KPM Wajib Baca! Cara Mengatasinya PKH Tidak Cair karena Judi Online, Pinjol, atau Paylater

Tiba-tiba PKH tidak cair padahal bulan lalu lancar — apa yang sebenarnya terjadi?

Sekitar 6.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dicoret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Oktober 2025.

Penyebabnya? Terindikasi terlibat judi online (judol), pinjaman online (pinjol), hingga paylater — berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kabar ini langsung viral dan memicu keresahan di kalangan penerima bansos. Banyak isu simpang siur beredar, mulai dari “punya paylater langsung dicoret” hingga “pakai pinjol legal tetap kena.”

Nah, faktanya tidak sesederhana itu. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Karawang, Asep Ahmad Saepulah, pencoretan dilakukan setelah melalui verifikasi data PPATK dan pengecekan langsung oleh pendamping PKH.

Artikel ini akan mengupas tuntas fakta sebenarnya tentang PKH tidak cair karena judol, pinjol, dan paylater — lengkap dengan cara mengecek penyebab, prosedur sanggahan, hingga saluran pengaduan resmi. Semua informasi bersumber dari Kemensos, regulasi terkait, dan dapat berubah sesuai kebijakan terbaru.

Apa Itu Deteksi Judol, Pinjol, dan Paylater dalam Sistem Bansos?

Sebelum membahas lebih jauh, penting memahami bagaimana sistem bansos bisa mendeteksi aktivitas keuangan penerima.

Deteksi judol, pinjol, dan paylater dalam sistem bansos merupakan mekanisme pengawasan yang melibatkan kolaborasi antar-lembaga negara. Kemensos tidak bekerja sendiri — ada PPATK, Dukcapil, OJK, hingga bank penyalur Himbara yang terintegrasi dalam ekosistem data.

Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, pemerintah berwenang melakukan evaluasi berkala terhadap kelayakan KPM. Evaluasi ini mencakup kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap kewajiban program, hingga pola transaksi keuangan yang mencurigakan.

Mengapa Pemerintah Memantau Transaksi Keuangan KPM?

Alasan utamanya adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Jika seseorang memiliki uang untuk berjudi atau membayar cicilan paylater dalam jumlah besar, logikanya kondisi ekonominya tidak se-“miskin” yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, penggunaan dana bansos untuk kegiatan ilegal seperti judi online jelas melanggar kewajiban dan larangan KPM yang sudah diatur dalam regulasi.

Bagaimana PPATK dan Kemensos Mendeteksi Transaksi?

Proses deteksi tidak dilakukan secara manual satu per satu. Ada sistem terintegrasi yang bekerja di balik layar.

Peran PPATK dalam Pengawasan Bansos

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki akses terhadap data transaksi keuangan nasional. Lembaga ini berwenang mendeteksi transaksi mencurigakan, termasuk:

• Transaksi ke rekening bandar judi online
• Pencairan pinjol ilegal dengan pola tidak wajar
• Arus kas masuk-keluar yang tidak sesuai profil ekonomi

Ketika PPATK menemukan NIK penerima bansos terlibat dalam transaksi mencurigakan, data tersebut diteruskan ke Kemensos untuk ditindaklanjuti.

Alur Verifikasi Data

Berikut tahapan verifikasi sebelum KPM dicoret:

1. PPATK mendeteksi transaksi mencurigakan berdasarkan NIK
2. Data dikirim ke Kemensos melalui sistem SIKS-NG
3. Pendamping PKH melakukan konfirmasi langsung ke KPM
4. Jika terbukti, status KPM diubah menjadi “exclude” atau dicoret
5. KPM diberi kesempatan mengajukan sanggahan

Yang perlu dipahami: pencoretan tidak dilakukan secara sepihak tanpa verifikasi. Seperti yang disampaikan Asep Ahmad Saepulah dari Dinsos Karawang, pendamping PKH juga melakukan pengecekan langsung — bahkan ada kasus di mana KPM tidak merasa terlibat, tapi ternyata suaminya yang bermain judi.

Perbedaan Judi Online, Pinjol, dan Paylater

Ketiga istilah ini sering dicampur aduk padahal karakteristiknya berbeda. Pemahaman yang benar penting untuk mengetahui mana yang berisiko menyebabkan pencoretan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa judi online memiliki risiko pencoretan paling tinggi karena statusnya 100% ilegal.

Judi Online (Judol)

Judi online adalah aktivitas taruhan uang melalui platform digital seperti slot, togel, poker, atau casino online. Semua bentuk judi online ilegal di Indonesia berdasarkan UU ITE dan KUHP.

Jika terdeteksi bermain judi online, KPM hampir pasti dicoret — tanpa kompromi.

