Apa Itu NPWP? Definisi, Fungsi, Jenis, dan Aturan Terbaru yang Wajib Dipahami

Tahukah bahwa sejak 1 Januari 2025, Nomor Induk Kependudukan (NIK) resmi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi? Perubahan besar ini mengubah total cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan sistem perpajakan nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan integrasi NIK-NPWP sebagai bagian dari program Satu Data Indonesia. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara nasional.

Artikel ini menyajikan panduan lengkap seputar NPWP berdasarkan regulasi terbaru yang berlaku di Januari 2026. Seluruh informasi bersumber dari peraturan resmi DJP, Kementerian Keuangan, dan undang-undang perpajakan yang masih berlaku.

Apa Itu NPWP? Pengertian dan Definisi Resmi

Kepanjangan NPWP

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor ini berfungsi sebagai identitas unik bagi setiap wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.

Definisi Menurut UU No. 28 Tahun 2007

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP didefinisikan sebagai identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP yang bersifat unik dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain.

Definisi Menurut Kementerian Keuangan

Dilansir dari laman resmi Kemenkeu.go.id, NPWP merupakan nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Fungsinya tidak terbatas pada urusan pajak saja, melainkan juga menjadi persyaratan berbagai layanan administratif lainnya.

Sejarah dan Evolusi NPWP di Indonesia

Era Reformasi Perpajakan 1983

Sistem perpajakan modern Indonesia dimulai pada tahun 1983 melalui reformasi perpajakan pertama. Reformasi ini melahirkan tiga pilar utama: Kebijakan Pajak (Tax Policy), Administrasi Pajak (Tax Administration), dan Peraturan Pajak (Tax Law).

Pada masa ini, NPWP pertama kali diperkenalkan sebagai identitas wajib pajak dengan format 15 digit. Format tersebut bertahan selama lebih dari empat dekade sebelum akhirnya mengalami perubahan signifikan.

Transisi dari 15 Digit ke 16 Digit

Perubahan format NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit diatur melalui PMK Nomor 112/PMK.03/2022. Transisi ini merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan untuk mengakomodasi integrasi data kependudukan.

Nah, format baru 16 digit ini berlaku untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk. Penambahan dilakukan dengan menambahkan angka “0” di depan NPWP 15 digit yang lama.

Integrasi NIK-NPWP

Tonggak sejarah terpenting terjadi pada 14 Juli 2022 ketika NIK mulai digunakan sebagai NPWP untuk orang pribadi penduduk. Implementasi penuh berlaku sejak 1 Juli 2024 berdasarkan PMK 136 Tahun 2023.

Singkatnya, warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP otomatis memiliki potensi sebagai wajib pajak. Integrasi ini mendukung program Satu Data Indonesia untuk menyinkronkan data kependudukan dengan data perpajakan.

Dasar Hukum dan Regulasi NPWP

Pemahaman tentang NPWP tidak lengkap tanpa mengetahui landasan hukumnya. Berikut regulasi yang mengatur NPWP dari masa ke masa:

UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi dasar hukum pertama yang mengatur NPWP. UU ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui UU No. 16 Tahun 2009.

UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa perubahan signifikan dengan menetapkan NIK sebagai NPWP. Pasal 2 ayat (1a) UU ini secara tegas menyatakan bahwa NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia menggunakan NIK.

PMK 112/PMK.03/2022 dan PMK 136/2023

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur teknis pelaksanaan NPWP 16 digit dan integrasi NIK-NPWP. PMK 136/2023 memperpanjang masa transisi dan menetapkan implementasi penuh mulai 1 Juli 2024.

PER-06/PJ/2024

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini menjadi pedoman penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) untuk berbagai layanan perpajakan.

Catatan: Regulasi dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru. Selalu cek informasi di pajak.go.id untuk update.

Fungsi dan Manfaat NPWP

Fungsi untuk Perpajakan

NPWP memiliki peran krusial dalam sistem perpajakan nasional. Berikut fungsi utamanya:

• Identitas Wajib Pajak – Menjadi kode unik yang membedakan data perpajakan setiap wajib pajak agar tidak tertukar
• Sarana Administrasi – Digunakan untuk pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pengajuan restitusi
• Pengawasan Kepatuhan – Membantu DJP memantau pemenuhan kewajiban perpajakan
• Keringanan Tarif Pajak – Pemilik NPWP dikenakan tarif PPh 21 lebih rendah 20% dibanding non-pemilik NPWP

Fungsi Non-Perpajakan

Di luar urusan pajak, NPWP juga diperlukan untuk berbagai keperluan administratif:

