Ilustrasi mobil listrik. Dok Freepik
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, meminta percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini, subsidi energi nasional mencapai Rp120 triliun per tahun, sebagian besar diserap oleh konsumsi solar dan Pertalite.
Lonjakan harga minyak global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi ancaman serius bagi stabilitas anggaran negara. Bambang menilai kondisi ini rentan memicu beban tambahan bagi APBN jika krisis energi terus berlangsung.
Urgensi Transisi ke Kendaraan Listrik
Transisi ke kendaraan listrik bukan sekadar isu lingkungan. Ini adalah langkah antisipatif terhadap risiko ekonomi yang muncul dari fluktuasi harga energi global. Jalur distribusi minyak dunia, seperti Selat Hormuz, rentan terhadap gangguan karena ketegangan regional.
Gangguan pasokan energi global berdampak langsung pada harga BBM di Tanah Air. Semakin tinggi subsidi yang dikeluarkan, semakin besar tekanan pada APBN. Alih-alih terus menambah anggaran subsidi, pemerintah perlu mendorong solusi jangka panjang lewat ekosistem kendaraan listrik.
Kendaraan listrik juga menawarkan efisiensi biaya operasional yang lebih baik. Dari hasil diskusi dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik hanya sekitar Rp1.600 per kWh. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan biaya operasional kendaraan berbahan bakar fosil.
Infrastruktur Pengisian Daya Harus Dipercepat
Infrastruktur pengisian menjadi salah satu faktor penentu laju adopsi kendaraan listrik. Di beberapa wilayah, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) mulai meningkat. Namun, distribusinya masih belum merata.
1. Perluas Jaringan SPKLU di Wilayah Strategis
Pembangunan SPKLU harus dilakukan secara masif, terutama di area padat seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan gedung perkantoran. Bambang menyarankan agar setiap mall wajib memiliki SPKLU agar masyarakat mudah mengaksesnya.
2. Manfaatkan Teknologi SPKLU Mobile
Solusi inovatif seperti SPKLU mobile bisa menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu pembangunan infrastruktur tetap. Unit ini fleksibel dan bisa dipindahkan sesuai kebutuhan.
3. Libatkan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur
Percepatan pembangunan SPKLU tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta sangat diperlukan. Insentif pajak dan kemudahan izin bisa menjadi daya tarik bagi investor.
Regulasi Harus Mendukung Adopsi Massal
Selain infrastruktur, regulasi yang mendukung transisi menjadi kendaraan listrik juga perlu disiapkan. Komisi XII DPR berencana mendorong penyusunan kebijakan yang lebih tegas dan terintegrasi.
1. Skema Insentif Pembelian Kendaraan Listrik
Insentif seperti potongan pajak kendaraan bermotor (PKB) atau bea balik nama bisa mendorong minat beli masyarakat. Program cicilan nol persen juga bisa menjadi pilihan menarik.
2. Subsidi untuk Pengadaan SPKLU
Negara bisa memberikan subsidi atau fasilitas pembebasan pajak kepada pengelola SPKLU. Tujuannya agar investasi infrastruktur ini lebih menarik bagi pelaku usaha.
3. Kebijakan Zona Emisi Rendah
Penetapan zona emisi rendah di kota-kota besar bisa memaksa kendaraan konvensional keluar dari area tertentu. Ini akan mendorong masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan.
Efisiensi Biaya Operasional Kendaraan Listrik
Salah satu daya tarik kendaraan listrik adalah efisiensinya. Biaya per kilometer jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Berikut perbandingan estimasi biaya operasional:
| Jenis Kendaraan | Biaya Energi per km |
|---|---|
| Mobil Listrik | Rp500 – Rp700 |
| Motor Listrik | Rp200 – Rp400 |
| Mobil BBM | Rp1.500 – Rp2.000 |
| Motor BBM | Rp800 – Rp1.200 |
Data di atas menunjukkan bahwa kendaraan listrik bisa menghemat hingga 60% biaya operasional harian. Hemat di kantong, sekaligus ringan di APBN.
Dukungan Fiskal Jadi Katalisator Perubahan
Dukungan fiskal berupa pengurangan pajak impor komponen kendaraan listrik dan baterai menjadi penting. Pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi produsen lokal untuk memperkuat rantai pasok domestik.
Langkah ini tidak hanya mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi juga membantu pertumbuhan industri otomotif nasional. Investasi di sektor ini bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekspor.
Peran Masyarakat dalam Akselerasi Transisi
Masyarakat juga punya peran penting dalam mempercepat transisi ini. Kesadaran akan manfaat kendaraan listrik perlu terus digelorakan. Edukasi tentang penghematan energi dan dampak lingkungan bisa menjadi kunci.
Program sosialisasi bisa dilakukan di sekolah, kampus, dan komunitas lokal. Semakin banyak orang yang paham manfaat kendaraan listrik, semakin cepat pula adopsinya.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Meski prospeknya cerah, beberapa tantangan tetap ada. Harga kendaraan listrik masih tergolong mahal. Jangkauan pengisian belum merata. Dan persepsi masyarakat soal daya tahan baterai masih menjadi penghalang.
Namun, semua tantangan ini bisa diatasi dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang tepat sasaran. Yang penting, momentum saat ini tidak boleh disia-siakan.
Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan pemerintah dan dinamika pasar.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
