Menjelang Idul Fitri 2026, THR kembali menjadi sorotan. Pegawai swasta dan ASN sama-sama berhak mendapatkannya, tapi cara pemerintah menyalurkannya berbeda. Perbedaan ini memicu pertanyaan: mengapa THR pegawai swasta dipotong pajak, sementara ASN tidak?
Padahal, secara prinsip, keduanya tetap dikenakan pajak yang sama. Bedanya terletak pada siapa yang menanggung beban pajak tersebut. ASN mendapat THR yang sudah bersih karena pajaknya ditanggung langsung oleh negara. Sementara pegawai swasta tetap merasakan potongan pajak dari THR yang diterima.
Dasar Hukum dan Kebijakan THR 2026
Perbedaan ini bukan tanpa alasan. Ada dasar hukum dan mekanisme tersendiri yang mengaturnya. Pemerintah punya pertimbangan teknis dan kebijakan dalam hal pemberian THR, terutama terkait pengenaan pajak.
1. Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk ASN
Berdasarkan PP No 9 Tahun 2026, THR untuk ASN, PPPK, TNI, dan Polri tetap dikenakan PPh Pasal 21. Namun, pajak tersebut tidak dipotong langsung dari THR. Pemerintah yang menanggung beban pajaknya.
Artinya, nominal THR yang tercantum di slip gaji adalah jumlah bersih. Uangnya langsung masuk ke rekening tanpa ada pemotongan sepeser pun.
2. THR Pegawai Swasta Menggunakan Sistem TER
Berbeda dengan ASN, THR pegawai swasta menggunakan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER). Dalam sistem ini, THR dianggap sebagai penghasilan tambahan yang tetap dikenakan pajak.
Potongan pajak langsung dilakukan oleh perusahaan tempat pegawai swasta bekerja. Jumlah THR yang diterima pun menjadi lebih kecil dari nominal yang seharusnya.
Penjelasan Lebih Lanjut tentang Sistem TER
Sistem TER digunakan untuk menghindari manipulasi penghasilan. Dengan sistem ini, THR dihitung sebagai bagian dari penghasilan bruto tahunan, lalu dikenakan tarif pajak rata-rata.
Ke depannya, sistem ini dianggap lebih transparan dan akuntabel. Tapi, dampaknya langsung terasa di kantong para pegawai swasta yang merasa THR-nya terpotong lebih banyak.
Perbandingan THR Bersih ASN dan Pegawai Swasta
Untuk lebih jelasnya, berikut simulasi THR bersih berdasarkan sistem yang berlaku saat ini:
| Status Pegawai | THR Kotor (Rp) | Pajak (Rp) | THR Bersih (Rp) |
|---|---|---|---|
| ASN | 5.000.000 | 0 (DTP) | 5.000.000 |
| Pegawai Swasta | 5.000.000 | 250.000 | 4.750.000 |
Catatan: Besaran pajak bisa berbeda tergantung penghasilan tahunan dan komponen THR lainnya.
Alasan Kebijakan Pajak THR Berbeda
Perbedaan ini bukan berarti pemerintah membedakan perlakuan secara semena-mena. Ada beberapa pertimbangan teknis dan struktural di balik kebijakan ini.
1. Struktur Penggajian ASN yang Terpusat
ASN mendapat gaji dan THR dari APBN. Karena pengelolaannya terpusat, pemerintah bisa langsung mengakomodasi pajak dalam mekanisme pembayaran.
2. Penggajian Swasta yang Terdesentralisasi
Perusahaan swasta mengelola THR secara mandiri. Mereka wajib memotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Kebijakan Fiskal dan Penghindaran Manipulasi
THR yang tidak dipotong pajak bisa dimanipulasi sebagai bentuk penghindaran pajak. Sistem TER dianggap lebih aman untuk menjaga kepatuhan perpajakan.
Dampak THR yang Dipotong Pajak bagi Pegawai Swasta
Potongan pajak THR memang mengurangi nominal yang diterima. Tapi, ini bukan berarti THR menjadi tidak bermakna.
Banyak pegawai swasta tetap bisa menikmati THR sebagai tambahan dana lebaran. Hanya saja, jumlahnya tidak sebesar yang ditunggu-tunggu karena sudah terkena potongan.
Tips Menghitung THR Bersih dengan Benar
Bagi pegawai swasta, penting memahami cara THR dihitung agar tidak salah paham.
1. Cek Komponen THR yang Dikenakan Pajak
Tidak semua THR dikenakan pajak. Hanya bagian tertentu yang masuk dalam penghasilan kena pajak.
2. Gunakan Kalkulator Pajak Online
Beberapa situs menyediakan kalkulator THR berbasis sistem TER. Ini bisa membantu menghitung THR bersih secara mandiri.
3. Konsultasi ke HRD atau Akuntan
Jika masih bingung, tanyakan langsung ke bagian keuangan atau HRD kantor. Mereka biasanya punya data lengkap tentang komponen THR dan potongan pajak.
Rekomendasi untuk Perusahaan Swasta
Perusahaan bisa memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman THR kepada karyawan.
1. Sosialisasi THR dan Pajak
Ajak karyawan memahami komponen THR dan bagaimana pengenaan pajaknya. Transparansi adalah kunci.
2. Gunakan Software Penggajian Terintegrasi
Software penggajian yang baik bisa menghitung THR dan pajak secara otomatis. Ini mengurangi kesalahan dan mempercepat proses.
Kesimpulan
THR 2026 memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Tapi, cara pengenaan pajak yang berbeda antara ASN dan pegawai swasta memunculkan pertanyaan soal keadilan.
Perbedaan ini bukan tanpa dasar. Ada pertimbangan teknis dan struktural yang membuat pemerintah menggunakan pendekatan berbeda. ASN mendapat THR bersih karena pajaknya ditanggung negara. Pegawai swasta tetap dipotong pajak karena sistem penggajian yang terdesentralisasi.
Bagi pegawai swasta, penting memahami komponen THR dan cara pengenaan pajaknya. Dengan begitu, tidak ada kekecewaan karena THR yang terasa “berkurang”.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah atau peraturan perpajakan yang berlaku.
Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.
