Setelah serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat suara. Organisasi yang memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam Tanah Air ini secara tegas meminta pemerintah Indonesia mundur dari keanggotaan di Board of Peace (BoP). Desakan ini disampaikan melalui tausiyah resmi yang dirilis beberapa hari setelah insiden memilukan itu terjadi.
Keputusan MUI ini tidak datang begitu saja. Serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dianggap sebagai titik kritis yang memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Sebagai respons, MUI menilai bahwa keberadaan Indonesia di forum internasional seperti BoP dinilai tidak lagi relevan jika tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum internasional dan kemanusiaan.
Posisi MUI Terhadap Keanggotaan Indonesia di Board of Peace
MUI dalam tausiyahnya menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak memberikan dampak nyata dalam upaya menjaga perdamaian global, khususnya di Palestina dan kini di Iran. Forum ini dinilai gagal menjadi wadah efektif untuk menghentikan agresi militer yang terus terjadi di kawasan strategis tersebut.
Organisasi keagamaan tertinggi di Indonesia itu pun menyerukan pencabutan keanggotaan RI dari BoP. Pandangan ini didasari atas keyakinan bahwa forum tersebut tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai mediator damai di tengah situasi yang semakin memanas.
1. Dasar Penolakan MUI terhadap Keanggotaan BoP
Pernyataan MUI bukan sekadar reaksi spontan. Ada beberapa alasan kuat di balik desakan agar Indonesia keluar dari forum tersebut:
- Ketidakefektifan BoP dalam menyelesaikan konflik internasional, khususnya yang menyangkut Palestina dan kini Iran.
- Ketidaknetralan forum yang dianggap condong mendukung kepentingan barat, termasuk Amerika Serikat dan Israel.
Menurut MUI, selama forum seperti BoP tidak berpihak pada prinsip keadilan dan hukum internasional, maka keberadaan Indonesia di dalamnya hanya akan memperlemah posisi moral bangsa.
2. Pandangan MUI Soal Serangan ke Iran
Serangan gabungan AS-Israel ke Iran tidak hanya dikutuk, tapi juga direspons dengan sikap tegas dari MUI. Dalam pandangan mereka, aksi militer ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan bersenjata secara ilegal.
Namun demikian, MUI juga memahami bahwa serangan balasan dari Iran adalah bentuk hak bela diri yang sah. “Iran berhak membela diri terhadap agresi yang dilancarkan terhadap kedaulatannya,” tulis MUI dalam salah satu poin tausiyahnya.
3. Rekomendasi Sikap bagi Umat Islam
Sebagai lembaga keagamaan, MUI tidak hanya mengeluarkan pernyataan politik, tapi juga memberikan arahan spiritual. Salah satunya adalah ajakan untuk melaksanakan qunut nazilah secara rutin dalam shalat. Doa ini dimaksudkan untuk memohon perlindungan bagi umat Islam yang tengah menghadapi musibah di berbagai belahan dunia.
Selain itu, MUI juga menyerukan solidaritas global melalui OKI dan PBB agar segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan konflik yang semakin mengancam stabilitas dunia.
Dampak Eskalasi Konflik bagi Kawasan Timur Tengah
Konflik antara Amerika-Israel versus Iran bukanlah hal baru. Namun, jatuhnya tokoh sentral seperti Ayatollah Khamenei membawa dampak yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya soal hilangnya figur penting, tapi juga potensi meledaknya perang regional yang bisa menyeret negara-negara lain ke dalam pusaran kekerasan.
| Negara | Potensi Terlibat Langsung | Alasan |
|---|---|---|
| Lebanon | Tinggi | Hezbollah sebagai sekutu Iran |
| Yaman | Sedang | Konflik berkepanjangan dengan Saudi |
| Irak | Tinggi | Milisi pro-Iran tersebar luas |
| Suriah | Sedang | Iran memiliki pengaruh militer di sana |
| Palestina | Tinggi | Sentimen anti-Israel semakin meningkat |
Tabel di atas menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan di kawasan. Jika tidak segera dihentikan, maka konflik ini bisa menjadi awal dari perang yang melibatkan banyak negara.
Evaluasi Ulang Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Keputusan MUI untuk meminta Indonesia mundur dari BoP sebenarnya mencerminkan kekecewaan terhadap kebijakan luar negeri yang dianggap terlalu netral. Di tengah situasi seperti ini, netralitas bisa diartikan sebagai diam terhadap ketidakadilan.
Padahal, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam forum-forum internasional demi menjaga perdamaian. Namun, jika forum itu sendiri tidak efektif, maka keberadaan Indonesia di dalamnya justru bisa merugikan citra diplomasi negara.
1. Perlunya Sikap Lebih Tegas dari Indonesia
Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dan anggota PBB serta OKI, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut bersuara. Apalagi, konflik yang terjadi saat ini bukan hanya persoalan bilateral, tapi sudah menyentuh asas-asas dasar hukum internasional.
Beberapa langkah yang bisa diambil pemerintah:
- Mengambil sikap tegas di kancah internasional, baik di PBB maupun OKI.
- Mengevaluasi ulang keanggotaan di forum-forum yang tidak produktif.
- Mendorong dialog damai antara pihak-pihak yang berseteru.
2. Peran Diplomasi Islam dalam Menghadapi Krisis Global
MUI juga menegaskan pentingnya mengedepankan diplomasi Islam dalam menyelesaikan krisis global. Diplomasi ini bukan hanya soal hubungan antarnegara, tapi juga tentang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan.
Dalam konteks ini, OKI memiliki peran strategis. Sayangnya, OKI sering kali dianggap lambat dan tidak tegas dalam mengambil keputusan. MUI menyarankan agar Indonesia lebih proaktif dalam mendorong reformasi internal OKI agar lebih representatif dan efektif.
Kesimpulan
Desakan MUI agar Indonesia mundur dari Board of Peace adalah cerminan dari ketidakpuasan terhadap sistem internasional yang gagal menjaga perdamaian. Dengan jatuhnya tokoh penting seperti Ayatollah Khamenei, situasi semakin memburuk dan memerlukan respons cepat dari semua pihak, termasuk Indonesia.
Langkah keluar dari forum yang tidak efektif bisa menjadi awal dari kebijakan luar negeri yang lebih berprinsip. Selama forum internasional masih membiarkan pelanggaran besar terjadi tanpa konsekuensi, maka keberadaan Indonesia di dalamnya hanya akan merendahkan martabat bangsa.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat sesuai perkembangan hingga Maret 2026. Situasi geopolitik dapat berubah sewaktu-waktu dan kebijakan pemerintah bisa disesuaikan dengan dinamika global.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
