Mengenal Coretax: Definisi, Dasar Hukum, Fitur, dan Semua yang Perlu Diketahui Wajib Pajak

Masih bingung dengan sistem pajak baru yang menggantikan DJP Online?

Sejak 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi. Sistem ini menggantikan berbagai aplikasi terpisah seperti e-Filing, e-Faktur, e-Bupot, dan e-Registration menjadi satu platform terpadu yang dapat diakses melalui coretaxdjp.pajak.go.id.

Banyak wajib pajak mencari informasi tentang apa itu Coretax dan bagaimana cara menggunakannya. Berdasarkan data DJP per September 2025, baru sekitar 65% wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun—angka ini menjadi perhatian mengingat pelaporan SPT Tahunan 2025 wajib dilakukan melalui Coretax mulai Januari 2026.

Artikel ini menyajikan panduan lengkap tentang Coretax berdasarkan regulasi resmi dari Kementerian Keuangan dan DJP, mulai dari pengertian, dasar hukum, fitur, hingga cara penggunaannya.

Apa Itu Coretax DJP?

Coretax adalah sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital. Sistem ini dikembangkan untuk memodernisasi administrasi perpajakan yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi terpisah.

Berdasarkan penjelasan resmi DJP, Coretax mengintegrasikan proses bisnis inti administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Melalui satu akun login, wajib pajak dapat mengakses seluruh layanan perpajakan tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi.

Nah, sistem ini juga dilengkapi teknologi berbasis big data dan artificial intelligence (AI) untuk pemantauan kepatuhan wajib pajak secara real-time.

Kepanjangan Coretax dan PSIAP

Coretax merupakan nama populer dari SIAP (Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau dalam bahasa Inggris disebut Core Tax Administration System (CTAS).

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari proyek PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan). Proyek ini merupakan rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai pembenahan basis data perpajakan.

Singkatnya, PSIAP adalah nama proyeknya, sedangkan Coretax adalah produk sistem yang dihasilkan.

Sejarah Pengembangan Coretax (Timeline 2014–2025)

Pengembangan Coretax tidak terjadi dalam waktu singkat. Berikut timeline perjalanan proyek ini berdasarkan regulasi yang diterbitkan pemerintah:

Perjalanan hampir satu dekade ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem perpajakan modern yang terintegrasi.

Dasar Hukum Coretax

Implementasi Coretax memiliki landasan hukum yang kuat. Berikut regulasi utama yang mendasari sistem ini:

PMK No. 81 Tahun 2024 menjadi regulasi paling komprehensif yang mengatur teknis pelaksanaan Coretax. Regulasi ini mencabut 42 peraturan perpajakan lama yang dianggap tidak relevan dengan sistem baru.

Visi, Misi, dan Tujuan Coretax

Visi

Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi modern.

Misi

Memberikan layanan perpajakan yang mudah, cepat, akurat, dan terintegrasi bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.

Tujuan Utama

Berdasarkan penjelasan DJP, tujuan pembangunan Coretax meliputi:

• Memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada
• Mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform
• Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan layanan
• Memperkuat basis data perpajakan untuk pengambilan kebijakan
• Mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan

Lima Pilar Reformasi Perpajakan

Coretax merupakan implementasi dari dua pilar dalam program reformasi perpajakan DJP. Berikut kelima pilar tersebut:

Jadi, Coretax merupakan perwujudan pilar ketiga dan keempat dari lima pilar reformasi perpajakan tersebut.

Fitur dan Menu Utama Coretax

Coretax memiliki sembilan menu utama dengan berbagai submenu untuk memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan. Berikut rinciannya:

1. Portal Saya (My Portal)

Menu pusat informasi identitas dan data wajib pajak dengan 12 submenu:

• Dokumen Saya (SKT, NPWP, surat klarifikasi)
• Notifikasi Saya
• Kasus Berjalan Saya
• Profil Saya
• Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital
• Pengukuhan PKP
• Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
• Perubahan Data
• Perubahan Status
• Penghapusan & Pencabutan
• Profil Institusi Finansial

2. e-Faktur

Fitur pembuatan dan pengelolaan faktur pajak keluaran serta pengkreditan pajak masukan. Terdapat dashboard ringkasan aktivitas pembuatan faktur oleh PKP.

