Nasional

Berapa Dana yang Dibutuhkan untuk Melintasi Selat Hormuz dengan Aman?

Danang Ismail
×

Berapa Dana yang Dibutuhkan untuk Melintasi Selat Hormuz dengan Aman?

Sebarkan artikel ini
Berapa Dana yang Dibutuhkan untuk Melintasi Selat Hormuz dengan Aman?

Selat Hormuz adalah salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekitar 20 persen minyak mentah global mengalir melalui selat sempit ini setiap hari. Letaknya yang berada di antara Iran dan Oman menjadikannya titik kritis dalam rantai pasok energi internasional.

Namun, situasi di kawasan ini kerap berubah-ubah, terutama sejak meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Kini, Iran mulai menerapkan aturan baru untuk kapal yang ingin melintas. Aturan itu tidak hanya soal keamanan, tapi juga soal biaya dan akses.

Biaya Melintasi Selat Hormuz Kini Jadi Sorotan

Sejak penerapan kebijakan baru oleh Iran, banyak perusahaan pelayaran mulai memperhitungkan biaya untuk bisa melewati Selat Hormuz. Tak lagi seperti dulu yang bisa melintas bebas, kini kapal harus melalui serangkaian persetujuan dan verifikasi.

Biaya yang dikeluarkan bisa sangat bervariasi, tergantung status kapal, bendera negara, dan apakah kapal tersebut masuk dalam daftar yang dianggap “musuh” oleh Iran. Namun, ada laporan yang menyebutkan bahwa beberapa kapal membayar hingga 2 juta dolar AS atau sekitar Rp31 miliar untuk jaminan keamanan.

1. Biaya Keamanan Tambahan untuk Kapal Non-Musuh

Bagi kapal yang berasal dari negara yang tidak dianggap bermusuhan, biaya tambahan ini biasanya digunakan untuk jasa pengawalan atau perlindungan selama melintas. Iran menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan nasional.

2. Sanksi dan Biaya Implisit

Kapal yang terlibat dalam pengiriman minyak dari Iran, terutama yang terkena sanksi Barat, juga bisa menghadapi biaya tak langsung. Misalnya, biaya asuransi yang meningkat, risiko reputasi, hingga gangguan dari negara lain.

3. Biaya Koordinasi dan Administrasi

Proses persetujuan untuk melintas melalui Selat Hormuz kini tidak semudah sebelumnya. Kapal harus berkoordinasi dengan otoritas Iran melalui kedutaan besar mereka. Proses ini bisa memakan dan biaya tambahan, terutama jika melibatkan agen lokal atau jasa maritim.

Akses dan Kondisi Terkini

Iran kini menerapkan sistem “persetujuan terlebih dahulu” untuk kapal yang ingin melintas. Sistem ini mencakup verifikasi dokumen, tujuan pengiriman, hingga kewarganegaraan awak kapal.

1. Verifikasi Dokumen dan Kargo

Sebelum kapal diizinkan melintas, otoritas Iran memeriksa dokumen resmi kapal, jenis kargo, dan rute yang akan ditempuh. Kapal yang ditujukan untuk negara-negara seperti AS dan Eropa umumnya tidak diberi izin.

2. Kode Khusus untuk Kapal yang Disetujui

Setelah melewati proses persetujuan, kapal akan diberi kode unik. Kode ini kemudian disiarkan melalui frekuensi radio internasional agar kapal lain dan otoritas pesisir bisa mengenali status kapal tersebut.

3. Pengawasan Ketat oleh Garda Revolusi Iran

Selat Hormuz saat ini berada di bawah pengawasan ketat oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mereka memiliki kemampuan untuk memonitor kapal yang melintas secara real-time, baik dari darat maupun laut.

Dampak pada Rute dan Volume Pelayaran

Sebelum konflik memanas, sekitar 135 kapal melintas setiap hari di Selat Hormuz. Namun, data dari S&P Global menunjukkan bahwa angka ini turun drastis menjadi hanya 116 kapal pada Maret 2026, atau penurunan hampir 97 persen dibanding Februari.

1. Perubahan Arah Pengiriman Minyak

Kini, sebagian besar minyak dari Iran dialihkan ke negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok dan India. Ada juga pengiriman ke Afrika Timur dan Amerika Selatan. Negara-negara Eropa dan AS nyaris tidak menerima pasokan langsung dari jalur ini.

2. Dominasi Kapal dari Negara Asia

Kapal yang masih beroperasi di Selat Hormuz sebagian besar berasal dari Tiongkok, India, dan negara-negara Teluk. Mereka umumnya tidak terkena sanksi langsung dari Barat, sehingga masih bisa beroperasi meski dengan biaya tambahan.

3. Risiko dan Ketidakpastian

Semakin ketatnya pengawasan dan aturan baru membuat banyak perusahaan pelayaran enggan mengambil risiko. Ini berdampak pada volume perdagangan dan biaya operasional secara keseluruhan.

Perbandingan Biaya Sebelum dan Sesudah Konflik

Berikut adalah estimasi biaya tambahan yang dihadapi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz sebelum dan sesudah penerapan aturan baru oleh Iran.

Komponen Biaya Sebelum Konflik Sesudah Konflik
Biaya keamanan Tidak ada USD 500.000 – 2 juta
Biaya koordinasi Minimal USD 50.000 – 200.000
Biaya asuransi USD 10.000/hari USD 50.000/hari
Waktu tunggu izin 1–2 hari 3–7 hari
Risiko sanksi internasional Rendah Tinggi

Catatan: Biaya dapat berubah tergantung situasi politik dan kebijakan internasional yang berlaku.

Apa Artinya Ini untuk Pasar Energi Global?

Ketika akses ke jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz mulai terbatas, dampaknya langsung terasa di pasar . Harga minyak bisa naik, suplai ke negara tertentu bisa terganggu, dan perusahaan pelayaran harus mencari rute yang lebih mahal.

Iran menyatakan bahwa langkah ini adalah bentuk baru yang sah sesuai hukum laut internasional. Namun, banyak negara masih memandangnya sebagai upaya untuk mengontrol jalur perdagangan strategis.

Kesimpulan

Biaya untuk melewati Selat Hormuz kini bukan hanya soal tarif pelabuhan atau biaya . Ada lapisan biaya tambahan yang muncul akibat ketegangan geopolitik, kebijakan Iran, dan sanksi internasional. Semakin sedikit kapal yang melintas, semakin besar tekanan pada rantai pasok energi global.

Bagi perusahaan pelayaran, melewati Selat Hormuz kini bukan lagi pilihan murah atau mudah. Mereka harus mempertimbangkan risiko, biaya, dan regulasi yang terus berubah.

Disclaimer: Data dan biaya yang disebutkan dalam artikel ini bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung situasi politik dan kebijakan yang berlaku di kawasan.

Danang Ismail
Reporter at USAID IUWASH Tangguh

Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.