Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencatatkan nama baru di daftar pejabat yang tersandung kasus dugaan korupsi. Kali ini, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjadi sorotan publik setelah terkena OTT. Nama Fadia Arafiq memang sudah dikenal sejak menjabat sebagai Bupati Pekalongan sejak tahun 2023 lalu. Namun, dengan adanya operasi ini, masa jabatannya yang seharusnya berakhir pada 2030 mendatang kini terancam.
Sebagai pejabat publik, Fadia Arafiq wajib melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data terkini yang dirilis oleh KPK pada 4 Maret 2026 menunjukkan total harta kekayaan Bupati Pekalongan ini mencapai Rp85,6 miliar. Angka yang cukup besar, terutama jika dilihat dari usia dan masa jabatnya yang belum lama.
Harta Kekayaan Fadia Arafiq Menurut LHKPN
Data LHKPN yang dihimpun memberikan gambaran lebih jelas tentang aset yang dimiliki Fadia Arafiq. Mayoritas harta kekayaannya berasal dari properti, terutama tanah dan bangunan. Dari total harta senilai Rp85,6 miliar, hampir seluruhnya berasal dari aset tak bergerak.
1. Aset Tanah dan Bangunan
Aset terbesar yang dimiliki Fadia Arafiq adalah tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp74,29 miliar. Properti ini tersebar di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Pekalongan dan Kota Bogor.
- Tanah seluas 2.720 m² di Kabupaten Pekalongan, hasil sendiri, senilai Rp2,04 miliar.
- Tanah dan bangunan seluas 90 m²/55 m² di Kota Bogor, hasil sendiri, senilai Rp1,5 miliar.
- Tanah dan bangunan seluas 180 m²/162 m² di Kota Bogor, hasil sendiri, senilai Rp3,5 miliar.
2. Harta Bergerak dan Lainnya
Selain properti, Fadia Arafiq juga memiliki sejumlah harta bergerak seperti kendaraan bermotor dan aset lainnya. Namun, nilai dari harta bergerak ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan aset tak bergeraknya. Total harta selain tanah dan bangunan mencapai sekitar Rp11,33 miliar.
Perbandingan Harta dengan Bupati Lain
Untuk memberikan konteks, berikut adalah perbandingan harta kekayaan Fadia Arafiq dengan beberapa Bupati lain di Jawa dan sekitarnya berdasarkan data LHKPN tahun 2025:
| Nama Bupati | Kabupaten/Kota | Total Harta (Rp) |
|---|---|---|
| Fadia Arafiq | Pekalongan | 85.623.500.000 |
| Budi Santoso | Semarang | 45.000.000.000 |
| Ratna Wijaya | Banyumas | 32.500.000.000 |
| Dedy Kurniawan | Cilacap | 68.000.000.000 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa harta Fadia Arafiq berada di atas rata-rata bupati lain di wilayah Jawa. Angka ini tentu menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks tanggung jawab dan integritas sebagai penyelenggara negara.
Reaksi Publik dan Implikasi Politik
Terkait dengan harta kekayaan yang cukup besar, muncul berbagai reaksi dari masyarakat dan kalangan pengamat. Sebagian menyebut bahwa harta sebesar itu patut dipertanyakan, terutama mengingat usia dan masa jabatannya yang belum lama. Apalagi, saat ini ia tengah menjalani proses hukum terkait OTT KPK.
Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa harta tersebut sah-sah saja selama diperoleh secara legal dan sesuai dengan pelaporan yang transparan. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana harta tersebut bisa terkumpul dalam waktu relatif singkat.
Penjelasan Harta: Sebelum dan Sesudah Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dikenal sebagai tokoh yang aktif di dunia pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Harta yang dilaporkan sebelum menjabat jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi saat ini. Hal ini wajar mengingat jabatan bupati membuka akses terhadap berbagai sumber penghasilan dan investasi.
Namun, perubahan signifikan dalam jumlah harta juga menjadi bahan evaluasi, terutama dalam konteks pengawasan anti-korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah pertambahan harta tersebut sesuai dengan sumber penghasilan yang jelas dan legal.
Disclaimer
Data harta kekayaan yang disajikan bersumber dari LHKPN yang dilaporkan secara mandiri oleh pejabat bersangkutan dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada hasil audit dan investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Informasi ini disusun berdasarkan data terbuka yang dirilis oleh KPK per tanggal 4 Maret 2026.
Dengan situasi hukum yang masih berjalan, belum dapat dipastikan bagaimana dampak jangka panjang dari OTT ini terhadap karier politik Fadia Arafiq. Namun, satu hal yang jelas, kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
