Uji kelayakan atau fit and proper test untuk calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai digelar di Komisi XI DPR RI. Salah satu peserta yang berhasil lolos hingga tahap ini adalah Adi Budiarso, Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya dari Kementerian Keuangan.
Dalam sesi RDPU yang digelar Rabu (11/3/2026), Adi menyampaikan visi pengembangan sektor keuangan yang berfokus pada inklusi dan pendalaman pasar. Ia menilai, tantangan utama sektor keuangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas, terutama di tengah transformasi digital dan dinamika ekonomi global.
Inklusi Keuangan Jadi Pilar Utama
Adi Budiarso menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai fondasi pengembangan sektor keuangan yang berkelanjutan. Ia menyebut bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.
Inklusi keuangan, menurutnya, bukan sekadar soal memperluas akses perbankan. Ini juga soal bagaimana sektor keuangan bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta daerah dengan infrastruktur terbatas.
1. Meningkatkan Efisiensi Intermediasi
Langkah pertama yang diusung adalah meningkatkan efisiensi intermediasi antara sektor keuangan dan sektor riil. Artinya, dana yang masuk ke lembaga keuangan harus bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran ke pelaku ekonomi.
2. Memperkuat Pasar Modal dan Pembiayaan Alternatif
Selain perbankan, pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya juga perlu diperdalam. Ini penting untuk memberikan opsi pendanaan yang lebih beragam, terutama bagi perusahaan menengah yang ingin go public atau mengakses dana dari investor.
3. Mendorong Literasi Keuangan
Inklusi tidak akan maksimal tanpa literasi. Adi menilai, masyarakat perlu dibekali pemahaman dasar tentang produk keuangan agar bisa membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari risiko penipuan.
SDM Sektor Jasa Keuangan Harus Ditingkatkan
Selain inklusi, Adi juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan. Ia menyebut bahwa jumlah tenaga profesional seperti akuntan dan konsultan keuangan di Indonesia masih belum sebanding dengan potensi pasar.
1. Meningkatkan Jumlah Profesi Terampil
Langkah pertama adalah meningkatkan jumlah tenaga ahli di bidang keuangan. Ini bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan profesional.
2. Mendorong Sertifikasi dan Regulasi Profesi
Adi juga menyarankan agar OJK bersama pihak terkait bisa memperkuat regulasi profesi keuangan. Ini penting untuk memastikan bahwa praktisi yang beroperasi memiliki kualifikasi dan etika kerja yang terjaga.
3. Membuka Peluang Kerja di Perusahaan Keuangan Domestik
Langkah ketiga adalah mendorong lebih banyak profesi keuangan lokal untuk bekerja langsung di perusahaan-perusahaan keuangan dalam negeri, bukan hanya di kantor perwakilan asing.
Pendalaman Sektor Keuangan untuk Dukung Ekonomi Inklusif
Menurut Adi, tantangan kedua yang harus dihadapi sektor keuangan adalah bagaimana memperdalam kapasitasnya agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di era digitalisasi, ini menjadi semakin penting.
1. Mendorong Hirilisasi Ekonomi Digital
Salah satu program yang bisa dikembangkan adalah hirilisasi ekonomi digital. Ini artinya, ekosistem digital yang tumbuh di Tanah Air harus bisa memberikan nilai tambah langsung bagi ekonomi nasional, bukan hanya menjadi pasar konsumen bagi perusahaan asing.
2. Meningkatkan Daya Saing Industri Keuangan
Adi menilai, sektor keuangan harus terus diperkuat agar bisa bersaing secara global. Ini termasuk dalam hal teknologi, regulasi, dan kapasitas SDM.
3. Mengembangkan Produk Keuangan Berkelanjutan
Produk keuangan berbasis keberlanjutan atau sustainability juga menjadi fokus. Ini sejalan dengan tren global yang semakin mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Potensi Besar di Balik Tantangan
Adi melihat bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor keuangan. Dengan jumlah penduduk produktif mencapai 210 juta, ia yakin bahwa sektor ini bisa menjadi mesin penggerak ekonomi nasional.
Namun, ia juga mencatat bahwa beberapa indikator masih jauh dari potensi maksimal. Misalnya, tabungan masyarakat yang masih di bawah 40%, investasi terhadap PDB sebesar 38%, dan kontribusi dana pensiun yang baru mencapai 67% dari PDB.
Tabel: Indikator Sektor Keuangan Indonesia (Perkiraan 2026)
| Indikator | Capaian Saat Ini | Target Ideal |
|---|---|---|
| Tabungan Masyarakat | <40% dari PDB | 50% dari PDB |
| Investasi | 38% dari PDB | 45% dari PDB |
| Dana Pensiun | 67% dari PDB | 80% dari PDB |
Reformasi Sistem Keuangan Jadi Kunci
Adi menilai bahwa profil sektor keuangan saat ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik. Ia menyebut bahwa inisiatif reformasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas makroekonomi.
Reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi, struktur pasar, hingga pengelolaan risiko. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi nasional.
Penutup
Visi Adi Budiarso untuk sektor keuangan terasa realistis dan berpijak pada data. Ia tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek, tetapi juga memikirkan fondasi jangka panjang yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Dengan latar belakang di Kementerian Keuangan dan pengalaman di bidang pengembangan sektor keuangan, Adi diyakini memiliki kapasitas untuk membawa OJK ke arah yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika ekonomi saat ini.
Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat estimasi berdasarkan informasi yang tersedia hingga Maret 2026. Angka-angka bisa berubah seiring perkembangan ekonomi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau otoritas terkait.
Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.
