Ilustrasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah akhir-akhir ini bukan sekadar isu regional. Dampaknya bisa dirasakan hingga ke ujung dunia, termasuk Indonesia. Terutama karena eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran berpotensi mengganggu jalur pasokan minyak global. Sekitar 20 persen perdagangan minyak internasional bisa terganggu jika situasi memburuk.
Indonesia sebagai negara pengimpor minyak mentah merasa langsung tekanan dari lonjakan harga global. Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel bisa memberi tambahan penerimaan negara sekitar Rp3,5 triliun. Namun, di sisi lain, beban belanja negara juga naik hingga Rp10,3 triliun. Hasilnya? Defisit fiskal yang semakin melebar, sekitar Rp6,8 triliun.
Strategi Jitu Menjaga Stabilitas APBN
Situasi ini mengingatkan pada masa ketika Rusia dan Ukraina berseteru dua tahun lalu. Saat itu, harga minyak naik hingga 21,66 persen dalam enam bulan. Kalau skenario serupa terjadi lagi, harga minyak bisa menyentuh level USD85,2 per barel pada 2026. Belanja pemerintah pun bisa membengkak hingga Rp78 triliun, dan defisit APBN naik dari 2,68 persen menjadi 2,88 persen terhadap PDB.
Padahal, batas aman defisit APBN menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 hanya sampai 3 persen dari PDB. Artinya, ruang gerak sudah sangat sempit. Untuk mengantisipasi risiko ini, dibutuhkan langkah-langkah kebijakan fiskal yang tidak hanya responsif, tapi juga mampu memperkuat ketahanan struktural APBN.
1. Efisiensi Belanja Operasional Pemerintah
Langkah pertama yang bisa diambil adalah efisiensi belanja. Ini adalah cara paling cepat untuk mengurangi tekanan pada APBN. Fokusnya bisa ditujukan pada belanja barang dan jasa di berbagai kementerian dan lembaga. Komponen ini cenderung bersifat operasional dan memiliki potensi penghematan yang besar.
Misalnya, pada APBN 2026, alokasi belanja barang dan jasa mencapai Rp706,7 triliun, naik dari Rp564,9 triliun di tahun sebelumnya. Selisihnya mencapai Rp141,8 triliun. Jumlah yang signifikan, apalagi sebagian besar digunakan untuk kebutuhan rutin yang tidak langsung berdampak pada layanan publik.
Efisiensi ini bisa dimulai dengan mengevaluasi pos-pos belanja yang kurang produktif. Misalnya pengurangan pengeluaran untuk kegiatan non-esensial, pengadaan barang yang bisa ditunda, atau optimalisasi penggunaan aset negara. Dengan begitu, anggaran yang terselamatkan bisa dialihkan untuk menutupi kebutuhan mendesak seperti subsidi energi.
2. Reformasi Subsidi Energi yang Lebih Tepat Sasaran
Subsidi energi memang penting, tapi seringkali tidak tepat sasaran. Banyak di antaranya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Padahal, tujuan utama subsidi adalah melindungi daya beli rakyat kecil.
Melalui reformasi yang tepat, penghematan bisa mencapai Rp133,5 triliun. Caranya? Salah satunya dengan mempercepat digitalisasi distribusi BBM bersubsidi. Integrasi data kendaraan, identitas pengguna, dan basis data sosial nasional bisa memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai ke sasaran.
Selain itu, sebagian subsidi energi bisa dialihkan menjadi bantuan sosial langsung. Bentuknya bisa berupa bansos tunai atau elektronik yang didistribusikan melalui mekanisme yang lebih transparan dan terukur. Ini akan membuat bantuan lebih tepat sasaran dan efektif dalam melindungi masyarakat rentan.
3. Memanfaatkan Investasi Negara sebagai Penyangga Fiskal
Langkah ketiga adalah memanfaatkan hasil investasi negara sebagai cadangan penyangga fiskal. Mirip dengan model Net Investment Returns Contribution (NIRC) yang diterapkan di Singapura, di mana dana hasil investasi mencapai 20 persen dari total penerimaan negara.
Di Indonesia, potensi ini bisa dimaksimalkan melalui dividen BUMN energi dan hasil pengelolaan investasi oleh lembaga seperti Danantara. Dengan tata kelola yang kuat dan transparan, dana ini bisa menjadi buffer tambahan saat harga energi global naik.
BUMN energi seperti Pertamina dan PLN punya potensi memberikan kontribusi besar melalui dividen. Sementara itu, lembaga pengelola investasi negara bisa dioptimalkan untuk menghasilkan return yang stabil. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pendapatan pajak, tapi juga memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang.
Data Perbandingan Pengeluaran dan Potensi Efisiensi
| Komponen | APBN 2025 (Rp Triliun) | APBN 2026 (Rp Triliun) | Selisih (Rp Triliun) | Potensi Efisiensi |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Barang dan Jasa | 564,9 | 706,7 | +141,8 | Tinggi |
| Subsidi Energi | 210,0 | 235,0 | +25,0 | Sedang-Tinggi |
| Dividen BUMN | 35,0 | 42,0 | +7,0 | Rendah-Sedang |
Catatan: Angka di atas merupakan estimasi berdasarkan data APBN dan laporan keuangan BUMN. Efisiensi bersifat potensial dan tergantung pada pelaksanaan kebijakan.
Kesimpulan
Menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global bukan perkara mudah. Namun, dengan kombinasi kebijakan fiskal yang tepat seperti efisiensi belanja, reformasi subsidi, dan optimalisasi investasi negara, tekanan terhadap anggaran negara bisa diminimalkan.
Langkah-langkah ini bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga fondasi untuk membangun sistem fiskal yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan begitu, ketika gejolak global datang lagi, Indonesia siap menghadapinya tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat estimasi berdasarkan kondisi terkini dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada perkembangan situasi geopolitik dan kebijakan pemerintah.
Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.
