Pemilihan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memasuki babak baru. Komisi XI DPR RI baru saja menyelesaikan proses seleksi terhadap sejumlah calon pengganti anggota dewan. Proses ini mencakup uji kelayakan dan kepatutan atau yang dikenal dengan fit and proper test, yang dilakukan sejak pagi hingga malam hari, Rabu, 11 Maret 2026.
Dari hasil pemilihan tersebut, lima nama resmi terpilih untuk mengisi posisi strategis di tubuh OJK. Salah satunya adalah Friderica Widyasari Dewi yang kini naik sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DK OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas PEPK OJK. Sementara Hasan Fawzi yang juga terlibat dalam pengawasan aset kripto dan teknologi finansial, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Bursa Karbon OJK.
Struktur Kepengurusan Dewan Komisioner OJK yang Baru
Penetapan lima nama ini bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada Kamis, 12 Maret 2026. Sebelumnya, proses seleksi dilakukan secara ketat melalui serangkaian tahapan evaluasi. Komisi XI DPR RI memastikan bahwa setiap calon memenuhi standar profesionalisme dan integritas tinggi.
Berikut adalah susunan lengkap nama-nama terpilih beserta latar belakang jabatan terakhir mereka:
| Nama | Posisi | Pekerjaan Terakhir |
|---|---|---|
| Friderica Widyasari Dewi | Ketua | Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, OJK |
| Hernawan Bekti Sasongko | Wakil Ketua | Anggota Badan Supervisi OJK |
| Hasan Fawzi | Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon | Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK |
| Adi Budiarso | Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) | Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan |
| Dicky Kartikoyono | Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen | Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia |
Latar Belakang dan Peran Masing-Masing Anggota Terpilih
1. Friderica Widyasari Dewi – Ketua Dewan Komisioner OJK
Friderica Widyasari Dewi bukanlah sosok baru di lingkungan OJK. Ia telah lama terlibat dalam berbagai aspek pengawasan, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan edukasi keuangan. Pengalamannya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas PEPK OJK memberi bekal kuat dalam memimpin dewan komisioner ke depannya.
2. Hernawan Bekti Sasongko – Wakil Ketua
Hernawan Bekti Sasongko sebelumnya aktif sebagai anggota Badan Supervisi OJK. Dengan pengalaman di bidang supervisi dan pengawasan, ia diharapkan mampu mendukung stabilitas sistem jasa keuangan nasional melalui pendekatan yang lebih strategis.
3. Hasan Fawzi – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Bursa Karbon
Hasan Fawzi dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam pengawasan aset kripto dan teknologi finansial di OJK. Kini, ia akan memimpin pengawasan pasar modal dan bursa karbon, dua sektor yang tengah berkembang pesat dan membutuhkan regulasi ketat.
4. Adi Budiarso – Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto
Sebelum bergabung dengan OJK, Adi Budiarso menjabat di Kementerian Keuangan sebagai Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan. Pengalaman lintas institusi ini diharapkan membawa sinergi baru dalam pengawasan sektor teknologi dan aset digital yang dinamis.
5. Dicky Kartikoyono – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Dicky Kartikoyono sebelumnya menjabat di Bank Indonesia sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Latar belakangnya di BI memberi nilai tambah dalam memahami dinamika sistem pembayaran dan perilaku pelaku usaha yang semakin kompleks.
Tantangan dan Harapan Ke Depan
Keberadaan Dewan Komisioner OJK yang baru di tengah transformasi digital sektor jasa keuangan menjadi tantangan sekaligus peluang. Regulasi terhadap aset kripto, sistem pembayaran digital, dan pasar modal perlu terus disesuaikan agar tetap relevan dan melindungi kepentingan konsumen.
Selain itu, kolaborasi lintas lembaga seperti BI, Kementerian Keuangan, dan Bapepam-LK menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroprudensial. Peran dewan komisioner yang baru akan sangat menentukan arah kebijakan ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan inovasi teknologi.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini berdasarkan data yang tersedia hingga tanggal 11 Maret 2026. Nama-nama dan posisi yang disebutkan dapat berubah seiring dengan keputusan resmi DPR RI dalam rapat paripurna yang akan datang.
Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.