Pinjaman Online (Pinjol)

Pinjol terbagi dua: legal (terdaftar OJK) dan ilegal. Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, pinjol legal wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK sering menjadi indikator kondisi keuangan tidak sehat — dan ini bisa mempengaruhi penilaian kelayakan KPM.

Paylater

Paylater adalah metode pembayaran “beli sekarang, bayar nanti” yang terintegrasi dengan e-commerce atau aplikasi. Layanan ini legal dan diawasi OJK.

Penggunaan paylater tidak serta-merta menyebabkan pencoretan. Namun jika nominal cicilan sangat besar atau macet, ini bisa menjadi pertimbangan saat evaluasi kelayakan ekonomi.

Klarifikasi Isu yang Beredar

Banyak informasi keliru beredar di media sosial tentang pencoretan PKH karena judol, pinjol, dan paylater. Berikut klarifikasinya.

1. Punya Paylater Pasti Dicoret

Tidak benar. Memiliki paylater dengan nominal kecil dan pembayaran lancar tidak menyebabkan pencoretan. Yang menjadi masalah adalah jika cicilan paylater sangat besar dan tidak sesuai dengan profil ekonomi KPM.

2. Pakai Pinjol Legal Tetap Kena

Pinjol legal yang terdaftar OJK tidak otomatis menyebabkan pencoretan. Yang bermasalah adalah pinjol ilegal atau pola pinjaman yang menunjukkan kondisi ekonomi tidak layak menerima bansos.

3. Dicek Satu-satu Oleh Pemerintah

Deteksi dilakukan secara sistematis melalui integrasi data PPATK, bukan pengecekan manual. Sistem mendeteksi pola transaksi mencurigakan, baru kemudian diverifikasi oleh pendamping.

4. Langsung Dicoret Tanpa Pemberitahuan

Berdasarkan mekanisme Kemensos, ada tahapan verifikasi dan konfirmasi sebelum pencoretan. KPM juga diberi kesempatan mengajukan sanggahan jika merasa keputusan tidak tepat.

5. Suami Main Judi, Istri yang Dapat PKH Ikut Dicoret

Ini bisa terjadi. Seperti kasus di Karawang, ada KPM yang tidak merasa terlibat tapi suaminya yang bermain judi. Karena PKH berbasis keluarga, aktivitas anggota keluarga bisa mempengaruhi status.

7 Penyebab Sebenarnya PKH Tidak Cair 2026

Selain isu judol, pinjol, dan paylater, ada penyebab lain yang lebih umum. Berikut daftar lengkapnya.

1. Terdeteksi Transaksi Judi Online

Penyebab dengan risiko tertinggi. Jika NIK terhubung dengan transaksi ke rekening bandar judi atau platform gambling online, pencoretan hampir pasti terjadi.

2. Terlibat Pinjol Ilegal dengan Pola Mencurigakan

Pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK dan memiliki pola transaksi tidak wajar (misalnya gali lubang tutup lubang) menjadi indikator kondisi keuangan bermasalah.

3. NIK Tidak Sinkron dengan Database Dukcapil

Masalah teknis klasik. Jika data NIK di sistem Kemensos tidak cocok dengan Dukcapil, pencairan otomatis tertunda. Untuk mengatasi NIK bermasalah, verifikasi langsung ke Disdukcapil setempat.

4. Status Berubah Menjadi Graduasi atau Exclude

Kondisi ekonomi yang dianggap membaik bisa menyebabkan status graduasi atau status exclude. Ini bisa terjadi karena desil naik atau hasil verifikasi lapangan.

5. Tidak Memenuhi Kewajiban Program

KPM PKH memiliki kewajiban seperti memastikan anak sekolah, memeriksakan kesehatan rutin, dan menghadiri pertemuan P2K2. Pelanggaran berulang bisa berujung pada pencoretan.

6. Rekening KKS Tidak Aktif atau Bermasalah

Dana sudah disalurkan tapi rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dormant atau terblokir. Ini penyebab umum bansos tidak cair padahal terdaftar.

7. Jadwal Pencairan Belum Sampai ke Wilayah

Pencairan PKH dilakukan bertahap per wilayah. Jika tetangga sudah cair tapi daerah sendiri belum, kemungkinan jadwal memang berbeda.

Apakah Benar PKH Dicabut karena Pinjol Legal?

Pertanyaan ini paling sering muncul. Jawabannya: tidak otomatis.

