Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan jajaran BPJS Ketenagakerjaan, Selasa 7 April 2026, berlangsung cukup tegang. Salah satu anggota DPR, Irma Suryani Chaniago dari Partai NasDem, tak gentar memberikan kritik tajam terhadap kinerja awal direksi yang baru dilantik. Sorotan utama jatuh pada kualitas paparan yang dinilai terlalu singkat dan kurang menggambarkan visi serta pemahaman mendalam tentang tantangan besar di depan.
Menurut Irma, pertemuan perdana seperti ini seharusnya menjadi momen penting bagi direksi untuk memperkenalkan rencana kerja lima tahun ke depan. Sayangnya, apa yang disampaikan dinilai jauh dari ekspektasi. Ia bahkan menyebut paparan tersebut sebagai "minimalis banget", sebuah sindiran halus namun menusuk soal substansi dan kedalaman materi.
Kritik Tajam Terhadap Kinerja Awal Direksi BPJS Ketenagakerjaan
Irma bukan hanya melemparkan komentar basa-basi. Ia secara spesifik menyebut beberapa isu strategis yang belum dibahas secara memadai oleh Direktur Utama Saiful Hidayat dan tim. Mulai dari rendahnya cakupan kepesertaan di kalangan pekerja informal, minimnya kepatuhan pemberi kerja, hingga pelayanan klaim yang masih belum maksimal.
Masalah ini bukan perkara kecil. Pekerja informal, yang jumlahnya jutaan, masih mayoritas belum terlindungi. Padahal, mereka adalah garda depan ekonomi nasional. Kalau tidak ada strategi inklusif, program BPJS Ketenagakerjaan bisa terus terbatas pada segelintir pekerja formal.
Selain itu, Irma juga mempertanyakan literasi masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Banyak masyarakat bahkan tidak tahu manfaat pasti dari iuran yang mereka bayarkan. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan partisipasi.
1. Kurangnya Gambaran Strategis dalam Presentasi
Salah satu poin yang membuat anggota DPR kecewa adalah minimnya detail strategi jangka panjang. Presentasi yang disampaikan dirasa terlalu umum dan tidak memberikan arah konkret.
Padahal, forum seperti ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa direksi baru punya roadmap yang jelas. Termasuk bagaimana mereka akan menghadapi tantangan ke depan, baik dari segi operasional maupun finansial.
2. Rendahnya Cakupan Kepesertaan Sektor Informal
Data terbaru menunjukkan bahwa cakupan BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah di kalangan pekerja informal. Padahal, sektor ini menyumbang lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional.
| Kategori | Persentase Cakupan |
|---|---|
| Pekerja Formal | 65% |
| Pekerja Informal | 18% |
Angka ini menunjukkan betapa besar celah yang harus ditutup. Strategi yang selama ini dijalankan belum berhasil menembus pasar informal yang luas dan heterogen.
3. Kepatuhan Pemberi Kerja Masih Rendah
Masalah lain yang juga jadi sorotan adalah rendahnya kepatuhan perusahaan, terutama UKM, dalam mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, ini adalah kewajiban hukum.
Banyak pemberi kerja menghindari kewajiban ini karena alasan biaya. Tapi tanpa partisipasi aktif dari pihak perusahaan, cakupan kepesertaan akan terus mandek.
4. Pelayanan Klaim yang Belum Optimal
Keluhan peserta soal proses klaim yang rumit dan lama masih sering terdengar. Ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan belum sepenuhnya ramah pengguna.
Perlu ada perbaikan signifikan di sini, termasuk digitalisasi proses dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan lapangan.
5. Literasi Masyarakat Terhadap Program Masih Lemah
Banyak peserta bahkan tidak tahu hak dan kewajibannya. Ini menjadi hambatan besar dalam upaya meningkatkan partisipasi sukarela dan kepatuhan kolektif.
Program edukasi masih sangat minim. Padahal, literasi adalah fondasi penting dari keberhasilan program jaminan sosial.
6. Ketidakjelasan Keberlanjutan Pendanaan
Irma juga mempertanyakan keberlanjutan pendanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Apakah model pendanaan saat ini masih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini?
Tanpa kepastian ini, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap program yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial.
Harapan DPR untuk Pertemuan Mendatang
Irma menegaskan bahwa pada pertemuan berikutnya, ia mengharapkan paparan yang lebih komprehensif dan terukur. Termasuk strategi konkret untuk meningkatkan cakupan kepesertaan nasional dan inovasi layanan.
Ia juga meminta penjabaran target yang jelas dalam bentuk angka dan timeline. Bukan cuma janji, tapi rencana kerja yang bisa dipertanggungjawabkan.
1. Target Kepesertaan Nasional
Direksi diminta menetapkan target peningkatan kepesertaan secara bertahap, dengan fokus khusus pada sektor informal dan wilayah tertinggal.
2. Inovasi Layanan Digital
Transformasi digital harus menjadi prioritas. Termasuk pengembangan aplikasi yang user-friendly dan integrasi data lintas instansi.
3. Program Edukasi dan Sosialisasi
Edukasi masyarakat tidak boleh lagi diabaikan. Harus ada kampanye nasional yang menyasar berbagai kalangan, terutama pekerja informal.
4. Evaluasi Kebijakan Pendanaan
Model pendanaan harus dievaluasi secara berkala. Apakah masih efektif? Apakah beban sudah proporsional antara pekerja, pemberi kerja, dan negara?
5. Reformulasi Sistem Klaim
Proses klaim harus disederhanakan. Termasuk penggunaan teknologi untuk mempercepat verifikasi dan pencairan manfaat.
6. Kolaborasi dengan Stakeholder Lain
BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker, dan LSM sangat diperlukan.
Disclaimer: Data dan informasi dalam artikel ini bersifat terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan situasi dan regulasi yang berlaku. Angka statistik bersumber dari paparan resmi DPR dan BPJS Ketenagakerjaan dalam RDP tanggal 7 April 2026.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