• Pengajuan Kredit Bank – Menjadi syarat wajib untuk KPR, KTA, dan kredit lainnya
• Pembuatan SIUP – Surat Izin Usaha Perdagangan mensyaratkan NPWP
• Pembuatan Paspor – Dokumen perjalanan internasional memerlukan NPWP
• Pembukaan Rekening – Beberapa bank mensyaratkan NPWP untuk rekening tertentu
• Pendaftaran Lelang – Peserta lelang proyek pemerintah wajib memiliki NPWP

Jenis-Jenis NPWP

Sistem perpajakan Indonesia mengenal beberapa jenis NPWP berdasarkan subjek pajaknya:

1. NPWP Pribadi

NPWP Pribadi diberikan kepada individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Sejak implementasi penuh NIK-NPWP, wajib pajak orang pribadi penduduk menggunakan NIK 16 digit sebagai NPWP.

Jenis ini mencakup karyawan, pekerja bebas (freelancer), hingga pengusaha perorangan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan.

2. NPWP Badan

NPWP Badan diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Kategori ini meliputi:

• Badan usaha milik negara (BUMN)
• Badan usaha milik swasta (PT, CV, Firma)
• Yayasan dan organisasi nirlaba
• Bentuk usaha tetap (BUT)

3. NPWP Bendahara

NPWP jenis ini diperuntukkan bagi bendaharawan pemerintah yang bertugas memotong, memungut, dan menyetorkan pajak ke kas negara. Termasuk di dalamnya bendahara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

4. NPWP Cabang

NPWP Cabang diberikan kepada unit, cabang, atau perwakilan dari badan usaha induk. Kode khusus pada NPWP menunjukkan statusnya sebagai cabang dari entitas pusat.

Struktur dan Format NPWP

Format 15 Digit (Lama)

Format NPWP 15 digit yang berlaku sebelumnya memiliki struktur sebagai berikut:

XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

• 2 digit pertama (XX) – Identitas jenis wajib pajak (01-03: Badan, 04-06: Pengusaha, dst.)
• 6 digit berikutnya (XXX.XXX) – Nomor registrasi/urut dari Kantor Pusat DJP
• 1 digit (X) – Kode pengaman untuk mencegah pemalsuan
• 3 digit (XXX) – Kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar
• 3 digit terakhir (XXX) – Status wajib pajak (000: Pusat/Tunggal, 001-dst: Cabang)

Format 16 Digit (Baru)

Sejak implementasi penuh tahun 2024-2025, berlaku format NPWP 16 digit:

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk: NIK KTP langsung menjadi NPWP (16 digit sesuai NIK)

Untuk Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah: Menambahkan angka “0” di depan NPWP 15 digit lama

Contoh: NPWP lama 12.345.678.9-012.000 menjadi 012.345.678.9-012.000

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)

NITKU merupakan nomor identitas baru yang melekat pada NPWP sebagai penanda lokasi/tempat wajib pajak berada. Nomor ini diberikan kepada wajib pajak pusat maupun cabang sejak 14 Juli 2022.

Lembaga Pengelola: Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Profil DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PMK 124/2024, DJP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang dibantu oleh Sekretariat Ditjen, 14 unit direktorat, dan tenaga pengkaji.

Visi dan Misi DJP

Visi: Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

Misi:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2. Memberikan pelayanan berbasis teknologi yang mudah, cepat, dan akurat
3. Melakukan pengawasan berbasis risiko yang efektif
4. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM

Tugas dan Wewenang DJP

Berdasarkan PMK 124/2024, DJP menyelenggarakan tujuh fungsi utama:

1. Perumusan kebijakan di bidang pajak
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perpajakan
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
6. Pelaksanaan administrasi DJP
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri Keuangan

Wewenang DJP meliputi pemeriksaan pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), penyegelan, pemeriksaan bukti permulaan, hingga pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP).

Direktur Jenderal Pajak Saat Ini

Per Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Bimo Wijayanto. Dilantik oleh Menteri Keuangan pada 23 Mei 2025, Bimo menggantikan Suryo Utomo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Bimo Wijayanto memiliki pengalaman panjang di bidang perpajakan, termasuk pernah menjadi Analis Senior di Center for Tax Analysis DJP. Ia mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem perpajakan agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen.

Sistem Coretax DJP 2025-2026

Apa Itu Coretax?

Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan merupakan sistem informasi perpajakan terbaru yang menggantikan berbagai aplikasi lama seperti DJP Online, e-Faktur, e-Nofa, e-Filing, dan e-Form.

Sistem ini diluncurkan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024 dan berlaku penuh mulai 1 Januari 2025. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform berbasis web di coretaxdjp.pajak.go.id.

