Usulan kenaikan gaji guru honorer menjadi salah satu isu hangat di tengah dunia pendidikan nasional. Tuntutan ini muncul seiring dengan semakin kuatnya aspirasi untuk menyamakan perlakuan terhadap seluruh tenaga pendidik, tanpa memandang status kepegawaian. Salah satu target utama dari usulan ini adalah memberikan gaji minimal sebesar Rp5 juta per bulan bagi guru honorer.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menutup kesenjangan penghasilan yang selama ini dirasakan oleh guru tanpa status kepegawaian tetap. Komisi X DPR RI pun mulai mengambil peran dalam mendorong kebijakan ini, dengan sikap tegas dari salah satu wakilnya, Lalu Hadrian Irfani, yang menyebut bahwa usulan tersebut akan menjadi prioritas dalam pembahasan kebijakan pendidikan ke depan.
Penegasan Status Guru dan Penyederhanaan Klasifikasi
Salah satu poin penting dalam usulan ini adalah penyatuan status guru. Saat ini, guru di Indonesia terbagi dalam beberapa kategori, seperti guru honorer, PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan ASN. Menurut Lalu, pembagian ini justru menciptakan ketimpangan dan membingungkan sistem pengelolaan pendidikan.
- Guru PPPK paruh waktu
- Guru PPPK penuh waktu
- Guru honorer
- Guru ASN
Pembagian ini, menurutnya, tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalitas. Ia mencontohkan profesi lain seperti Polri atau TNI, di mana tidak dikenal adanya istilah PPPK atau honorer. Semua anggota memiliki satu status yang sama.
1. Penyederhanaan Status Guru
Langkah pertama yang diusulkan adalah menyatukan semua guru di bawah satu payung status yang setara. Dengan begitu, tidak ada lagi diskriminasi perlakuan berdasarkan label kepegawaian.
2. Penetapan Gaji Minimal Rp5 Juta
Usulan ini menjadi salah satu poin penting yang sedang dibahas. Gaji sebesar Rp5 juta per bulan diharapkan bisa menjadi standar minimal yang layak untuk guru honorer.
3. Peninjauan UU ASN
Komisi X juga berencana mempercepat revisi Undang-Undang ASN agar mencakup seluruh guru, termasuk yang selama ini tidak memiliki status tetap.
Alasan di Balik Usulan Ini
Pemerataan status dan penghasilan guru bukan sekadar soal angka. Ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Jika guru merasa dihargai secara layak, maka motivasi kerja dan dedikasi mereka pun akan meningkat.
Banyak guru honorer yang saat ini menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan. Angka ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, apalagi jika mereka juga menjadi tulang punggung keluarga. Dengan adanya usulan gaji minimal Rp5 juta, diharapkan kesejahteraan mereka bisa meningkat secara signifikan.
Selain itu, penyatuan status juga akan mengurangi ketidakpastian hukum dan administrasi yang selama ini membelit banyak guru. Mereka bisa fokus mengajar tanpa harus khawatir soal masa depan karier atau kepastian kontrak kerja.
Dampak Terhadap Kualitas Pendidikan
Ketika guru merasa dihargai, kualitas pendidikan pun akan ikut meningkat. Guru yang sejahtera secara finansial dan memiliki kepastian status akan lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya.
Beberapa poin dampak positif yang bisa dirasakan antara lain:
- Meningkatnya retensi guru di daerah terpencil
- Berkurangnya angka pengunduran diri guru karena faktor ekonomi
- Peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- Penurunan ketimpangan distribusi guru antar wilayah
Skema Insentif Alternatif
Sementara menunggu regulasi utama disahkan, DPR juga mendorong pemberian insentif bagi ratusan ribu guru madrasah swasta yang selama ini tidak mendapat penghasilan tetap. Skema ini diharapkan bisa menjadi solusi sementara sebelum sistem penyatuan status diterapkan secara menyeluruh.
Beberapa bentuk insentif yang sedang dibahas antara lain:
- Tunjangan kinerja bulanan
- Bantuan operasional mengajar
- Tunjangan transportasi dan komunikasi
- Program pensiun dini bagi guru berusia lanjut
Tantangan dan Pertimbangan
Meski terdengar ideal, penyatuan status dan kenaikan gaji guru tidak serta merta mudah dilakukan. Ada beberapa tantangan yang perlu diperhitungkan, mulai dari anggaran negara hingga kesiapan infrastruktur administrasi kepegawaian.
Beberapa kendala utama yang perlu diperhatikan antara lain:
- Ketersediaan anggaran negara untuk menutup selisih gaji
- Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di instansi terkait
- Penyesuaian sistem administrasi kepegawaian di daerah
- Sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan
Kesimpulan
Usulan gaji guru honorer sebesar Rp5 juta per bulan dan penyatuan status kepegawaian merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selain memberikan keadilan bagi guru, kebijakan ini juga diharapkan bisa menarik lebih banyak talenta untuk terus berkontribusi di dunia pendidikan.
Namun, implementasinya membutuhkan kerja sama lintas sektor dan kesiapan anggaran yang matang. Jika dilakukan dengan tepat, langkah ini bisa menjadi fondasi kuat untuk sistem pendidikan yang lebih profesional dan berkeadilan.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat terkini hingga April 2026. Kebijakan dan angka yang disebutkan dapat berubah seiring perkembangan regulasi dan kondisi anggaran negara.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
