Bantuan sosial (bansos) seharusnya menjadi jalan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Tapi kenyataan di lapangan, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Salah satunya dengan meminta uang imbalan agar warga bisa mendapatkan akses layanan BPJS PBI. Praktik ini tidak hanya merugikan, tapi juga ilegal.
Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menegaskan bahwa seluruh proses layanan bansos tidak dikenakan biaya. Mulai dari pendaftaran usulan baru hingga penyaluran dana, semuanya gratis. Jika ada pihak yang menjanjikan proses cepat dengan imbalan uang, itu adalah bentuk pungutan liar (pungli) yang harus segera dilaporkan.
Modus Pungli yang Sering Terjadi
Pungli dalam sistem bansos kerap dilakukan dengan modus perubahan data desil atau pemutakhiran status kesejahteraan. Oknum tidak bertanggung jawab mengaku bisa mengubah data warga agar bisa masuk kriteria penerima BPJS PBI. Padahal, proses ini seharusnya melalui mekanisme resmi dan tidak bisa diubah semaunya.
1. Oknum ASN Minta Imbalan hingga Rp900 Ribu
Salah satu kasus viral terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. Seorang Kepala Desa melabrak oknum ASN Dinas Sosial yang diduga meminta uang hingga Rp900 ribu sebagai imbalan untuk mengubah data bansos. Uang tersebut diminta agar warga bisa masuk dalam kategori penerima BPJS PBI.
2. Modus Mengaku Bisa Akses Sistem Pusat
Modus lain yang sering digunakan adalah mengaku punya akses ke sistem pusat Kemensos. Padahal, perubahan data bansos tidak bisa dilakukan secara sepihak. Semua perubahan harus melalui musyawarah desa atau kelurahan serta verifikasi berlapis dari pihak terkait.
Penyebab Pungli Masih Bisa Terjadi
Pungli bansos masih bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah soal mekanisme resmi. Banyak warga yang tidak tahu bahwa bansos bisa diurus secara gratis, sehingga mudah terjebak modus oknum tidak bertanggung jawab.
1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat
Banyak warga yang tidak tahu bahwa proses bansos bisa dilakukan tanpa biaya. Mereka percaya begitu saja pada oknum yang menjanjikan proses cepat dengan imbalan uang.
2. Sistem Verifikasi yang Kurang Ketat di Lapangan
Meskipun secara aturan sudah ketat, di lapangan masih ada celah. Oknum dengan akses tertentu bisa memanipulasi data jika tidak ada pengawasan yang ketat.
Cara Melaporkan Pungli Bansos
Jika menemukan indikasi pungli, langkah terbaik adalah melaporkan ke pihak berwajib atau Kemensos. Laporan bisa dilakukan melalui saluran resmi yang telah disediakan. Berikut adalah langkah-langkahnya:
1. Hubungi Command Center Kemensos
Layanan resmi Kemensos bisa dihubungi melalui nomor Command Center 021-171. Nomor ini melayani pengaduan terkait bansos selama 24 jam.
2. Gunakan Layanan WhatsApp Resmi
Selain telepon, masyarakat juga bisa melaporkan melalui WhatsApp resmi Kemensos di nomor 0887 7171 171. Cara ini lebih praktis dan bisa dilakukan kapan saja.
Daftar Kontak Resmi Pengaduan Bansos
| No | Saluran Pengaduan | Nomor Kontak |
|---|---|---|
| 1 | Command Center Kemensos | 021-171 |
| 2 | WhatsApp Resmi Kemensos | 0887 7171 171 |
Disclaimer: Nomor kontak bisa berubah sewaktu-waktu. Pastikan selalu mengakses informasi dari sumber resmi.
Tips Menghindari Pungli Bansos
Agar tidak menjadi korban pungli, masyarakat perlu lebih waspada dan paham mekanisme bansos yang benar. Berikut beberapa tips yang bisa diikuti:
1. Pahami Mekanisme Bansos yang Resmi
Proses bansos melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus melalui tahapan yang jelas. Tidak ada biaya yang dikenakan dalam proses ini. Jika diminta uang, itu bukan proses resmi.
2. Jangan Percaya pada Jalur Cepat
Oknum sering menjanjikan proses cepat jika warga membayar. Padahal, bansos memiliki jadwal dan mekanisme yang sudah ditetapkan. Tidak bisa diubah hanya dengan uang.
3. Selalu Konfirmasi ke Petugas Resmi
Pastikan semua informasi datang dari petugas resmi atau pendamping sosial setempat. Hindari informasi dari pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Pentingnya Peran Masyarakat
Memberantas pungli tidak hanya tugas pemerintah. Peran masyarakat juga sangat penting. Dengan melaporkan setiap indikasi pungli, masyarakat ikut menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos.
Laporan masyarakat juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki sistem. Semakin banyak laporan yang masuk, semakin cepat pihak berwenang bisa menindak tegas pelaku pungli.
Kesimpulan
Bansos adalah hak rakyat yang tidak boleh dijadikan ladang bisnis oleh oknum tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus tahu bahwa semua layanan bansos bisa diakses secara gratis. Jika ada yang meminta uang, itu adalah tindakan ilegal dan harus dilaporkan.
Berani melapor adalah langkah awal untuk memberantas praktik pungli yang merugikan. Informasi resmi hanya bisa didapat dari pihak terpercaya seperti pendamping sosial atau dinas sosial setempat. Jangan mudah percaya pada janji instan yang berujung pada permintaan uang.
Rista Wulandari adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis senior berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, industri, dan telekomunikasi.
