PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) baru saja mengumumkan rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025. Pengumuman ini datang sebagai tindak lanjut dari keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 16 April 2026.
Total nilai dividen yang akan dibagikan mencapai Rp355,91 miliar. Angka ini merupakan bagian dari total dividen sebesar Rp660,20 miliar atau setara Rp85,7 per saham. Sebagian dari jumlah tersebut sudah dibayarkan sebagai dividen interim sebesar Rp39,5 per saham, atau Rp304,29 miliar secara keseluruhan.
Jadwal Pembagian Dividen Tunai BTPS Tahun Buku 2025
Pembagian dividen final yang tersisa akan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan jadwal resmi yang telah ditetapkan oleh perseroan. Investor yang ingin mendapatkan hak atas dividen ini perlu memperhatikan tanggal-tanggal penting berikut.
1. Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi
Tanggal: 24 April 2026
Pada hari ini, saham BTPS masih membawa hak dividen di pasar reguler maupun negosiasi. Artinya, siapa pun yang membeli saham pada hari ini berhak mendapatkan dividen.
2. Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi
Tanggal: 27 April 2026
Mulai hari ini, saham BTPS tidak lagi membawa hak dividen. Pembeli saham pada atau setelah tanggal ini tidak akan mendapat pembagian dividen.
3. Cum Dividen Pasar Tunai
Tanggal: 28 April 2026
Di pasar tunai, saham BTPS kembali membawa hak dividen hanya pada hari ini.
4. Recording Date (DPS yang Berhak)
Tanggal: 28 April 2026 pukul 16.00 WIB
Ini adalah batas akhir penetapan daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai.
5. Pembayaran Dividen
Tanggal: 19 Mei 2026
Pembayaran dividen final akan dilakukan secara tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam DPS.
Rincian Dividen BTPS Tahun Buku 2025
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah rincian lengkap terkait pembagian dividen BTPS tahun buku 2025:
| Jenis Dividen | Nilai per Saham | Total Nilai |
|---|---|---|
| Total Dividen | Rp85,7 | Rp660,20 miliar |
| Dividen Interim | Rp39,5 | Rp304,29 miliar |
| Dividen Final | Rp46,2 | Rp355,91 miliar |
Kinerja Keuangan BTPS Mendukung Pembagian Dividen
Bank syariah ini mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1,20 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank tetap stabil dan sehat, sehingga mampu memberikan return kepada para pemilik saham.
Selain itu, BTPS juga memiliki saldo laba ditahan sebesar Rp6,88 triliun. Dana ini tidak dibatasi penggunaannya, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis ke depan.
Total ekuitas bank saat ini mencapai Rp9,96 triliun. Besarnya ekuitas ini mencerminkan modal yang kuat serta keyakinan investor terhadap prospek bisnis BTPS di masa mendatang.
Catatan Penting untuk Investor
Investor yang ingin mendapatkan hak atas dividen harus memastikan kepemilikan sahamnya tercatat sebelum ex-dividen, yaitu sebelum 27 April 2026. Setiap transaksi pembelian atau penjualan saham setelah tanggal tersebut tidak akan memberikan hak atas pembagian dividen.
Pembayaran dividen akan dilakukan secara langsung ke rekening efek masing-masing pemegang saham. Oleh karena itu, pastikan data rekening efek sudah benar dan aktif agar tidak terjadi kendala dalam proses distribusi.
Disclaimer
Informasi yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari pengumuman resmi BTPN Syariah dan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Jadwal dan nominal dividen dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. Disarankan untuk selalu memantau pengumuman resmi dari BTPS atau melalui situs bursa efek untuk informasi terbaru.
Pergerakan harga saham dan besaran dividen tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Investasi dalam pasar modal mengandung risiko, termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh modal. Artikel ini dimaksudkan sebagai informasi umum dan bukan merupakan nasihat investasi.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