Kondisi Pinjol Legal yang TIDAK Menyebabkan Pencoretan

• Pinjaman dalam nominal kecil untuk kebutuhan produktif
• Pembayaran cicilan lancar tanpa tunggakan
• Tidak ada pola gali lubang tutup lubang
• Platform terdaftar dan diawasi OJK

Kondisi yang BISA Menjadi Pertimbangan

• Cicilan besar yang tidak sesuai profil ekonomi KPM
• Tunggakan berkepanjangan yang tercatat di SLIK OJK
• Pola pinjaman berulang ke banyak platform sekaligus

Singkatnya, pinjol legal dengan penggunaan wajar tidak menyebabkan pencoretan. Yang menjadi masalah adalah pola penggunaan yang menunjukkan kondisi ekonomi tidak sesuai kriteria penerima bansos.

Bagaimana dengan Paylater?

Sama seperti pinjol legal. Penggunaan paylater untuk belanja kebutuhan sehari-hari dengan nominal wajar tidak akan menyebabkan masalah. Yang berpotensi menjadi indikator adalah cicilan paylater dalam jumlah besar atau tunggakan signifikan.

Cara Mengecek Penyebab PKH Tidak Cair

Jika PKH tidak cair, langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebabnya. Berikut cara mengecek.

Via Website cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka browser dan kunjungi cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Klik “Cari Data”
5. Perhatikan status yang muncul (aktif, exclude, graduasi, dll)

Via Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store
2. Login dengan NIK dan data diri
3. Buka menu “Status Kepesertaan”
4. Lihat keterangan status dan riwayat pencairan

Untuk panduan lengkap cek bansos lewat HP, artikel tersebut bisa menjadi referensi tambahan.

Via Pendamping PKH

Cara paling akurat adalah bertanya langsung ke pendamping PKH di wilayah masing-masing. Pendamping memiliki akses ke sistem SIKS-NG dan bisa melihat alasan spesifik mengapa PKH tidak cair.

Via Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Jika pendamping tidak bisa memberikan jawaban memuaskan, kunjungi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Bawa dokumen lengkap:

• KTP asli dan fotokopi
• Kartu Keluarga
• Screenshot status dari website/aplikasi

Cara Mengajukan Sanggahan jika Merasa Tidak Bersalah

Jika merasa pencoretan tidak tepat, KPM berhak mengajukan sanggahan. Berikut prosedurnya.

Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Login ke Aplikasi Cek Bansos
2. Pilih menu “Usul-Sanggah”
3. Pilih jenis “Sanggahan”
4. Isi formulir dengan lengkap
5. Jelaskan kronologi dan alasan keberatan
6. Upload dokumen pendukung (KTP, KK, bukti kondisi ekonomi)
7. Submit dan simpan nomor registrasi

Catatan: Fitur usul-sanggah biasanya dibuka tanggal 15-25 setiap bulan.

Melalui Pendamping PKH

1. Hubungi pendamping PKH di wilayah
2. Sampaikan keberatan secara langsung
3. Sertakan bukti pendukung
4. Minta pendamping meneruskan sanggahan ke Dinsos

Melalui Dinas Sosial

1. Datang ke kantor Dinsos kabupaten/kota
2. Bawa dokumen lengkap:
   • KTP dan KK asli + fotokopi
   • Bukti kondisi ekonomi (foto rumah, surat keterangan tidak mampu)
   • Screenshot status di website Kemensos
3. Isi formulir pengaduan
4. Catat nomor registrasi untuk tracking

Dokumen Pendukung Sanggahan Kasus Judol/Pinjol

Untuk kasus spesifik judol, pinjol, atau paylater, siapkan bukti tambahan:

• Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak terlibat judi online
• Bukti bahwa anggota keluarga lain yang terlibat (jika kasusnya demikian)
• Rekening koran yang menunjukkan tidak ada transaksi mencurigakan
• Bukti pelunasan pinjol (jika pernah meminjam dan sudah lunas)

Saluran Lapor Resmi untuk Masalah PKH

Jika mengalami masalah PKH tidak cair, berikut saluran pengaduan resmi yang bisa digunakan.

1. Call Center Kemensos 171

Hotline utama yang beroperasi 24 jam nonstop. Bisa digunakan untuk bertanya, konsultasi, atau menyampaikan pengaduan.

Cara menghubungi: Tekan 171 atau 021-171 dari telepon rumah atau HP.

2. WhatsApp Kemensos

Nomor resmi: 0811-1171-171 (hanya chat, tidak menerima telepon). Jam operasional mengikuti jam kerja Senin-Jumat.

3. Email Pengaduan

Kirim laporan ke [email protected] dengan format:

• Subject: [Pengaduan PKH] + Nama + Jenis Masalah
• Body: Kronologi, data diri (NIK, alamat), permintaan tindak lanjut
• Lampiran: Scan KTP, KK, bukti pendukung

4. SP4N LAPOR!

Platform pengaduan terpadu nasional yang bisa diakses di lapor.go.id atau SMS 1708. Laporan akan diteruskan ke Kemensos dan bisa di-tracking secara real-time.

