Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan penjelasan soal kebijakan perpajakan THR yang belakangan jadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa sistem perpajakan yang berlaku saat ini diterapkan secara adil dan tidak memihak kelompok tertentu. Penegasan ini muncul menyusul berbagai isu terkait perbedaan perlakuan pajak THR antara aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjaga prinsip keadilan dalam kebijakan fiskalnya. Ia menyebut bahwa setiap wajib pajak, baik ASN maupun karyawan swasta, dikenai pajak sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Perbedaan yang terjadi bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan konsekuensi dari struktur kelembagaan dan regulasi yang berlaku.
Perbedaan Perlakuan Pajak THR: Kenapa Bisa Terjadi?
Salah satu isu yang ramai dibahas adalah mengapa ASN tidak dipotong pajak THR langsung dari gaji, sedangkan karyawan swasta harus melalui pemotongan pajak oleh perusahaan. Purbaya menjelaskan bahwa hal ini terkait dengan status ASN sebagai pegawai pemerintah.
1. ASN Sebagai Pegawai Pemerintah
ASN bekerja langsung di bawah pemerintah. Oleh karena itu, pajak THR mereka ditangani secara internal oleh instansi tempat mereka bekerja. Artinya, pemerintah sebagai pengguna anggaran sudah memperhitungkan aspek perpajakan sebelum THR dibayarkan.
2. Karyawan Swasta Dikenai Pajak oleh Perusahaan
Berbeda dengan ASN, karyawan swasta menerima THR dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perusahaan sebagai pemberi penghasilan wajib memotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini adalah bagian dari kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan (PPH 21).
Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Dampaknya
Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam menentukan besaran pajak yang dikenakan. Skema ini dirancang agar tidak memberatkan wajib pajak, termasuk penerima THR.
1. Apa Itu Tarif Efektif Rata-Rata (TER)?
TER adalah metode penghitungan pajak yang memperhitungkan total penghasilan dalam setahun, bukan hanya THR saja. Dengan begitu, THR tidak dikenai tarif paling tinggi secara langsung, melainkan dihitung secara proporsional sesuai dengan penghasilan tahunan.
2. THR Tidak Menambah Beban Pajak Secara Signifikan
Melalui skema TER, THR tidak menyebabkan kenaikan pajak yang terlalu besar. Bahkan, bagi karyawan dengan penghasilan rendah hingga menengah, THR yang diterima masih berada dalam ambang batas tarif pajak yang rendah. Artinya, tidak semua THR langsung dikenai pajak 5% atau lebih tinggi, tergantung pada total penghasilan tahunan.
Kenapa Kebijakan THR untuk Swasta Tidak Bisa Diubah Secara Sementara?
Banyak pihak menyarankan agar pemerintah menanggung pajak THR karyawan swasta, seperti halnya ASN. Namun, Purbaya menyebut bahwa kebijakan seperti itu bukan perkara yang bisa dilakukan secara parsial atau insidental.
1. Regulasi yang Harus Disesuaikan
Perubahan dalam sistem pemotongan pajak THR membutuhkan penyesuaian regulasi yang kompleks. Tidak cukup hanya dengan keputusan menteri, tapi juga harus melalui mekanisme hukum yang berlaku.
2. Dampak pada Anggaran Negara
Jika pemerintah harus menanggung pajak THR untuk seluruh karyawan swasta, maka akan ada dampak langsung terhadap anggaran negara. Ini adalah pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan fiskal.
Perbandingan Perlakuan THR dan Pajak: ASN vs Karyawan Swasta
Berikut adalah perbandingan singkat antara perlakuan THR dan pajak bagi ASN dan karyawan swasta:
| Aspek | ASN | Karyawan Swasta |
|---|---|---|
| Pemotongan Pajak THR | Ditangani oleh instansi pemerintah | Dipotong langsung oleh perusahaan |
| Dasar Pemotongan | Penghasilan tahunan + THR | THR sebagai bagian dari penghasilan bulanan |
| Tanggungan Pajak | Ditanggung negara | Ditanggung perusahaan sebagai pemotong pajak |
| Skema Pengenaan Pajak | TER (Tarif Efektif Rata-Rata) | TER juga diterapkan, tetapi lebih terlihat karena potongan langsung |
Tips untuk Karyawan Swasta: Memahami THR dan Pajak
Meski THR kena pajak, bukan berarti tidak ada cara untuk memahami atau mengelola penghasilan ini secara lebih baik. Berikut beberapa hal yang bisa diperhatikan:
1. Cek Slip Gaji dan THR
Pastikan slip THR mencantumkan rincian pemotongan pajak. Ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan telah memotong pajak sesuai ketentuan.
2. Hitung Penghasilan Tahunan
THR adalah bagian dari penghasilan tahunan. Dengan menghitung total penghasilan dalam setahun, bisa lebih mudah memahami tarif pajak yang seharusnya dikenakan.
3. Konsultasi ke KPP atau Ahli Pajak
Jika merasa ada ketidaksesuaian dalam pemotongan pajak THR, bisa berkonsultasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ahli pajak terpercaya.
Kesimpulan
Kebijakan pajak THR untuk karyawan swasta dan ASN memang berbeda, tapi bukan berarti tidak adil. Perbedaan ini lahir dari struktur kelembagaan dan sistem perpajakan yang sudah berjalan. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada keadilan dalam sistem perpajakan, dan THR tetap bisa dinikmati secara maksimal jika memahami cara kerja sistem perpajakan yang berlaku.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini berdasarkan keterangan resmi Menteri Keuangan per Maret 2026. Kebijakan pajak dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan regulasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.
Retno Ramadhanti adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, ritel, dan inklusi keuangan.
