Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan nasional dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk konsultan profesional. Kehadiran konsultan yang kompeten dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan kualitas proyek pembangunan yang dijalankan. Dalam konteks ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkuat peran konsultan nasional sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung tata kelola pembangunan yang lebih baik.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan akan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri jasa konsultansi, khususnya dari dalam negeri. Melalui audiensi dengan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Bappenas menunjukkan komitmen untuk membangun ekosistem yang lebih mendukung konsultan lokal dalam berbagai sektor pembangunan.
Peran Konsultan dalam Pembangunan Nasional
Kehadiran konsultan profesional menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Mereka tidak hanya membantu dalam perencanaan dan pengawasan, tetapi juga memberikan solusi strategis yang mendukung keberlanjutan program. Konsultan konstruksi dan non-konstruksi sama-sama memiliki peran yang tidak bisa diabaikan.
Dalam praktiknya, pembagian jenis konsultan tidak selalu kaku. Ada tumpang tindih antara keduanya tergantung pada kompleksitas proyek. Misalnya, dalam proyek pendidikan, konsultan bisa dilibatkan untuk seleksi calon dosen hingga pengembangan kurikulum. Hasilnya, banyak dari mereka yang kemudian berkembang menjadi peneliti, pimpinan lembaga, bahkan rektor universitas.
Pemerintah menyadari bahwa konsultan dalam negeri memiliki kapasitas yang tidak kalah dengan konsultan internasional. Namun, untuk bisa bersaing secara global, mereka perlu didukung oleh regulasi yang kuat dan wadah organisasi yang solid.
1. Mendorong Konsultan Nasional dengan Regulasi yang Mendukung
Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan arahan agar pemerintah sebisa mungkin menggunakan jasa konsultan dalam negeri. Arahan ini menjadi komitmen strategis yang harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret. Namun, tantangannya adalah bagaimana menemukan mitra yang siap menangani berbagai program strategis secara nasional.
Bappenas menyadari bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup mendukung pengembangan jasa konsultan non-konstruksi. Padahal, hampir semua kementerian dan lembaga menggunakan jasa konsultan dalam berbagai bentuk, baik untuk perencanaan, evaluasi, maupun implementasi program.
2. Membentuk Tim Kerja untuk Menyusun Kebijakan Strategis
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bappenas mengusulkan pembentukan tim kerja yang akan menelaah regulasi yang sudah ada. Tim ini akan menyiapkan bahan strategis untuk pengembangan kebijakan baru, termasuk rancangan peraturan presiden. Tujuannya agar diskusi tidak hanya berhenti di tingkat wacana, tetapi menghasilkan kemajuan nyata.
Tim ini akan fokus pada identifikasi kelemahan dalam pengaturan jasa konsultan non-konstruksi. Dengan demikian, regulasi baru yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif dan mampu memberikan perlindungan serta pengakuan bagi profesi konsultan dalam negeri.
3. Memperkuat Struktur Kelembagaan Organisasi Profesi
Organisasi profesi seperti INKINDO memiliki peran penting dalam pengembangan konsultan nasional. Namun, untuk bisa berfungsi secara efektif, struktur kelembagaan dan dasar hukum organisasi perlu diperkuat. Ini akan memungkinkan organisasi untuk menjadi wadah yang lebih representatif dan profesional dalam mendukung pengembangan industri jasa konsultansi.
Bappenas menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi komunikasi antara INKINDO dan berbagai kementerian terkait. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat proses pembahasan regulasi yang selama ini tertunda karena dinamika kebijakan.
4. Menyusun Konsep Kebijakan Jasa Konsultan Non-Konstruksi
Sejak 2015, INKINDO telah mendorong lahirnya payung hukum untuk jasa konsultan non-konstruksi. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk harmonisasi lintas kementerian dan pengumpulan data dari berbagai daerah. Pada 2022, proses harmonisasi disebut sudah mencapai tahap akhir.
Konsep kebijakan yang disusun mencakup standar kompetensi, mekanisme pengelolaan, hingga pengembangan kebijakan pembinaan. Dokumen ini dirancang untuk bisa diterapkan secara nasional, bukan hanya terbatas pada lingkungan tertentu.
Perbandingan Peran Konsultan Konstruksi dan Non-Konstruksi
| Aspek | Konsultan Konstruksi | Konsultan Non-Konstruksi |
|---|---|---|
| Dasar Hukum | Diatur dalam UU dan PP | Belum memiliki regulasi khusus |
| Ruang Lingkup | Fokus pada fisik bangunan | Meliputi hukum, keuangan, pendidikan, dll |
| Penggunaan | Umum di proyek infrastruktur | Digunakan lintas sektor pemerintah |
| Pengakuan Profesi | Sudah mapan secara nasional | Masih dalam proses pengakuan |
5. Meningkatkan Daya Saing Konsultan Nasional
Dengan adanya regulasi yang kuat, diharapkan semakin banyak profesional berkualitas yang tertarik berkarier di bidang konsultansi. Ini akan memperkuat posisi konsultan nasional dalam menghadapi persaingan global. Selain itu, regulasi juga akan memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan pembinaan yang lebih terarah.
Langkah ini juga diharapkan bisa mendorong lahirnya lebih banyak konsultan lokal yang mampu bersaing dengan konsultan internasional seperti Booz Allen Hamilton. Reputasi dan kapasitas profesional mereka menjadi contoh yang bisa dijadikan pembelajaran.
6. Menjaga Konsistensi dan Keberlanjutan Program
Penguatan peran konsultan nasional bukan hanya soal regulasi. Ini juga menyangkut konsistensi dalam pelaksanaan program dan keberlanjutan kebijakan. Dengan melibatkan konsultan lokal secara berkelanjutan, pemerintah bisa membangun kapasitas internal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan jangka panjang.
Pertemuan rutin antara pemerintah dan organisasi profesi seperti INKINDO menjadi bagian penting dari proses ini. Diskusi yang berkelanjutan dan berbasis target akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata.
7. Menyelaraskan Kebijakan dengan Kebutuhan Nyata
Kebijakan yang dibuat harus selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya, dalam sektor pendidikan, konsultan bisa membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sektor kesehatan, mereka bisa dilibatkan dalam perencanaan sistem pelayanan yang lebih efektif.
Dengan pendekatan yang menyeluraskan kebutuhan nyata, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan mudah diimplementasikan. Ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas layanan konsultan nasional.
8. Membangun Ekosistem yang Mendukung Inovasi
Penguatan peran konsultan nasional juga harus didukung oleh ekosistem yang mendorong inovasi. Ini mencakup akses terhadap informasi, teknologi, dan jaringan kolaborasi yang luas. Dengan ekosistem yang mendukung, konsultan lokal bisa terus berkembang dan memberikan solusi yang lebih kreatif dan efisien.
Langkah-langkah ini bukan hanya untuk memperkuat industri jasa konsultansi, tetapi juga untuk membangun fondasi pembangunan nasional yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada dinamika kebijakan pemerintah dan regulasi yang berlaku. Data dan pernyataan yang disampaikan merupakan hasil dari audiensi dan diskusi resmi yang dilaporkan oleh sumber terpercaya.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
