Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan respons terkait kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal penghapusan catatan kredit kecil di SLIK. Kebijakan ini diharapkan bisa membuka jalan lebih lebar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses KPR subsidi.
Langkah OJK ini merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas pemerintah, yaitu Tiga Juta Rumah. Salah satu hambatannya selama ini adalah riwayat pinjaman kecil yang ikut tercatat di sistem SLIK, membuat calon debitur terlihat kurang layak meski sebenarnya tidak bermasalah secara signifikan.
Apa Itu SLIK dan Perannya dalam Penyaluran Kredit?
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah database yang dikelola oleh OJK. Di sinilah semua informasi pinjaman individu atau badan usaha dicatat. Termasuk di dalamnya riwayat kredit, jumlah pinjaman, dan status pembayaran.
Bagi bank, SLIK menjadi alat bantu penting untuk menilai risiko seorang calon debitur. Namun, catatan pinjaman kecil sering kali dianggap kurang representatif untuk menilai kapasitas pembayaran seseorang secara keseluruhan.
1. Kebijakan OJK Soal Penghapusan Catatan Kredit Kecil
OJK akan menghapus informasi kredit dengan nilai plafon atau baki debet di bawah Rp 1 juta dari sistem SLIK. Tujuannya jelas: agar masyarakat berpenghasilan rendah punya peluang lebih besar mendapatkan KPR subsidi.
Rencana ini sudah disetujui dalam rapat Dewan Komisioner OJK dan ditargetkan mulai diterapkan paling lambat Juni 2026. Ini juga sejalan dengan arahan pemerintah untuk percepatan realisasi program perumahan bersubsidi.
2. Tanggapan Resmi dari BRI
Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyampaikan bahwa bank ini mendukung langkah-langkah yang bertujuan memperluas akses pembiayaan, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Termasuk tentunya program KPR subsidi.
Namun, Dhanny juga menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian (prudential banking) tetap menjadi fondasi utama dalam setiap penyaluran kredit. Artinya, BRI tidak serta merta mengabaikan risiko hanya karena ada perubahan aturan.
3. SLIK Bukan Satu-Satunya Parameter Penilaian Debitur
Meski catatan di SLIK akan dihapus, BRI tetap menggunakan berbagai parameter lain dalam menilai kelayakan calon debitur. SLIK hanya menjadi salah satu referensi, bukan tolok ukur mutlak.
Faktor lain seperti penghasilan, riwayat pekerjaan, tanggungan, hingga kondisi usaha turut dipertimbangkan. Ini memastikan bahwa keputusan kredit tetap akurat dan minim risiko macet.
4. Penyesuaian Kebijakan Internal BRI
Seiring dengan berlakunya aturan baru, BRI akan melakukan penyesuaian kebijakan internal secara bertahap. Langkah ini penting agar implementasi berjalan lancar tanpa mengganggu operasional harian bank.
Bank juga terus menjalin koordinasi dengan OJK dan instansi terkait lainnya guna memastikan semua proses sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Manfaat Penghapusan Catatan Kredit Kecil
| No | Manfaat | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan akses KPR subsidi | Calon debitur dengan riwayat pinjaman kecil tidak lagi terhalang catatan SLIK |
| 2 | Mendorong inklusi keuangan | Lebih banyak orang bisa mengakses layanan perbankan secara formal |
| 3 | Mempercepat proses persetujuan kredit | Penghapusan data kecil mengurangi beban verifikasi |
| 4 | Mendukung program perumahan nasional | Langkah konkret untuk percepatan realisasi program Tiga Juta Rumah |
Syarat dan Kriteria Setelah Penghapusan Catatan
Meskipun catatan kecil dihapus, calon debitur tetap harus memenuhi sejumlah syarat agar bisa mendapatkan KPR subsidi. Ini berlaku universal di semua bank, termasuk BRI.
1. Penghasilan Bulanan Minimal
Calon debitur harus memiliki penghasilan tetap minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Biasanya berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan.
2. Riwayat Pembayaran Lancar
Meski catatan kecil dihapus, riwayat pembayaran pinjaman lainnya tetap menjadi pertimbangan utama. Riwayat yang buruk masih bisa memengaruhi keputusan kredit.
3. Status Kepemilikan Rumah
Debitur belum boleh memiliki rumah pribadi. Ini memastikan bahwa KPR subsidi benar-benar digunakan untuk kelompok sasaran yang tepat.
4. Dokumen Lengkap
Dokumen seperti KTP, KK, slip gaji, dan surat keterangan kerja wajib dilengkapi. Kelengkapan dokumen mempercepat proses verifikasi.
Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penghapusan Catatan Kecil
| Aspek | Sebelum Penghapusan | Setelah Penghapusan |
|---|---|---|
| Riwayat SLIK | Semua pinjaman tercatat | Hanya pinjaman di atas Rp 1 juta |
| Risiko penolakan kredit | Tinggi untuk pinjaman kecil | Lebih rendah untuk MBR |
| Proses verifikasi | Lebih rumit | Dipermudah |
| Akses KPR subsidi | Terbatas | Lebih terbuka |
5. Evaluasi Berkala Terhadap Efektivitas Kebijakan
Setelah kebijakan ini diterapkan, BRI akan melakukan evaluasi berkala untuk melihat dampaknya terhadap kualitas portofolio kredit. Ini penting agar tidak terjadi penurunan kualitas aset bank akibat penyaluran yang terburu-buru.
Evaluasi juga mencakup efektivitas program KPR subsidi, termasuk seberapa banyak masyarakat MBR yang berhasil mengakses pembiayaan ini.
6. Koordinasi dengan Regulator dan Stakeholder Lain
BRI tidak bekerja sendiri dalam menghadapi perubahan ini. Bank terus berkoordinasi dengan OJK, BPJS Perumahan, hingga developer untuk memastikan semua pihak siap menjalankan program.
Sinergi ini penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi atau kendala teknis saat implementasi.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Langkah penghapusan catatan kredit kecil di SLIK membawa angin segar bagi program perumahan bersubsidi. Namun, tantangan tetap ada. Bank harus tetap waspada terhadap potensi risiko moral dan seleksi debitur yang kurang tepat.
Dengan pendekatan yang seimbang antara inklusi dan prudensial, BRI berharap kebijakan ini bisa memberikan manfaat nyata tanpa mengorbankan stabilitas sistem perbankan.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebijakan dari otoritas terkait. Data dan tanggal bersifat estimasi berdasarkan informasi terkini hingga April 2026.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
