Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai merajut kolaborasi strategis untuk menangani mantan narapidana teroris. Kerja sama ini tidak hanya sebatas pertemuan formal, tapi langkah nyata untuk mencegah radikalisme berulang melalui pendekatan yang menyentuh sisi ideologi dan kesejahteraan sosial.
Pertemuan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kemensos, termasuk Dr. Rachmat Koesnadi, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, serta Ishak Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin. Hadir pula perwakilan dari Biro Perencanaan dan Biro Hukum Kemensos, serta Kepala Sentra Nipotowe Kemensos Diah Rini Lesnawati dan Tenaga Ahli Mensos Syamsuddin.
Rencana Kolaborasi yang Tertuang dalam Dokumen Resmi
Rencana kerja sama ini akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tujuannya jelas: memberdayakan mantan teroris agar tidak kembali ke jalan radikal. Pendekatan yang diambil tidak hanya sebatas rehabilitasi, tapi juga pemberdayaan berkelanjutan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Ruang lingkup kerja sama ini mencakup beberapa aspek penting. Mulai dari dukungan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, bimbingan spiritual, peningkatan kapasitas SDM, hingga pertukaran data dan informasi yang relevan.
1. Rehabilitasi Sosial yang Holistik
Langkah pertama dalam program ini adalah memberikan rehabilitasi sosial yang menyeluruh. Ini bukan sekadar pendampingan psikologis, tapi juga pemulihan identitas sosial agar mantan napiter tidak merasa terasing dari masyarakat.
Rehabilitasi ini dirancang untuk membantu mereka membangun kembali rasa percaya diri dan martabat. Prosesnya melibatkan pendampingan intensif dari psikolog, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat yang dipercaya.
2. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Kemensos akan menyalurkan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan (vocational training) yang disesuaikan dengan potensi lokal. Ini penting karena salah satu akar masalah yang membuat mantan napiter kembali ke radikalisme adalah ketidakmampuan ekonomi.
Program ini tidak hanya memberikan pelatihan, tapi juga membuka akses ke pasar dan jaringan usaha. Tujuannya agar hasil pelatihan bisa langsung diterapkan dan menghasilkan pendapatan yang stabil.
3. Bimbingan Spiritual Moderat
UIN Datokarama akan mengerahkan para ahli moderasi beragama untuk memberikan pendampingan dialogis. Pendekatan ini bertujuan agar pemahaman keagamaan mantan napiter tetap inklusif dan tidak mudah terpapar ideologi ekstrem.
Bimbingan spiritual ini tidak dilakukan secara top-down, tapi melalui diskusi terbuka dan reflektif. Peserta didorong untuk mengekspresikan keraguan dan kekhawatiran mereka secara jujur, tanpa rasa takut dihakimi.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Pendamping
Kerja sama ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pendampingan. Baik dari pihak perguruan tinggi maupun Kemensos, akan diberikan pelatihan khusus agar lebih siap menangani kasus-kasus kompleks.
Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang radikalisme, teknik pendampingan psikologis, serta pendekatan moderasi dalam konteks lokal. Dengan SDM yang lebih siap, diharapkan program ini bisa berjalan lebih efektif.
5. Pertukaran Informasi dan Data
Pertukaran data dan informasi menjadi pilar penting dalam kerja sama ini. UIN Datokarama dan Kemensos akan saling berbagi data terkait perkembangan mantan napiter, termasuk hasil evaluasi program dan tantangan di lapangan.
Data ini akan digunakan untuk evaluasi dan perbaikan program secara berkelanjutan. Transparansi informasi juga menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan dalam pendampingan.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Meski program ini terdengar ideal, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan napiter. Banyak dari mereka yang merasa tidak diterima, bahkan setelah menjalani hukuman dan proses pembinaan.
Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala. Program pemberdayaan ekonomi membutuhkan dana yang tidak sedikit, terutama untuk pelatihan dan pendampingan jangka panjang.
Strategi Jangka Panjang Menuju Keberlanjutan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihak UIN Datokarama dan Kemensos sepakat untuk merancang strategi jangka panjang. Salah satunya adalah melibatkan lebih banyak pihak, termasuk swasta dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung program ini.
Kolaborasi dengan pelaku usaha lokal juga menjadi fokus. Dengan begitu, mantan napiter tidak hanya mendapat pelatihan, tapi juga peluang kerja atau mitra usaha yang nyata.
Tabel Perbandingan Pendekatan Sebelum dan Sesudah Program
| Aspek | Sebelum Program | Setelah Program |
|---|---|---|
| Pemahaman Agama | Rentan radikal | Moderat dan inklusif |
| Kondisi Ekonomi | Tidak menentu, rentan kemiskinan | Stabil dengan usaha mandiri |
| Status Sosial | Terasing, distigmatisasi | Diterima dan produktif |
| Akses Pendampingan | Terbatas | Terpadu dan berkelanjutan |
Program ini bukan solusi instan, tapi langkah awal dari rangkaian upaya panjang untuk mencegah radikalisme berulang. Dengan pendekatan yang menyentuh sisi ideologi, ekonomi, dan sosial, diharapkan mantan napiter bisa hidup layak dan tidak kembali ke jalan lama.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada perkembangan kebijakan dan pelaksanaan program dari pihak terkait.
Rista Wulandari adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis senior berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, industri, dan telekomunikasi.
