Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kapal-kapal Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz dengan aman. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia, yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran strategis tersebut. Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak global, termasuk pasokan minyak mentah yang menjadi bahan baku BBM bagi Indonesia.
Upaya ini melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Luar Negeri, serta Pertamina. Koordinasi dilakukan secara intensif untuk memastikan tidak hanya keamanan muatan, tetapi juga keselamatan awak kapal yang menjadi prioritas utama. Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM, menyampaikan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun luar negeri.
Koordinasi Pemerintah dan Penanganan Situasi
1. Peran Kementerian ESDM dan Luar Negeri
Kementerian ESDM memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dalam konteks ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan jalur pelayaran aman bagi kapal-kapal Indonesia yang melintas di kawasan Timur Tengah. Prioritas tetap diberikan pada keselamatan awak kapal serta keamanan muatan yang dibawa.
2. Dukungan dari KBRI di Teheran
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A Mulachela, menyampaikan bahwa KBRI di Teheran telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah Iran sejak awal. Tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan kapal dan awak kapal warga negara Indonesia. Sampai saat ini, pihak Iran memberikan tanggapan positif, dan langkah teknis serta operasional sedang ditindaklanjuti.
3. Kesiapan Pertamina dan Anak Usahanya
PT Pertamina (Persero) juga turut serta dalam upaya ini melalui anak usahanya, PT Pertamina International Shipping (PIS). Saat ini, dua kapal yang tengah menjadi perhatian, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, sedang dipersiapkan secara teknis dan administratif agar bisa melintasi Selat Hormuz dengan aman. Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication Pertamina, menyampaikan bahwa keselamatan awak kapal tetap menjadi prioritas utama.
Diversifikasi Sumber Impor untuk Ketahanan Energi
1. Mengurangi Ketergantungan pada Timur Tengah
Untuk menjaga ketahanan pasokan energi nasional, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah dan BBM. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi gangguan di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperluas sumber impor dari berbagai negara.
2. Data Impor Minyak Mentah Tahun 2025
Sepanjang tahun 2025, Pertamina mencatat total impor minyak mentah sebesar 135,33 juta barel. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel berasal dari Arab Saudi. Sisanya dipasok dari berbagai negara lainnya, termasuk Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, Malaysia, dan negara lainnya. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.
Berikut rincian data impor minyak mentah Pertamina sepanjang 2025:
| Negara Asal | Volume Impor (juta barel) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Arab Saudi | 25,36 | 19% |
| Afrika | 21,50 | 16% |
| Amerika Latin | 18,20 | 13% |
| Amerika Serikat | 15,80 | 12% |
| Malaysia | 12,45 | 9% |
| Lainnya | 42,02 | 31% |
| Total | 135,33 | 100% |
Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Energi
1. Meningkatkan Kerja Sama Regional
Selain diversifikasi sumber impor, pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama regional dengan negara-negara tetangga. Kerja sama ini mencakup pasokan BBM jangka pendek maupun pengembangan infrastruktur energi jangka panjang. Singapura dan Malaysia menjadi mitra strategis dalam memastikan pasokan energi tetap stabil.
2. Pengembangan Energi Alternatif
Langkah jangka panjang yang sedang dikembangkan adalah percepatan transisi energi. Program ini mencakup pengembangan energi terbarukan seperti solar, angin, dan mikrohidro. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor, termasuk minyak mentah dari kawasan Timur Tengah.
3. Penguatan Infrastruktur Logistik Energi
Pemerintah juga fokus memperkuat infrastruktur logistik energi, seperti terminal minyak dan pipa distribusi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia bisa lebih efisien dan cepat, terutama saat terjadi gangguan pasokan dari luar negeri.
Kesimpulan
Upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga menunjukkan komitmen untuk menjaga ketahanan energi nasional. Dengan tetap memprioritaskan keselamatan awak kapal dan keamanan muatan, pemerintah berharap proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz bisa berjalan lancar. Di sisi lain, diversifikasi sumber impor dan pengembangan energi alternatif menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan yang rentan konflik.
Disclaimer: Data dan informasi dalam artikel ini bersifat terkini per Maret 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada perkembangan situasi di lapangan serta kebijakan pemerintah yang berlaku.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