3. e-Bupot (Bukti Potong)

Menu pembuatan bukti potong pajak penghasilan meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

4. SPT (Surat Pemberitahuan)

Fitur pengisian dan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan dengan sistem prepopulated yang menarik data otomatis dari bukti potong.

5. Pembayaran (Payment)

Submenu terkait pembayaran pajak:

• Layanan Mandiri Kode Billing
• Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
• Daftar Kode Billing Belum Dibayar
• Formulir Restitusi Pajak
• Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

6. Buku Besar (Taxpayer Ledger)

Menu pemantauan posisi keuangan perpajakan dengan sistem debit-kredit:

• Sisi Kredit: hak wajib pajak (SPT lebih bayar, SKPLB)
• Sisi Debit: kewajiban (SPT kurang bayar, SKPKB)

7. Layanan Wajib Pajak (Taxpayer Services)

Berisi layanan administratif dan informasi:

• Layanan Administrasi
• Layanan Permintaan Informasi
• Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi
• Layanan Edukasi Perpajakan
• Riwayat Edukasi
• Pengetahuan Dasar Perpajakan

8. Pengaturan (Settings)

Menu untuk mengatur ulang password dan memberikan akses kepada kuasa wajib pajak.

9. Bantuan (Help)

Berisi panduan penggunaan aplikasi Coretax dan FAQ.

21 Proses Bisnis Terintegrasi dalam Coretax

Implementasi Coretax mengintegrasikan 21 proses bisnis utama DJP. Dari 21 proses tersebut, enam di antaranya berkaitan langsung dengan wajib pajak:

Proses Bisnis yang Berhubungan Langsung dengan Wajib Pajak:

1. Pendaftaran (Registrasi) – Pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP
2. Pembayaran – Pembuatan kode billing, deposit pajak
3. Pengelolaan SPT – Pelaporan SPT Masa dan Tahunan
4. Layanan Wajib Pajak – Edukasi, pengaduan, informasi
5. Taxpayer Account Management (TAM) – Pengelolaan akun
6. Dokumen Perpajakan – e-Faktur, e-Bupot

Proses Bisnis Internal DJP:

7. Pengawasan Kewilayahan/Ekstensifikasi
8. Data Pihak Ketiga
9. Exchange of Information
10. Penagihan
11. Compliance Risk Management (CRM)
12. Pemeriksaan
13. Intelijen
14. Penyidikan
15. Keberatan dan Banding
16. Non-Keberatan
17. Pengawasan
18. Penilaian
19. Knowledge Management
20. Document Management
21. Case Management

Manfaat Coretax bagi Wajib Pajak

Berdasarkan buku Panduan Singkat Coretax yang diterbitkan DJP, terdapat tujuh manfaat utama sistem ini:

1. Registrasi Lebih Mudah

Pendaftaran dapat dilakukan di semua KPP (borderless), melalui berbagai saluran (omni channel), dan tervalidasi dengan data kependudukan Dukcapil secara otomatis.

2. Akses Taxpayer Account

Wajib pajak memiliki akun yang dapat diakses secara daring untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik.

3. Pembayaran Terintegrasi

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, dompet digital, dan gerai pembayaran resmi. Tersedia juga fitur deposit pajak untuk menghindari keterlambatan pembayaran.

4. Pelaporan SPT Lebih Efisien

Fitur prepopulated menarik data otomatis dari bukti potong sehingga pengisian SPT lebih cepat dan minim kesalahan.

5. Pemantauan Kepatuhan Berbasis AI

Sistem dilengkapi fitur pemantauan dan analisis kepatuhan berbasis big data dan artificial intelligence.

6. Layanan Terpusat

Seluruh layanan perpajakan tersedia dalam satu platform tanpa perlu mengunduh banyak aplikasi dengan berbagai username dan password.

