Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSP) memang mendapat lampu hijau untuk digunakan sebagai honor guru. Tapi, ini bukan kebijakan permanen. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur relaksasi penggunaan dana tersebut dalam kondisi tertentu.
Kebijakan ini hadir sebagai respons atas tantangan fiskal daerah dan kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan pendidikan. Terutama di tengah situasi di mana anggaran honor guru belum sepenuhnya tersedia dari APBD.
Aturan Penggunaan Dana BOSP untuk Honor Guru
Penggunaan BOSP untuk honor guru tidak serta merta boleh dilakukan sembarangan. Ada ketentuan ketat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Ini bukan jalan pintas, tapi solusi darurat yang perlu pengawasan ketat.
SE Nomor 6 Tahun 2026 menjelaskan bahwa relaksasi ini hanya berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan non-ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2025. Artinya, tidak semua guru bisa dibayar dari dana ini.
1. Syarat Dasar Penggunaan BOSP untuk Honor
Satuan pendidikan hanya bisa menggunakan BOSP untuk honor jika memenuhi syarat berikut:
- Guru atau tenaga kependidikan yang dibayar harus merupakan pegawai non-ASN.
- Mereka harus diangkat sesuai dengan Kepmen Nomor 16 Tahun 2025.
- Penggunaan dana harus disertai dengan rencana penganggaran yang transparan dan akuntabel.
2. Tahapan Penggunaan Dana
Pemanfaatan dana ini tidak bisa seenaknya. Ada proses yang harus diikuti agar tidak melanggar ketentuan:
- Satuan pendidikan membuat rencana penggunaan dana secara rinci.
- Rencana tersebut harus disetujui oleh Dinas Pendidikan setempat.
- Pelaksanaan pembayaran harus dilaporkan secara berkala.
- Pertanggungjawaban harus disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Besaran Honor yang Bisa Dicairkan
Besaran honor yang bisa dibayarkan dari BOSP tidak semuanya sama. Ada batasan berdasarkan posisi dan jam kerja. Berikut rinciannya:
| Jenis Guru/Tenaga Kependidikan | Jam Kerja per Minggu | Maksimal Honor per Bulan (Rp) |
|---|---|---|
| Guru Kelas | 20 jam | 2.500.000 |
| Guru Mata Pelajaran | 15 jam | 2.000.000 |
| Tenaga Administrasi | 20 jam | 1.800.000 |
| Penjaga Sekolah | 20 jam | 1.500.000 |
Besaran ini bisa berubah tergantung pada kebijakan daerah dan kondisi fiskal. Satuan pendidikan wajib memastikan tidak melebihi batas yang ditetapkan.
Tujuan dan Kepentingan Kebijakan Ini
Kebijakan ini tidak lahir begitu saja. Ada pertimbangan serius dari Kemendikdasmen agar pelayanan pendidikan tetap berjalan meski dalam kondisi anggaran yang tidak stabil.
Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan aktivitas belajar mengajar. Terutama di daerah dengan keterbatasan anggaran, guru tetap bisa dibayar meski belum ada alokasi khusus dari APBD.
Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kepastian penghasilan bagi guru PPPK paruh waktu. Mereka yang bekerja dengan jam kerja terbatas tetap bisa mendapat penghasilan yang layak.
4. Prinsip yang Harus Dipatuhi
Agar tidak terjadi penyimpangan, Kemendikdasmen menetapkan sejumlah prinsip yang harus diikuti:
- Akuntabilitas: Penggunaan dana harus bisa dipertanggungjawabkan.
- Kepatuhan Hukum: Semua proses harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Transparansi: Informasi penggunaan dana harus terbuka untuk publik.
- Penguatan Tanggung Jawab: Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dana ini.
Risiko dan Kendala yang Perlu Diwaspadai
Meski memberikan manfaat, penggunaan BOSP untuk honor guru juga membawa risiko. Salah satunya adalah ketergantungan berlebihan pada dana ini, yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah.
Jika tidak dikelola dengan baik, dana operasional bisa terkuras untuk honor, sementara kebutuhan lain seperti fasilitas sekolah terbengkalai. Ini bisa berdampak pada kualitas lingkungan belajar.
Selain itu, ada potensi ketidakadilan jika alokasi honor tidak merata. Guru di daerah dengan pengelolaan yang baik bisa mendapat lebih banyak, sementara daerah lain mungkin tidak maksimal.
Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi
Agar kebijakan ini tidak disalahgunakan, pengawasan menjadi sangat penting. Dinas pendidikan daerah harus aktif memantau penggunaan dana dan memastikan semua proses sesuai aturan.
Evaluasi berkala juga perlu dilakukan. Ini untuk memastikan bahwa dana yang digunakan memberikan dampak nyata bagi kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
5. Tips untuk Satuan Pendidikan
Bagi sekolah yang ingin menggunakan BOSP untuk honor guru, berikut beberapa tips penting:
- Pahami Aturan: Baca dan pahami SE Nomor 6 Tahun 2026 secara menyeluruh.
- Buat Rencana yang Jelas: Rencana penggunaan dana harus rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Ajukan Persetujuan: Jangan langsung mencairkan dana tanpa persetujuan dari dinas.
- Laporkan Penggunaan Dana: Sampaikan laporan secara berkala dan transparan.
- Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi internal untuk memastikan efektivitas penggunaan dana.
Kesimpulan
Dana BOSP memang bisa digunakan untuk honor guru, tapi dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Kebijakan ini merupakan solusi sementara yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah keterbatasan anggaran.
Namun, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah malah membuat masalah baru.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini berdasarkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Ketentuan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan yang berlaku.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
