Nasional

Trump Siap Terapkan Tarif Balasan Senilai 25 Miliar Dolar AS ke Produk Inggris Tahun 2026 Ini

Retno Ayuningrum
×

Trump Siap Terapkan Tarif Balasan Senilai 25 Miliar Dolar AS ke Produk Inggris Tahun 2026 Ini

Sebarkan artikel ini
Trump Siap Terapkan Tarif Balasan Senilai 25 Miliar Dolar AS ke Produk Inggris Tahun 2026 Ini

Presiden Amerika Serikat kembali memicu gejolak di kancah global. Kali ini, sorotan tertuju pada hubungan antara AS dan Inggris terkait kebijakan pajak yang dianggap memihak terhadap korporasi teknologi Amerika. Ancaman tarif besar-besaran pun dilontarkan sebagai bentuk tekanan agar London mengubah aturannya.

Tegangnya situasi ini bermula dari penerapan regulasi pajak digital oleh pemerintah Inggris yang secara khusus menargetkan pendapatan perusahaan teknologi besar asal AS. Trump menilai langkah tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan merugikan kepentingan korporasi domestik. Ancaman retaliasi pun datang , dengan Trump menyebut bahwa tarif besar akan dikenakan jika kebijakan itu tidak dicabut.

Ancaman Tarif Retaliasi dari Trump

Langkah proteksionis ini bukanlah hal baru bagi pemerintahan Trump. Sejak lama, ia dikenal tegas dalam mempertahankan kepentingan ekonomi AS, terutam saat dianggap dirugikan oleh kebijakan luar negeri. Kali ini, fokus utamanya adalah pada sektor teknologi, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Amerika.

Ancaman tarif besar terhadap Inggris merupakan respons langsung atas kebijakan pajak digital yang dianggap tidak adil. Trump menegaskan bahwa jika Inggris tidak mengubah kebijakannya, maka langkah tegas akan diambil.

1. Kebijakan Pajak Digital yang Jadi Sorotan

Kebijakan pajak digital ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi multinasional membayar pajak yang adil di negara tempat mereka beroperasi. Namun, karena sebagian besar raksasa teknologi berasal dari AS, dampaknya dirasakan secara langsung oleh korporasi seperti Google, Amazon, dan Apple.

2. Reaksi Trump yang Tegas

Dalam sebuah dengan The Telegraph, Trump menyatakan bahwa AS telah mempertimbangkan langkah retaliasi. Ancaman tarif besar akan diberlakukan jika Inggris tidak segera mencabut aturan yang dianggap merugikan perusahaan Amerika tersebut.

3. Dampak Potensial bagi Hubungan Diplomatik

Ancaman ini bukan hanya soal ekonomi. Justru, ini bisa memengaruhi hubungan diplomatik antara dua negara yang selama ini dianggap sebagai sekutu dekat. Tegangnya hubungan ini semakin terasa setelah Inggris menunjukkan sikap independen dalam beberapa isu global, termasuk dalam konflik Timur Tengah.

Ketegangan Diplomatik yang Semakin Deras

Selain soal pajak, ketegangan antara Trump dan Perdana Menteri Keir Starmer juga dipicu oleh keengganan Inggris untuk ikut serta dalam operasi militer bersama AS- terhadap . Trump menyebut bahwa sekutu-sekutu AS seharusnya lebih aktif, dan sikap pasif seperti yang diambil Inggris dianggap tidak membantu.

Trump bahkan menyindir bahwa ia tidak membutuhkan dukungan dari negara-negara yang tidak kooperatif. Pernyataan ini memperjelas bahwa hubungan bilateral sedang mengalami tekanan, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri yang berbeda.

1. Skandal Dalam Negeri yang Menghiasi Polemik

Di tengah ketegangan luar negeri, Keir Starmer juga tengah dihiasi oleh skandal politik di dalam negeri. Penunjukan Peter Mandelson, yang memiliki riwayat kontroversial terkait Jeffrey Epstein, sebagai Duta Besar untuk Washington menuai kritik tajam. Trump sendiri menilai langkah ini sebagai tanda bahwa Starmer sedang terpuruk secara politik.

2. Saran Trump untuk Pemulihan Politik Starmer

Trump menyebut bahwa satu-satunya bagi Starmer untuk bangkit kembali adalah dengan mengambil langkah-langkah radikal di dalam negeri. Dua hal yang disebut Trump adalah membuka kembali Laut Utara untuk eksplorasi dan gas serta memperketat kebijakan imigrasi. Menurutnya, hanya dengan langkah ini Starmer bisa memperoleh dukungan kembali dari rakyatnya.

Perbandingan Kebijakan Pajak Digital di Eropa

Kebijakan pajak digital bukan hanya diterapkan oleh Inggris. Negara-negara Eropa lainnya juga telah mengambil langkah serupa, terutama untuk menangkap pendapatan perusahaan teknologi asing yang dianggap tidak membayar cukup pajak di negara mereka. Berikut adalah perbandingan kebijakan pajak digital di beberapa negara Eropa:

Negara Tarif Pajak Digital Tahun Penerapan
Prancis 3% 2019
Italia 3% 2020
Inggris 2% 2020
Jerman 2% 2021
Spanyol 3% 2021

Namun, penerapan kebijakan ini menuai kritik dari AS karena dianggap membidik secara khusus perusahaan teknologi Amerika. Trump menganggap ini sebagai bentuk proteksionisme satu arah yang tidak adil.

Dampak Ekonomi dan Respon Global

Ancaman tarif besar dari Trump bukan hanya akan berdampak pada Inggris, tetapi juga bisa memicu reaksi dari negara-negara lain yang menerapkan kebijakan serupa. Ini bisa memicu perang dagang baru yang akan berimbas pada stabilitas ekonomi global.

Respon dari Uni Eropa pun menjadi penting untuk diperhatikan. Jika mereka tidak mengambil langkah diplomatik, kemungkinan besar akan ada eskalasi yang lebih besar di masa depan.

1. Potensi Perang Dagang Baru

Ancaman tarif retaliasi ini bisa menjadi awal dari perang dagang baru. Jika negara-negara Eropa tidak mengubah kebijakan pajak digital mereka, maka AS bisa saja mengambil langkah yang lebih jauh dengan menargetkan lebih banyak negara.

2. Reaksi Pasar Global

Investor global pun mulai waspada. Ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan bisa memicu volatilitas pasar , terutama di sektor teknologi. Saham perusahaan teknologi besar bisa terpengaruh langsung jika ancaman ini benar-benar diterapkan.

Disclaimer

Informasi dalam artikel ini bersifat terkini hingga April 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada perkembangan kebijakan pemerintah dan situasi global. Data dan pernyataan dalam artikel ini dihimpun dari berbagai sumber media terpercaya dan belum tentu mencerminkan kebijakan resmi pemerintah.

Retno Ayuningrum
Reporter at USAID IUWASH Tangguh

Retno Ramadhanti adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, ritel, dan inklusi keuangan.