7. Transparansi Data

Wajib pajak dapat mengakses riwayat perpajakan termasuk pembayaran, pelaporan, dan status pemeriksaan secara real-time.

Perbandingan Coretax dan DJP Online

Dampak Coretax bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Peralihan ke Coretax membawa beberapa perubahan signifikan bagi wajib pajak orang pribadi:

Kemudahan yang Dirasakan:

• Pengisian SPT lebih sederhana dengan sistem yes/no questions pada bagian induk
• Data penghasilan dari bukti potong pemberi kerja otomatis terisi (prepopulated)
• Tidak perlu lagi mengingat EFIN untuk reset password
• Akses layanan perpajakan lebih praktis melalui satu portal

Hal yang Perlu Diperhatikan:

• Wajib melakukan aktivasi akun Coretax sebelum lapor SPT
• Harus membuat Kode Otorisasi/Sertifikat Digital untuk menandatangani SPT
• Bagi pengguna NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto), permohonan harus diajukan melalui menu Layanan Administrasi di Coretax

Dampak Coretax bagi Wajib Pajak Badan

Untuk wajib pajak badan, Coretax membawa perubahan yang lebih kompleks:

Kemudahan untuk Perusahaan:

• Pengelolaan faktur pajak dan bukti potong dalam satu sistem
• Integrasi dengan sistem akuntansi dan perbankan
• Fitur penunjukan kuasa dan akses multi-user untuk tim pajak
• Tracking status permohonan restitusi secara real-time

Tantangan Adaptasi:

• Penyesuaian proses bisnis internal perusahaan
• Pelatihan tim pajak untuk sistem baru
• Rekonsiliasi data transaksi dengan format Coretax
• Pengelolaan kewenangan akun (PIC/penanggung jawab badan)

Bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak), kode otorisasi memainkan peran lebih strategis karena diperlukan untuk setiap transaksi sensitif termasuk penerbitan faktur pajak.

Dampak Coretax bagi DJP

Dari sisi otoritas pajak, Coretax memberikan keuntungan dalam hal:

Pengawasan Lebih Efektif:

• Sistem CRM (Compliance Risk Management) untuk memetakan risiko kepatuhan wajib pajak
• Integrasi data dari berbagai sumber termasuk perbankan dan lembaga lain
• Deteksi otomatis potensi ketidaksesuaian data

Efisiensi Operasional:

• Proses pemeriksaan dan penagihan lebih cepat
• Pengurangan kasus duplikasi akun atau klaim restitusi ganda (turun 40% per kuartal III 2025)
• Peningkatan kepatuhan formal (naik 18% dibanding tahun sebelumnya)

Proyeksi Penerimaan:

Jika tren aktivasi mencapai target 90% pada 2026, proyeksi tambahan penerimaan pajak dari kepatuhan formal diperkirakan mencapai Rp120–150 triliun.

Cara Aktivasi Akun Coretax

Aktivasi akun Coretax wajib dilakukan sebelum menggunakan layanan perpajakan. Berikut langkah-langkahnya:

Syarat:

• Memiliki NPWP yang masih aktif
• Email dan nomor ponsel yang terdaftar di DJP Online

Langkah Aktivasi:

1. Kunjungi portal coretaxdjp.pajak.go.id
2. Klik menu “Aktivasi Akun” atau “Login” lalu pilih “Aktivasi”
3. Masukkan NIK/NPWP 16 digit
4. Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online
5. Sistem akan mengirim tautan aktivasi ke email
6. Klik tautan tersebut dan ikuti instruksi
7. Cek email untuk Surat Penerbitan Akun berisi kata sandi sementara (pastikan dari domain @pajak.go.id)
8. Login kembali, ganti kata sandi, dan buat passphrase
9. Aktivasi berhasil

Catatan: Jika data email/nomor ponsel berbeda dengan yang terdaftar, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi KPP terdekat untuk pemutakhiran data.

Cara Membuat Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Setelah aktivasi akun, langkah berikutnya adalah membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP) atau Sertifikat Digital sebagai tanda tangan elektronik untuk dokumen perpajakan.

