THR ASN 2026 mulai cair sejak 26 Februari lalu dan prosesnya berjalan bertahap. PNS, CPNS, hingga PPPK penuh waktu sudah mulai menerima. Tapi beda cerita buat PPPK paruh waktu. Di beberapa daerah, mereka belum juga dapat THR. Padahal secara aturan, bukan mustahil PPPK paruh waktu bisa dapat THR, asal anggaran daerah mencukupi.
Masalahnya, tidak semua daerah punya anggaran lebih untuk THR PPPK paruh waktu. Tapi ternyata, itu bukan satu-satunya alasan. Ada beberapa faktor lain yang bikin PPPK paruh waktu belum juga dapat THR 2026. Beberapa di antaranya bahkan cukup teknis dan perlu diperhatikan biar nggak salah paham.
Alasan Lain PPPK Paruh Waktu Tidak Dapat THR ASN 2026
Sebelum masuk ke alasan teknis, penting untuk paham dulu bahwa status kepegawaian itu nggak main. Status PPPK paruh waktu memang punya perlakuan berbeda, terutama soal tunjangan dan THR. Nah, berikut ini beberapa alasan lain kenapa PPPK paruh waktu belum juga dapat THR 2026.
1. Status Kepegawaian Belum Penuh Waktu
PPPK paruh waktu memang punya status yang berbeda dari PPPK penuh waktu. Dalam banyak regulasi, THR hanya diberikan kepada ASN atau PPPK yang berstatus penuh waktu. Ini jadi salah satu dasar utama kenapa THR belum cair ke PPPK paruh waktu.
BKN memang pernah bilang bahwa THR untuk PPPK paruh waktu tergantung anggaran daerah. Tapi kalau secara aturan belum jelas, maka proses pencairan bisa molor atau bahkan tidak dilanjutkan sama sekali.
2. Tidak Ada Kebijakan Daerah yang Mendukung
Meski pemerintah pusat memberi ruang bagi daerah untuk menganggarkan THR PPPK paruh waktu, kenyataannya nggak semua daerah siap. Banyak daerah yang belum juga buat kebijakan teknis untuk mencairkan THR ke PPPK paruh waktu.
Tanpa kebijakan daerah yang jelas, maka proses pencairan jadi mandek. Termasuk soal mekanisme, sumber dana, dan siapa saja yang berhak. Ini jadi tantangan besar, terutama di daerah dengan anggaran ketat.
3. Belum Ada Sinkronisasi Data dengan Sistem Pusat
Data kepegawaian harus selalu sinkron antara sistem daerah dan sistem pusat. Kalau data PPPK paruh waktu belum tercatat dengan benar di sistem BKN, maka proses pencairan THR bisa terhambat.
Banyak kasus di mana PPPK paruh waktu tidak muncul dalam daftar penerima THR karena data tidak lengkap atau belum diverifikasi. Padahal, ini bisa diatasi kalau ada komunikasi yang baik antara BKD daerah dan BKN.
4. Anggaran Daerah Tidak Mencukupi
Ini mungkin yang paling umum terjadi. Banyak daerah mengaku tidak punya anggaran lebih untuk THR PPPK paruh waktu. Padahal, secara aturan, THR itu bisa dialokasikan selama tidak melebihi batas pagu APBD.
Tapi kalau anggaran memang pas-pasan, maka pemerintah daerah biasanya memprioritaskan ASN tetap dulu. PPPK paruh waktu baru masuk kalau masih ada sisa anggaran.
5. Kebijakan Internal Instansi yang Tidak Mendukung
Di beberapa instansi, kebijakan internal justru jadi penghalang. Misalnya, aturan internal yang menyebut THR hanya untuk pegawai tetap atau ASN. Padahal secara nasional, PPPK juga termasuk ASN.
Ini jadi masalah besar karena kebijakan internal bisa lebih kuat daripada aturan umum. Sehingga, meski secara aturan nasional PPPK bisa dapat THR, tapi kalau instansi daerah nggak mau, ya tetap nggak cair.
Perbandingan THR ASN 2026: PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh Waktu
Berikut tabel perbandingan THR 2026 untuk tiga kategori ASN:
| Kategori Pegawai | Status THR 2026 | Catatan Khusus |
|---|---|---|
| PNS | Sudah Cair | Cair otomatis sesuai jadwal BKN |
| PPPK Penuh Waktu | Sudah Cair | Mengikuti aturan ASN |
| PPPK Paruh Waktu | Belum Cair (Umumnya) | Tergantung anggaran dan kebijakan daerah |
Tips Buat PPPK Paruh Waktu yang Belum Dapat THR
Kalau kamu termasuk PPPK paruh waktu yang belum dapat THR, ada beberapa hal yang bisa dilakukan:
- Cek data kepegawaian di aplikasi SIAKIN atau SIMPEG daerah
- Hubungi BKD daerah untuk konfirmasi status THR
- Pastikan sudah ada kebijakan daerah yang mendukung pencairan THR untuk PPPK paruh waktu
- Simpan semua dokumen pendukung sebagai bukti
Penutup
THR 2026 memang belum sepenuhnya menjangkau semua ASN, termasuk PPPK paruh waktu. Ada banyak faktor di balik ini, mulai dari aturan, anggaran, hingga kebijakan internal. Tapi bukan berarti nggak ada jalan. Yang penting tahu hak dan terus pantau perkembangan dari BKN maupun BKD daerah.
Disclaimer: Informasi ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Data dan aturan THR ASN 2026 bisa berbeda di tiap daerah.
Rista Wulandari adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis senior berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, industri, dan telekomunikasi.
