertumbuhan Premi Asuransi Mobil 9,3% di Tahun 2026
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia tengah membidik pertumbuhan premi asuransi kendaraan bermotor sebesar 9,3% pada tahun 2026. Target ini disusun berdasarkan beberapa faktor utama, seperti dinamika penjualan kendaraan, tren pembiayaan,…
Ramai-ramai Bankir Soroti Aturan Wajib Setor Data Kartu Kredit ke DJP
Ramai-ramai bankir mulai memberikan respons terhadap aturan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi secara berkala. Kebijakan ini…
Dampak Kewajiban 27 Bank Laporkan Data ke DJP terhadap Penggunaan Kartu Kredit
Kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat 27 bank penyelenggara kartu kredit harus mulai menyetor data transaksi ke otoritas pajak. Rencananya, pelaporan ini akan dimulai pada Maret 2027. Langkah…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.