5. Dinas Sosial Daerah

Untuk masalah yang membutuhkan penanganan langsung, kunjungi kantor Dinsos kabupaten/kota. Petugas bisa langsung mengakses sistem SIKS-NG.

Untuk panduan lengkap cara lapor masalah bansos ke Kemensos, artikel tersebut membahas 8 saluran pengaduan secara detail.

Tips Agar PKH Tetap Cair Lancar

Pencegahan lebih baik daripada penanganan. Berikut tips praktis agar PKH tetap cair tanpa masalah.

Hindari Aktivitas Ilegal

• Jangan bermain judi online dalam bentuk apapun (slot, togel, casino)
• Jangan menggunakan pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK
• Jika butuh pinjaman, pilih platform legal yang berizin

Kelola Keuangan dengan Bijak

• Gunakan paylater hanya untuk kebutuhan mendesak dengan nominal wajar
• Bayar cicilan tepat waktu untuk menjaga skor kredit
• Hindari pola gali lubang tutup lubang

Penuhi Kewajiban Program

• Pastikan anak tetap sekolah dengan kehadiran minimal 85%
• Ikuti pemeriksaan kesehatan rutin (ibu hamil, balita, lansia)
• Hadiri pertemuan P2K2 yang dijadwalkan pendamping

Jaga Komunikasi dengan Pendamping

• Simpan nomor kontak pendamping PKH
• Laporkan perubahan data keluarga segera
• Tanyakan jika ada informasi yang kurang jelas

Perbarui Data Secara Berkala

• Pastikan NIK dan KK tidak bermasalah di Dukcapil
• Laporkan perubahan alamat jika pindah domisili
• Update data melalui Aplikasi Cek Bansos jika ada perubahan

Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bansos

Maraknya isu pencoretan PKH dimanfaatkan oknum untuk melakukan penipuan. Waspadai modus berikut.

Modus Penipuan yang Sering Terjadi

• Link palsu — Pesan WhatsApp berisi link “cek status PKH” yang mengarah ke situs phishing
• Permintaan transfer — Oknum meminta uang untuk “mengaktifkan kembali” status KPM
• Jasa pengurusan berbayar — Tawaran mengurus sanggahan dengan imbalan tertentu
• Nomor palsu — Mengaku dari Kemensos dan meminta data pribadi

Fakta Penting

Pengurusan bansos dan sanggahan 100% gratis tanpa dipungut biaya. Tidak ada petugas Kemensos yang berwenang meminta uang. Jika menemukan praktik mencurigakan, laporkan ke Call Center 171 atau kepolisian.

Untuk mengenali modus penipuan bansos digital, artikel tersebut membahas 10 modus yang harus diwaspadai.

Kontak Layanan dan Pengaduan Resmi

Berikut daftar lengkap kontak resmi yang bisa dihubungi untuk urusan PKH dan bansos.

Kementerian Sosial RI

Alamat Kantor Pusat Kemensos

Kementerian Sosial Republik Indonesia Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430

Lihat Lokasi di Google Maps

Kontak Bank Penyalur Himbara

Kontak Lembaga Terkait Lainnya

Penutup

PKH tidak cair karena judi online, pinjol, atau paylater memang menjadi fenomena baru dalam penyaluran bansos 2025-2026. Kasus 6.000 KPM di Karawang yang dicoret menjadi bukti bahwa pemerintah serius melakukan evaluasi kelayakan penerima bantuan.

Yang perlu dipahami: tidak semua penggunaan pinjol atau paylater menyebabkan pencoretan. Judi online memang pasti menyebabkan masalah karena statusnya ilegal. Namun untuk pinjol legal dan paylater, selama penggunaannya wajar dan pembayaran lancar, risiko pencoretan sangat rendah. Jika merasa keputusan pencoretan tidak tepat, manfaatkan hak sanggahan melalui Aplikasi Cek Bansos, Pendamping PKH, atau Dinas Sosial setempat.

Semua informasi dalam artikel ini berdasarkan data Kemensos, Permensos Nomor 1 Tahun 2018, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, dan keterangan pejabat terkait per Januari 2026. Kebijakan, mekanisme deteksi, dan prosedur sanggahan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pemerintah terbaru. Untuk informasi paling akurat, selalu verifikasi melalui Call Center 171 atau website resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Terima kasih sudah membaca. Semoga PKH tetap cair lancar dan keluarga senantiasa dalam lindungan-Nya. Jika artikel ini bermanfaat, bagikan kepada sesama penerima bansos yang membutuhkan informasi.

Fadhly Ramadan

Reporter at USAID IUWASH Tangguh

Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.