Fitur dan Keunggulan Coretax

Coretax membawa berbagai keunggulan dibanding sistem sebelumnya:

• Integrasi Lengkap – Pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dalam satu sistem
• Tanpa e-FIN – Akses menggunakan NIK/NPWP dan verifikasi email atau nomor telepon
• Otomatisasi Perhitungan – Mengurangi kesalahan input manual
• Real-time Monitoring – Pantau status perpajakan secara langsung
• Data Terintegrasi – Sinkronisasi dengan data kependudukan Dukcapil

Cara Aktivasi Akun Coretax

Aktivasi akun Coretax wajib dilakukan sebelum pelaporan SPT Tahunan 2025. Berikut langkah-langkahnya:

1. Kunjungi coretaxdjp.pajak.go.id
2. Pilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”
3. Centang opsi “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”
4. Masukkan NIK/NPWP dan data yang diminta
5. Verifikasi melalui email atau nomor telepon terdaftar
6. Buat password baru dan simpan kode otorisasi

Jadi, bagi yang belum aktivasi, segera lakukan sekarang. Mulai tahun 2026, seluruh administrasi perpajakan sepenuhnya menggunakan Coretax dan DJP Online tidak lagi digunakan.

Siapa yang Wajib Memiliki NPWP?

Tidak semua orang wajib memiliki NPWP. Kewajiban ini diatur berdasarkan syarat subjektif dan objektif dalam peraturan perpajakan.

Syarat Subjektif

Syarat subjektif mengacu pada siapa yang tergolong subjek pajak:

• Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
• Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia
• Badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia
• Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Syarat Objektif

Syarat objektif berkaitan dengan pihak yang menerima penghasilan atau wajib memotong/memungut pajak:

• Memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
• Menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
• Melakukan kegiatan yang melibatkan pemotongan atau pemungutan pajak

Berdasarkan ketentuan terbaru dalam sistem Coretax, NIK yang dimiliki setiap penduduk Indonesia otomatis menjadi NPWP. Namun, kewajiban perpajakan aktif tetap mengikuti syarat subjektif dan objektif di atas.

Hak dan Kewajiban Pemilik NPWP

Hak Wajib Pajak

Pemilik NPWP memiliki sejumlah hak yang dilindungi undang-undang:

• Mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak
• Mengajukan permohonan restitusi (pengembalian kelebihan bayar)
• Mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
• Mendapatkan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
• Memperoleh kerahasiaan data perpajakan
• Mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pajak

Kewajiban Wajib Pajak

Di sisi lain, pemilik NPWP juga memiliki kewajiban:

• Melaporkan SPT Tahunan tepat waktu (31 Maret untuk OP, 30 April untuk Badan)
• Membayar pajak sesuai ketentuan dan tepat waktu
• Melaporkan SPT Masa untuk jenis pajak tertentu
• Memelihara pembukuan atau pencatatan keuangan
• Memberikan data saat pemeriksaan pajak
• Melaporkan perubahan data kepada DJP
• Mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku

Sanksi Tidak Memiliki atau Menyalahgunakan NPWP

Pelanggaran terkait NPWP dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana:

Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri

Wajib pajak yang sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP dapat dikenakan sanksi sesuai UU KUP. Selain itu, tarif PPh 21 yang dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal.

Sanksi Tidak Melaporkan SPT

Keterlambatan atau tidak melaporkan SPT dikenakan denda:

• SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Rp100.000
• SPT Tahunan PPh Badan: Rp1.000.000
• SPT Masa PPN: Rp500.000
• SPT Masa lainnya: Rp100.000

Konsekuensi Tidak Memadankan NIK-NPWP

Bagi wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP, konsekuensinya meliputi:

• Tidak dapat mengakses layanan perpajakan elektronik
• Tidak dapat memanfaatkan sistem Coretax
• Dikenakan tarif PPh 21 lebih tinggi 20%
• Kesulitan mengakses layanan pemerintah dan swasta yang mensyaratkan NPWP

Kontak Layanan dan Pengaduan DJP

Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan terkait NPWP dan perpajakan, hubungi:

Wajib pajak juga dapat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau mengakses Virtual Help Desk DJP untuk konsultasi langsung.

Penutup

NPWP bukan sekadar nomor identitas, melainkan simbol tanggung jawab dan kontribusi setiap wajib pajak terhadap pembangunan negara. Dengan integrasi NIK sebagai NPWP dan implementasi sistem Coretax, pemenuhan kewajiban perpajakan kini semakin mudah dan efisien.

Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan regulasi yang berlaku per Januari 2026 dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru. Untuk memastikan keakuratan data, selalu cek informasi terkini di laman resmi pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak 1500200.

Terima kasih telah membaca panduan lengkap ini. Semoga bermanfaat dalam memahami NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Sumber dan Referensi Berita:

• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

FAQ

Danang Ismail

Reporter at USAID IUWASH Tangguh

Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.