Tahap 1: Pembuatan Kode Otorisasi

1. Login ke portal Coretax DJP
2. Klik menu “Portal Saya”
3. Pilih “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”
4. Scroll ke bagian Rincian Sertifikat
5. Pilih penyedia sertifikat digital (tersedia opsi dari DJP)
6. Masukkan ID Penandatangan atau buat Passphrase
7. Baca pernyataan, centang persetujuan, klik “Kirim”
8. Jika muncul notifikasi berhasil, unduh tanda terima dan surat penerbitan

Tahap 2: Validasi Kode Otorisasi

1. Kembali ke menu “Portal Saya”
2. Akses menu validasi sertifikat
3. Ikuti instruksi konfirmasi
4. Pastikan dokumen “Penerbitan Kode Otorisasi DJP” sudah muncul
5. KO/SD siap digunakan untuk menandatangani SPT

Cara Lapor SPT Tahunan di Coretax

Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 wajib dilakukan melalui Coretax (tidak lagi via DJP Online). Berikut panduannya:

Persiapan:

• Pastikan akun Coretax sudah aktif
• Kode Otorisasi/Sertifikat Digital sudah valid
• Siapkan data penghasilan, bukti potong, dan dokumen pendukung

Langkah Pelaporan:

1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
2. Masuk ke menu “SPT”
3. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan
4. Sistem akan menampilkan pertanyaan yes/no di bagian induk SPT
5. Jawab sesuai kondisi—setiap jawaban “Ya” akan memunculkan lampiran terkait
6. Isi data yang diminta (sebagian sudah prepopulated)
7. Periksa kembali seluruh data
8. Tandatangani SPT dengan Kode Otorisasi
9. Klik “Kirim”
10. Simpan bukti penerimaan elektronik

Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan 2025:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: Paling lambat 31 Maret 2026
• Wajib Pajak Badan: Paling lambat 30 April 2026

Tips Menghindari Kendala Teknis di Coretax

Berdasarkan pengalaman implementasi sepanjang 2025, berikut tips agar proses di Coretax berjalan lancar:

Sebelum Menggunakan Coretax:

• Lakukan aktivasi akun jauh sebelum deadline SPT untuk menghindari kemacetan sistem
• Pastikan email dan nomor ponsel yang terdaftar masih aktif
• Gunakan browser versi terbaru (Chrome, Firefox, Edge)
• Pastikan koneksi internet stabil

Saat Menggunakan Coretax:

• Simpan draft SPT secara berkala sebelum submit
• Jangan buka banyak tab Coretax bersamaan
• Screenshot setiap tahapan penting sebagai dokumentasi
• Jika sistem lambat, coba akses di jam non-peak (pagi atau malam hari)

Jika Mengalami Kendala:

• Cek panduan di menu Help atau FAQ Coretax
• Hubungi Kring Pajak 1500200
• Kunjungi KPP terdekat untuk bantuan langsung
• Manfaatkan layanan live chat di situs pajak.go.id

Kontak Layanan dan Pengaduan

Untuk bantuan terkait Coretax, berikut saluran resmi yang dapat dihubungi:

Selain itu, DJP juga menyediakan Buku Panduan Ringkas Coretax yang dapat diunduh di pajak.go.id/panduan-ringkas dan 19 handbook di situs pajak.go.id/reformdjp/coretax/.

Penutup

Coretax merupakan langkah besar dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia yang mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu platform digital. Meski masa transisi membawa tantangan teknis, sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan jangka panjang bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.

Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan regulasi resmi dari Kementerian Keuangan, DJP, dan sumber-sumber kredibel lainnya per Januari 2026. Ketentuan perpajakan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah, sehingga disarankan untuk selalu mengecek informasi terbaru melalui situs resmi pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak 1500200.

Semoga panduan ini bermanfaat dalam memahami dan menggunakan Coretax. Terima kasih sudah membaca, dan semoga urusan perpajakan semakin lancar!

FAQ

Danang Ismail

Reporter at USAID IUWASH Tangguh

Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.