Memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif menjadi kebutuhan krusial bagi setiap warga negara. Akses terhadap layanan medis tanpa beban biaya besar sangat bergantung pada status kepesertaan yang terjaga dengan baik.
Tantangan ekonomi terkadang membuat peserta mandiri mengalami kendala dalam menyetorkan iuran rutin setiap bulannya. Akibatnya, status kepesertaan berubah menjadi nonaktif secara sistem dan memicu kekhawatiran akan adanya tumpukan bunga atau denda yang membengkak.
Memahami Aturan Denda dan Sanksi BPJS Kesehatan
Banyak masyarakat keliru menganggap bahwa keterlambatan pembayaran iuran akan langsung diikuti dengan denda administratif harian atau bunga berbunga. Faktanya, BPJS Kesehatan tidak memberlakukan sistem bunga atas keterlambatan pembayaran iuran rutin bulanan.
Konsekuensi utama dari keterlambatan tersebut hanyalah penghentian jaminan layanan kesehatan secara sementara. Status ini berlaku mulai tanggal 1 pada bulan berikutnya setelah iuran tidak dibayarkan.
Status kepesertaan baru bisa aktif kembali setelah seluruh tunggakan dilunasi. Perhitungan tunggakan yang wajib dibayar paling banyak mencakup durasi 24 bulan.
Berikut adalah rincian mengenai sanksi finansial yang perlu diperhatikan jika peserta memerlukan rawat inap:
| Kriteria Denda | Ketentuan Teknis |
|---|---|
| Pemicu Denda | Rawat inap dalam 45 hari setelah kartu aktif |
| Besaran Denda | 5% dari biaya diagnosa awal |
| Faktor Pengali | Jumlah bulan tertunggak |
| Maksimal Tunggakan | Dihitung maksimal 12 bulan |
| Batas Atas Denda | Maksimal Rp 30.000.000 |
Ketentuan denda layanan rawat inap ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Penting untuk dicatat bahwa denda ini tidak berlaku bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu.
Bagi peserta yang hanya mengakses layanan rawat jalan di poliklinik atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setelah melunasi utang iuran, denda layanan 5% tersebut tidak akan dikenakan. Hal ini menjadi keringanan bagi peserta yang hanya membutuhkan layanan kesehatan dasar.
Solusi Cicilan Melalui Program REHAB
BPJS Kesehatan menghadirkan Program Rencana Pembayaran Bertahap atau REHAB untuk membantu peserta yang memiliki tunggakan iuran menumpuk. Inovasi ini memungkinkan peserta mandiri untuk mencicil kewajiban mereka melalui kanal digital resmi tanpa harus melunasi seluruh utang sekaligus.
Skema pelunasan ini dikhususkan bagi kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP). Masyarakat dapat mengatur durasi pelunasan sesuai dengan kondisi finansial pribadi agar arus kas tetap terjaga.
Berikut adalah persyaratan dan kriteria untuk mengikuti program REHAB:
- Kategori Peserta: Terdaftar sebagai peserta mandiri (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP).
- Rentang Tunggakan: Memiliki tunggakan iuran dengan durasi antara 4 hingga 24 bulan.
- Batas Pendaftaran: Maksimal tanggal 28 setiap bulan berjalan, kecuali Februari yang dibatasi hingga tanggal 27.
- Periode Cicilan: Jangka waktu pembayaran dapat dipilih maksimal hingga 12 tahapan atau 12 bulan.
Setelah memahami persyaratan di atas, peserta dapat langsung melakukan pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN atau menghubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165. Kepesertaan akan kembali aktif secara otomatis setelah seluruh total tunggakan beserta iuran bulan berjalan dinyatakan lunas oleh sistem.
Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mendaftar program REHAB melalui aplikasi Mobile JKN:
- Buka aplikasi Mobile JKN dan pilih menu Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).
- Baca dan pahami informasi mengenai total tunggakan serta syarat dan ketentuan yang muncul pada layar.
- Tentukan periode jangka waktu cicilan atau jumlah tahapan pembayaran yang sesuai dengan simulasi keuangan pribadi.
- Setujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku lalu klik tombol daftar.
- Lakukan penyetoran cicilan secara rutin melalui mitra pembayaran resmi seperti perbankan, minimarket, atau layanan dompet digital.
Disiplin dalam melakukan pembayaran iuran menjadi kunci utama agar terhindar dari sanksi penghentian layanan atau denda rawat inap yang memberatkan. Penggunaan fitur autodebet pada rekening bank sangat disarankan untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif setiap bulan.
Selain itu, pengecekan tagihan secara berkala melalui WhatsApp CHIKA di nomor 0811-8750-400 dapat menjadi langkah antisipasi yang efektif. Dengan memantau tagihan secara rutin, potensi tunggakan yang menumpuk dapat dicegah sejak dini.
Disclaimer: Informasi mengenai aturan dan kebijakan BPJS Kesehatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku. Pastikan untuk selalu memantau kanal resmi BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pembaruan informasi terkini.
Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.
