Harga energi global yang melonjak memberi peluang emas bagi pemerintah untuk menambah penerimaan negara. Salah satu komoditas yang jadi sorotan adalah batu bara. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi ulang kebijakan pengelolaan sektor ini, khususnya untuk menangkap keuntungan mendadak atau windfall profit yang muncul akibat lonjakan harga jual di pasar internasional.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu gangguan distribusi minyak mentah dan LNG. Dampaknya, permintaan terhadap batu bara sebagai alternatif sumber energi meningkat, sekaligus mendorong harga jualnya naik secara signifikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah mengkaji penerapan pajak ekspor tambahan untuk menyesuaikan dengan potensi pendapatan yang ada.
Pemerintah Genjot Pendapatan dari Batu Bara
Lonjakan harga energi global bukan hanya tantangan, tapi juga peluang. Pemerintah pun mulai mengeksekusi sejumlah langkah strategis untuk memperbesar penerimaan negara dari sektor batu bara. Ini bukan soal menaikkan produksi sembarangan, tapi mengoptimalkan nilai tambah dari komoditas yang sudah ada.
Salah satu langkah yang sedang digodok adalah penerapan pajak ekspor tambahan. Besaran pajak ini akan disesuaikan dengan tingkat windfall profit yang diraih pelaku usaha. Dengan begitu, pemerintah bisa ikut menikmati manfaat dari lonjakan harga yang bukan sepenuhnya dihasilkan dari peningkatan efisiensi atau investasi pelaku industri.
1. Evaluasi Ulang RKAB Batu Bara 2026
Pemerintah berencana merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara 2026. Tujuannya agar target produksi dan penerimaan negara bisa disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa angka-angka dalam APBN tidak tertinggal dari realitas di lapangan.
2. Kalkulasi Windfall Profit Secara Akurat
Tim khusus sedang menghitung besaran windfall profit yang diraih eksportir batu bara. Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan besaran pajak ekspor tambahan. Perhitungannya melibatkan harga pasar global, biaya produksi riil, dan margin keuntungan yang wajar.
3. Sinkronisasi Kebijakan dengan Kondisi Global
Kenaikan harga batu bara bukan fenomena lokal, tapi dampak dari gangguan rantai pasok energi global. Pemerintah harus bisa cepat adaptif dan menyesuaikan kebijakan agar tidak hanya pelaku industri yang untung, tapi juga negara sebagai regulator.
Transisi Energi Jadi Prioritas
Sambil mengejar penerimaan dari batu bara, pemerintah juga tidak melupakan agenda transisi energi. Presiden Prabowo memerintahkan percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Langkah ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada BBM yang harganya fluktuatif.
1. Konversi PLTD Jadi PLTS
Program konversi ini sedang digenjot. Dengan mengganti mesin diesel yang menggunakan BBM dengan panel surya, pemerintah bisa menghemat subsidi energi dan beralih ke sumber yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pengelolaan PLTS juga lebih efisien dalam jangka panjang.
2. Percepat Realisasi Proyek Strategis
Presiden menugaskan Dirjen Ketenagalistrikan, Dantara, untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek konversi ini. Targetnya, sejumlah PLTD yang tersebar di daerah bisa mulai dialihkan ke energi surya dalam waktu dekat.
3. Evaluasi Skema Pendanaan
Transisi energi membutuhkan dana besar. Pemerintah sedang mengevaluasi skema pendanaan agar tidak memberatkan APBN. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP).
Jaga Defisit APBN Tetap Aman
Meski ada peluang menambah penerimaan, pemerintah tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan APBN. Presiden Prabowo menegaskan bahwa defisit anggaran harus tetap di bawah 3 persen sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
1. Efisiensi Belanja Negara
Pemerintah sedang menyisir anggaran kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi item-item yang bisa dioptimalkan. Salah satunya adalah belanja pegawai dan operasional harian yang dinilai masih bisa ditekan.
2. Fleksibilitas Kerja ASN
Salah satu ide yang sedang dimatangkan adalah penerapan sistem kerja fleksibel bagi ASN. Dengan skema ini, diharapkan biaya operasional bisa ditekan tanpa mengurangi produktivitas. Misalnya, ASN bisa bekerja dari rumah atau mengatur jam kerja secara dinamis.
3. Evaluasi Program Prioritas
Program-program yang tidak strategis atau tidak memberi dampak langsung pada perekonomian bisa ditunda atau direvisi. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah APBN digunakan seefektif mungkin.
Tabel: Perbandingan Pendapatan Batu Bara Sebelum dan Sesudah Lonjakan Harga Global
| Parameter | Sebelum Lonjakan (2025) | Perkiraan Sesudah Lonjakan (2026) |
|---|---|---|
| Harga Rata-Rata Ekspor (USD/ton) | 85 | 125 |
| Volume Ekspor (juta ton) | 400 | 410 |
| Pendapatan Kotor (miliar USD) | 34 | 51,25 |
| Pajak & Royalti (miliar USD) | 3,4 | 6,2 |
| Windfall Profit (estimasi) | – | 12,5 |
Catatan: Data bersifat estimasi dan dapat berubah tergantung dinamika pasar global.
Tantangan dan Risiko yang Perlu Diwaspadai
Meski peluang peningkatan pendapatan besar, ada sejumlah tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Lonjakan harga bisa bersifat sementara. Jika kebijakan pemerintah terlalu agresif, bisa justru mengganggu daya saing eksportir nasional di pasar global.
Selain itu, transisi energi juga membutuhkan waktu dan investasi besar. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa jadi beban tambahan bagi APBN. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.
Penutup
Langkah pemerintah untuk mengeksploitasi peluang dari sektor batu bara patut diapresiasi, selama tidak mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, sektor energi bisa jadi tulang punggung perekonomian sekaligus alat untuk memperkuat APBN.
Namun, semua ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan distorsi pasar atau ketidakadilan bagi pelaku usaha kecil. Transisi energi juga harus tetap jadi prioritas, agar ketergantungan pada batu bara tidak jadi beban di masa depan.
Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi pasar global dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
