Ilustrasi Gedung Wisma Danantara. Foto: dok Danantara.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang dikenal dengan Danantara, tengah mengambil langkah strategis yang dinilai akan mengubah tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini disebutGovernance Reset, sebuah upaya konsolidasi tata kelola yang bertujuan memperkuat fondasi operasional BUMN agar lebih profesional, efisien, dan produktif dalam jangka panjang.
Menurut Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas,Governance Resetbukan sekadar koreksi atas masalah lama. Ia juga merupakan reposisi strategis yang penting untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Dengan reset ini, pemerintah ingin BUMN bertransformasi dari pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mendorong industrialisasi, hilirisasi, serta investasi berkelanjutan.
Apa ItuGovernance Reset?
Governance Resetmerupakan langkah koreksi dan penyelarasan ulang tata kelola BUMN. Tujuannya jelas: memperbaiki struktur organisasi dan meningkatkan profesionalisme manajemen agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam praktiknya, ini mencakup pemisahan yang lebih tegas antara fungsi negara sebagai regulator dan sebagai pemilik modal.
Langkah ini muncul sebagai respons terhadap sejumlah persoalan klasik yang selama ini dihadapi BUMN. Di antaranya adalah intervensi kebijakan yang berlebihan, kurangnya disiplin investasi, serta ketidaktegasan dalam hubungan antara pemerintah sebagai pemilik dan BUMN sebagai entitas bisnis.
-
Koreksi Struktur Pengelolaan
Salah satu tujuan utamaGovernance Resetadalah memperbaiki struktur pengelolaan BUMN agar lebih efisien. Ini mencakup penataan kembali peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan manajemen perusahaan. -
Penguatan Profesionalisme
Reset ini juga bertujuan meningkatkan profesionalisme manajemen BUMN. Dengan memperkuat kapasitas SDM dan tata kelola internal, diharapkan kinerja BUMN bisa lebih optimal dan berorientasi pada nilai.
DampakGovernance ResetBagi BUMN
Transformasi tata kelola ini membawa sejumlah dampak signifikan bagi BUMN. Tidak hanya dalam hal efisiensi operasional, tetapi juga dalam meningkatkan daya saing di kancah global.
-
Peningkatan Efisiensi Operasional
Dengan adanya reset, BUMN diharapkan bisa mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Ini akan berdampak langsung pada kinerja finansial dan produktivitas perusahaan. -
Peningkatan Kepercayaan Investor
Tata kelola yang lebih transparan dan profesional akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Ini penting dalam mendukung pertumbuhan investasi jangka panjang. -
Pengurangan Risiko Fiskal Tersembunyi
Salah satu risiko yang sering muncul dalam pengelolaan BUMN adalah risiko fiskal tersembunyi akibat intervensi kebijakan atau pengawasan yang lemah. DenganGovernance Reset, risiko ini bisa diminimalisir.
Tantangan dalam ImplementasiGovernance Reset
Meski manfaatnya terlihat jelas,Governance Resetjuga menghadapi sejumlah tantangan besar. Terutama dalam hal konsolidasi tata kelola di bawah satu payung, yaitu Danantara.
-
Diversitas Sektor BUMN
BUMN di Indonesia tersebar di berbagai sektor, mulai dari energi, perbankan, infrastruktur, hingga telekomunikasi. Setiap sektor memiliki karakteristik pasar, model bisnis, dan risiko yang berbeda. Menyatukan semuanya dalam satu sistem pengawasan tanpa mengorbankan fleksibilitas operasional adalah tantangan tersendiri. -
Integrasi Standar Manajemen
Integrasi standar manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja juga menjadi tantangan. Tanpa desain kelembagaan yang kuat, konsolidasi bisa justru memicu konflik kepentingan atau ketidaksinkronan strategi antarperusahaan. -
Kapasitas Institusional
KeberhasilanGovernance Resetakan sangat bergantung pada kapasitas institusional Danantara. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM dan sistem pengawasan, reset ini berpotensi hanya menjadi perubahan di atas kertas.
Strategi yang Diperlukan untuk Sukses
AgarGovernance Resetberhasil, diperlukan strategi yang matang dan eksekusi yang konsisten. Syafruddin Karimi menyarankan beberapa langkah penting yang harus ditempuh.
-
Membangun Sistem Portofolio yang Efektif
Danantara harus membangun sistem portofolio yang mampu memisahkan fungsi investasi dari fungsi operasional. Ini akan membantu BUMN fokus pada bisnis inti mereka sambil tetap mendapat arahan strategis dari pemilik modal. -
Menetapkan Indikator Kinerja yang Transparan
Indikator kinerja yang jelas dan transparan akan mempermudah pengawasan dan evaluasi kinerja BUMN. Ini juga akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. -
Menguatkan Desain Kelembagaan
Desain kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi bagi keberhasilan reset ini. Termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengawasan, manajemen risiko, serta sistem pelaporan yang terintegrasi.
Perbandingan Sebelum dan SesudahGovernance Reset
Berikut adalah perbandingan kondisi BUMN sebelum dan sesudah penerapanGovernance Reset:
| Aspek | SebelumGovernance Reset | SesudahGovernance Reset |
|---|---|---|
| Tata Kelola | Kurang profesional dan transparan | Lebih profesional dan akuntabel |
| Intervensi Kebijakan | Sering terjadi intervensi | Dikurangi, peran lebih terpisah |
| Disiplin Investasi | Lemah dan tidak konsisten | Ditingkatkan dengan pengawasan ketat |
| Hubungan Pemerintah-BUMN | Tidak jelas dan tumpang tindih | Lebih terstruktur dan transparan |
| Kepercayaan Investor | Rendah | Meningkat karena tata kelola yang lebih baik |
Kesimpulan
Governance Resetyang dilakukan oleh Danantara merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola BUMN. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki masalah lama, tetapi juga menyiapkan BUMN untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi eksekusi dan kapasitas institusional yang memadai.
Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen yang kuat,Governance Resetberpotensi membawa BUMN ke level yang lebih profesional dan kompetitif secara global.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat analisis berdasarkan data dan opini ahli hingga Maret 2026. Kebijakan dan implementasiGovernance Resetmasih dapat berubah seiring perkembangan situasi dan regulasi yang berlaku.
Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.













