Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengkaji penerapan model universal banking di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya transformasi sistem keuangan yang lebih terintegrasi dan efisien. Namun, OJK menegaskan bahwa implementasi model ini tidak bisa dilakukan secara serentak. Kesiapan internal bank menjadi faktor penentu utama dalam pemberian izin.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyatakan bahwa setiap bank memiliki kapasitas dan kondisi yang berbeda. Aspek seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen risiko, dan tata kelola menjadi parameter penting dalam penilaian. Artinya, tidak semua bank siap menjalankan model bisnis yang menggabungkan berbagai layanan keuangan dalam satu ekosistem.
Apa Itu Universal Banking?
Model universal banking memungkinkan bank untuk menyediakan berbagai layanan keuangan secara terintegrasi. Mulai dari perbankan komersial, pasar modal, hingga layanan keuangan lainnya seperti asuransi dan investasi. Konsep ini bertujuan menciptakan efisiensi operasional dan memberikan kemudahan akses bagi pengguna jasa keuangan.
Namun, OJK menilai bahwa penerapan model ini membutuhkan regulasi dan pengawasan yang terintegrasi pula. Saat ini, pengawasan masih terfragmentasi, sehingga perlu ada penyelarasan agar seluruh elemen sistem keuangan bisa diawasi secara komprehensif.
1. Regulasi dan Pengawasan Terintegrasi
Langkah awal menuju universal banking adalah penyelarasan regulasi. OJK berencana menyatukan berbagai aturan yang selama ini terpisah-pisah. Tujuannya agar pengawasan bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak tumpang tindih.
2. Penilaian Kesiapan Bank
Setiap bank akan dinilai berdasarkan kapasitas internal. Parameter penilaian mencakup infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta kemampuan manajemen risiko. Bank yang belum memenuhi syarat tidak akan langsung diberi izin.
3. Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi
Dengan semakin luasnya layanan keuangan, risiko teknologi juga meningkat. OJK menekankan pentingnya ketahanan siber dan perlindungan data nasabah. Bank harus memiliki sistem keamanan yang andal untuk menghindari potensi gangguan sistemik.
4. Standarisasi dan Interoperabilitas
Untuk memastikan integrasi berjalan lancar, diperlukan standarisasi sistem antarbank. Interoperabilitas menjadi kunci agar layanan keuangan bisa saling terhubung tanpa hambatan teknis.
5. Pendekatan Berbasis Risiko
OJK akan menggunakan pendekatan yang seimbang antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Setiap keputusan akan mempertimbangkan cost and benefit secara matang.
Kesiapan Teknologi Perbankan Nasional
Secara umum, infrastruktur teknologi informasi perbankan nasional dinilai sudah cukup memadai. Hasil survei implementasi TI pada 2025 menunjukkan bahwa tingkat kematangan digital perbankan berada pada level memuaskan. Banyak bank besar telah menggunakan teknologi berbasis cloud dan mengembangkan Open API untuk mendukung integrasi layanan.
Namun, kesenjangan tetap terlihat, terutama di kalangan bank kecil dan menengah. Sebagian dari mereka masih mengandalkan sistem lama yang kurang fleksibel. Keterbatasan investasi juga menjadi tantangan dalam menghadapi kebutuhan keamanan siber dan tata kelola data yang semakin ketat.
Perbandingan Kesiapan Infrastruktur TI Bank
| Kategori Bank | Tingkat Kesiapan TI | Keterangan |
|---|---|---|
| Bank Besar | Tinggi | Sistem andal, berbasis cloud |
| Bank Menengah | Sedang | Sebagian sudah digital, sebagian tidak |
| Bank Kecil | Rendah | Masih menggunakan sistem lama |
Tantangan Menuju Universal Banking
Implementasi universal banking bukan tanpa tantangan. Salah satu isu utama adalah potensi risiko yang meningkat akibat keterhubungan antarlayanan. Semakin terintegrasi sistem, semakin besar pula dampak jika terjadi gangguan.
Selain itu, belum semua bank memiliki kapasitas yang setara. Bank kecil dan menengah masih menghadapi keterbatasan dalam hal investasi teknologi dan sumber daya manusia. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang terintegrasi.
Manfaat Jangka Panjang
Meski demikian, OJK optimistis bahwa penerapan universal banking akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas akses keuangan, dan mendorong inklusi keuangan.
Indikator seperti rasio kredit terhadap PDB yang masih rendah menjadi salah satu alasan penting mengapa transformasi ini diperlukan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang bisa menikmati layanan keuangan berkualitas.
1. Meningkatkan Efisiensi Operasional
Integrasi layanan memungkinkan bank untuk mengurangi biaya operasional. Dengan satu sistem yang digunakan untuk berbagai layanan, bank bisa menghemat waktu dan sumber daya.
2. Memperluas Akses Keuangan
Model ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan keuangan dalam satu platform. Terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan.
3. Mendorong Inovasi
Dengan adanya interoperabilitas dan Open API, inovasi di sektor keuangan bisa berkembang lebih pesat. Bank bisa bekerja sama dengan fintech dan perusahaan teknologi lainnya untuk menciptakan solusi baru.
4. Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan
Dengan pengawasan yang terintegrasi, OJK bisa lebih mudah memantau risiko dan mengambil langkah antisipatif jika diperlukan. Ini akan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
5. Meningkatkan Kontribusi Sektor Keuangan terhadap Ekonomi
Dengan layanan yang lebih luas dan efisien, sektor keuangan diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kesimpulan
Penerapan universal banking di Indonesia masih dalam tahap kajian. OJK menilai bahwa kesiapan bank belum merata, terutama di kalangan bank kecil dan menengah. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan regulasi yang terintegrasi, model ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan.
Transformasi ini membutuhkan waktu dan persiapan matang. Bank harus terus meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Sementara itu, OJK akan terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa implementasi universal banking bisa berjalan dengan aman dan berkelanjutan.
Disclaimer: Data dan informasi dalam artikel ini bersifat terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebijakan OJK.
Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.
