Tahun ini, kabar kurang menggembirakan datang dari Provinsi Sulawesi Barat. THR untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang full time maupun paruh waktu, dipastikan tidak cair. Kabar ini langsung dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, yang menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran daerah.
Menurut Junda, pemerintah daerah sebenarnya sangat ingin memberikan THR kepada seluruh PPPK. Sayangnya, kondisi fiskal yang sedang dihadapi membuat hal itu belum bisa direalisasikan. Bahkan, bukan hanya THR, pembayaran gaji pun masih mengalami kekurangan. Anggaran yang tersedia baru mencukupi 10 bulan gaji, artinya masih ada kekurangan untuk dua bulan pembayaran.
Penjelasan Resmi dari Pemerintah Daerah
Situasi ini memunculkan banyak pertanyaan, terutama dari kalangan PPPK yang telah bekerja dengan komitmen tinggi. Penjelasan resmi dari Sekda Sulbar memberi gambaran bahwa masalah ini bukan karena ketidakinginan pemerintah, melainkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
1. Keterbatasan Fiskal Jadi Penyebab Utama
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi faktor utama yang membuat pemerintah belum mampu memenuhi pembayaran THR. Dalam kondisi seperti ini, prioritas utama adalah memastikan kelangsungan gaji pokok dan kebutuhan dasar lainnya.
2. THR Tidak Masuk dalam APBD
Anggaran THR tidak masuk dalam APBD tahun ini karena tidak adanya alokasi khusus. Nilai THR yang seharusnya diberikan juga tidak kecil, sehingga membutuhkan anggaran besar yang saat ini belum tersedia.
3. Gaji PPPK Masih Belum Lunas
Lebih parahnya, anggaran untuk gaji PPPK full time dan paruh waktu juga belum lunas. Baru 10 bulan yang terbayarkan, artinya masih ada tunggakan untuk dua bulan lainnya. Ini menunjukkan bahwa tekanan fiskal yang dihadapi cukup signifikan.
Dampak Terhadap PPPK di Sulbar
Tidak cairnya THR tentu berdampak langsung pada kesejahteraan PPPK. Terutama menjelang momen keagamaan atau hari raya, THR menjadi komponen penting yang membantu memenuhi kebutuhan tambahan.
1. Kondisi Keuangan PPPK Terpukul
Tanpa THR, banyak PPPK yang harus merelakan pengeluaran pribadi atau mencari solusi lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang Lebaran atau Idul Fitri.
2. Motivasi Kerja Terganggu
Belum lunasnya gaji dan tidak cairnya THR bisa memengaruhi semangat kerja. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas dan komitmen jangka panjang dari para pegawai.
3. Ketidakpastian Anggaran di Masa Depan
Belum adanya kepastian kapan THR dan gaji yang tertunggak akan dibayarkan menimbulkan rasa khawatir di kalangan PPPK. Ketidakjelasan ini bisa memicu ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan terhadap manajemen keuangan pemerintah daerah.
Perbandingan Situasi THR PPPK di Daerah Lain
Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut adalah perbandingan THR PPPK di beberapa daerah dengan kondisi di Sulbar.
| Daerah | Status THR PPPK 2026 | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|
| Sulawesi Barat | Tidak Cair | Keterbatasan anggaran APBD |
| Jawa Tengah | Cair Normal | Anggaran THR masuk dalam APBD tahun ini |
| Bali | Cair Terlambat | Cair bulan April karena revisi anggaran |
| Kalimantan Timur | Cair Normal | Alokasi anggaran lebih stabil |
Dari tabel di atas terlihat bahwa Sulbar berada di posisi yang cukup unik. Banyak daerah lain justru mampu membayarkan THR meskipun dengan sedikit keterlambatan. Ini menunjukkan bahwa masalah di Sulbar lebih spesifik pada kondisi fiskal daerah.
Langkah yang Bisa Ditempuh PPPK
Meski situasinya memang tidak menguntungkan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh PPPK untuk menghadapi kondisi ini.
1. Menyusun Rencana Keuangan Pribadi
Dengan tidak adanya THR, penting untuk mengatur pengeluaran secara lebih ketat. Menyusun anggaran bulanan dan menabung sejak dini bisa membantu mengurangi dampak dari tidak cairnya THR.
2. Meningkatkan Pendapatan Sampingan
Memanfaatkan waktu luang untuk mencari penghasilan tambahan bisa menjadi solusi jangka pendek. Banyak PPPK yang mulai membuka usaha kecil atau memberikan les privat sebagai sumber pendapatan alternatif.
3. Menjalin Komunikasi dengan Atasan
Menjalin komunikasi yang baik dengan atasan atau bagian kepegawaian bisa memberikan kejelasan mengenai rencana pembayaran THR dan gaji tertunggak. Informasi yang transparan bisa membantu mengurangi ketidakpastian.
Harapan dan Solusi ke Depan
Meski kondisi saat ini belum memungkinkan, pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi. Beberapa opsi sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan realokasi anggaran atau pencarian sumber dana tambahan.
1. Revisi APBD Jika Ada Tambahan Pendapatan
Jika ada peningkatan pendapatan daerah di tengah tahun, revisi APBD bisa menjadi pilihan untuk menambahkan THR ke dalam anggaran.
2. Peningkatan Pendapatan Daerah
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui optimalisasi sektor pariwisata, perdagangan, dan pertanian bisa membantu mengurangi tekanan fiskal.
3. Bantuan dari Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat juga bisa menjadi harapan. Dalam situasi tertentu, bantuan khusus bisa dialokasikan untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan keuangan.
Kesimpulan
Tidak cairnya THR PPPK full time dan paruh waktu di Sulawesi Barat memang menjadi cerminan dari keterbatasan fiskal daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik, baik jangka pendek maupun panjang.
Bagi PPPK, penting untuk tetap menjaga komunikasi dan menjaga semangat kerja. Dengan kondisi yang transparan dan rencana keuangan yang baik, dampak dari situasi ini bisa diminimalkan.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat situasional dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan kondisi fiskal yang berlaku.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
