Pemerintah kembali mengambil langkah nyata untuk mempermudah proses perizinan usaha di Tanah Air. Kali ini melalui penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang akan diterapkan dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Langkah ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, sekaligus meningkatkan akurasi pengklasifikasian usaha serta memperkuat integrasi sistem nasional.
Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi KBLI 2025 telah diterbitkan dan ditandatangani oleh tiga pejabat penting: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Kebijakan ini berlaku untuk semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Otorita Ibu Kota Nusantara, badan pengelola kawasan, notaris, hingga pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Penyesuaian KBLI 2025: Langkah Strategis untuk Kemudahan Berusaha
Penyesuaian KBLI 2025 bukan sekadar pembaruan kode usaha. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat fondasi sistem perizinan yang lebih modern dan responsif. Dengan klasifikasi yang lebih mutakhir, diharapkan pelaku usaha bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat dan transparan.
Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam memastikan sistem perizinan berjalan lebih akurat dan terintegrasi. Ia juga menegaskan bahwa penyesuaian ini dirancang untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam proses perizinan.
1. Kebijakan Berlaku untuk Semua Pihak
Kebijakan ini mencakup berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga pelaku usaha. Tujuannya agar semua elemen yang terlibat dalam sistem perizinan bisa berjalan selaras.
- Kementerian dan lembaga
- Pemerintah daerah
- Otorita Ibu Kota Nusantara
- Badan pengelola kawasan
- Notaris
- Pelaku usaha
2. Kode Usaha yang Sudah Terbit Tetap Berlaku
Pelaku usaha yang sudah memiliki Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB), atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sebelum implementasi KBLI 2025 tidak perlu khawatir. Dokumen-dokumen tersebut tetap berlaku selama tidak ada perubahan substansi kegiatan usaha.
3. Penyesuaian Data Dilakukan Secara Otomatis
Jika tidak ada perubahan substansi dalam kegiatan usaha, sistem akan secara otomatis menyesuaikan kode numerik sesuai dengan KBLI 2025. Namun, jika ada perubahan kegiatan usaha, pelaku usaha diminta untuk melakukan penyesuaian data secara manual melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).
Integrasi Sistem: Kunci Efisiensi dan Transparansi
Penyesuaian KBLI 2025 bukan hanya soal kode usaha. Ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua sistem yang terlibat dalam perizinan berjalan terintegrasi. Integrasi ini penting untuk memastikan data usaha di berbagai instansi tetap selaras dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
4. Semua Instansi Wajib Menyesuaikan Sistem
Pemerintah mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan sistem dan layanan mereka agar mendukung implementasi KBLI 2025 secara terintegrasi. Ini adalah langkah penting agar tidak terjadi inkonsistensi data antarinstansi.
5. Masa Transisi Tetap Memberikan Kepastian Layanan
Selama masa transisi, pelaku usaha tetap mendapatkan kepastian layanan perizinan. Proses perizinan yang sedang berjalan tidak akan terganggu, dan semua pihak terus didorong untuk beradaptasi dengan sistem baru.
6. Online Single Submission Catat Lebih dari 15,7 Juta NIB
Saat ini, sistem Online Single Submission (OSS) telah mencatat lebih dari 15,7 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Angka ini menunjukkan betapa tingginya aktivitas pelaku usaha di Indonesia dan betapa pentingnya sistem yang efisien dan terintegrasi.
Manfaat KBLI 2025 Bagi Pelaku Usaha
Implementasi KBLI 2025 diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha. Mulai dari efisiensi waktu, pengurangan birokrasi, hingga peningkatan transparansi data usaha. Ini semua menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
7. Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan
Dengan adanya penyesuaian KBLI 2025, diharapkan kualitas layanan perizinan bisa meningkat. Proses bisnis menjadi lebih efisien dan data usaha lebih transparan.
8. Dukungan untuk Daya Saing Nasional
Sinergi antarinstansi dalam mengadopsi KBLI 2025 juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Tabel: Perbandingan KBLI 2020 dan KBLI 2025
| Aspek | KBLI 2020 | KBLI 2025 |
|---|---|---|
| Jumlah Kode Usaha | ± 1.500 kode | ± 1.800 kode |
| Basis Klasifikasi | Berdasarkan struktur ekonomi lama | Disesuaikan dengan tren ekonomi modern |
| Integrasi Sistem | Terbatas | Ditingkatkan untuk semua instansi |
| Penyesuaian Otomatis | Tidak ada | Ada untuk kode tanpa perubahan substansi |
Disclaimer: Data dalam tabel bersifat estimasi dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah.
Kesimpulan
Penyesuaian KBLI 2025 adalah langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan klasifikasi yang lebih akurat, diharapkan pelaku usaha bisa lebih cepat beradaptasi dan tumbuh bersama ekosistem bisnis yang lebih kondusif. Ini adalah bagian dari transformasi digital dan reformasi birokrasi yang terus digulirkan pemerintah.
Fadhly Ramadan adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang finansial, investasi, dan bisnis.
