Penerapan konsep ekonomi Soemitronomics oleh Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah yang dinilai positif oleh sejumlah kalangan akademisi. Salah satunya adalah Prof Didin S Damanhuri, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo). Ia menyebut bahwa pendekatan ekonomi yang diusung saat ini mengacu pada paham yang dikembangkan oleh almarhum Soemitro Djojohadikusumo, sang ayah dari Presiden RI ke-8.
Soemitronomics sendiri bukan sekadar istilah, tapi merupakan interpretasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan keadilan sosial. Dalam pandangan ini, ekonomi tidak semata diwarnai oleh kapitalisme bebas atau sosialisme total, melainkan menciptakan keseimbangan antara koperasi, BUMN, dan swasta yang beretika.
- Paham Ekonomi Soemitro dan Relevansinya Kini
Soemitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional era 1950-an, dikenal dengan upaya membangun sistem ekonomi nasional yang mandiri dan berkeadilan. Ia percaya bahwa perekonomian Indonesia harus keluar dari ketergantungan pada kekuatan kolonial dan menciptakan struktur yang memberikan ruang bagi rakyat untuk tumbuh secara mandiri.
Dalam konteks ini, Soemitronomics menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan antara sektor publik dan swasta, dengan prinsip bahwa pasar harus bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Ini berbeda dengan sistem kapitalis yang cenderung membiarkan pasar bekerja tanpa kontrol, atau sistem sosialis yang terlalu membatasi peran swasta.
- Perbandingan Model Ekonomi: Sosialisme Demokrasi vs Kapitalisme Bebas
| Model Ekonomi | Karakteristik Utama | Negara Contoh | Peran Swasta |
|---|---|---|---|
| Sosialisme Demokrasi | Koperasi kuat, pajak progresif, regulasi ketat | Negara-negara Eropa Utara | Bekerja dalam koridor regulasi |
| Kapitalisme Bebas | Pasar bebas tanpa kontrol besar | Amerika Serikat | Dominan, minim regulasi |
Dari tabel di atas terlihat bahwa model sosialisme demokrasi lebih menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Di negara-negara Eropa Utara, koperasi menjadi tulang punggung ekonomi bersama swasta yang tunduk pada aturan ketat. Ini berbeda dengan kapitalisme bebas yang lebih mengedepankan profit daripada distribusi yang adil.
- Masalah Rent Seeking di Indonesia
Di Indonesia, banyak pelaku usaha masih terjebak dalam praktik rent seeking. Artinya, mereka tidak tumbuh dari inovasi atau produksi, tapi dari akses politik dan hubungan dengan pejabat. Ini adalah warisan dari sistem kolonial dan Orde Baru yang memposisikan pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat daripada rakyat.
Rent seeking bukan hanya soal korupsi, tapi juga tentang bagaimana kebijakan dibentuk untuk menguntungkan segelompok kecil. Dalam konteks ini, Soemitronomics menawarkan alternatif dengan menempatkan rakyat sebagai subjek utama dari perekonomian, bukan hanya sebagai objek.
- Peran UMKM dalam Ekonomi Pancasila
UMKM menjadi salah satu pilar penting dalam penerapan Ekonomi Pancasila. Dengan lebih dari 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi agen transformasi ekonomi. Tapi, potensi itu hanya bisa terwujud jika didukung oleh kebijakan yang memberikan akses yang adil terhadap modal, pasar, dan teknologi.
Prof Didin menekankan bahwa UMKM harus didorong untuk berkembang menjadi koperasi yang efisien atau swasta yang inovatif. Bukan hanya bertahan di level mikro, tapi juga bisa bersaing di pasar nasional bahkan global.
- Tiga Pilar Ekonomi Pancasila
Ekonomi Pancasila, seperti yang dijelaskan oleh Prof Didin, tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Ia merupakan aliansi tiga lembaga utama:
- Koperasi
- BUMN
- Swasta yang beretika
Ketiganya harus bekerja sama dalam satu sistem yang saling mendukung. Koperasi menjadi wadah ekonomi rakyat, BUMN sebagai garda perekonomian nasional, dan swasta yang tumbuh secara sehat dan inovatif.
- Menciptakan Pengusaha Pribumi yang Mandiri
Upaya untuk menaikkan kelas pengusaha pribumi bukanlah soal diskriminasi rasial. Ini adalah langkah strategis untuk memperbaiki ketimpangan yang terjadi sejak zaman kolonial. Dalam sejarah ekonomi Indonesia, banyak pengusaha nonpribumi yang mendominasi karena memiliki modal dan akses politik.
Namun, dengan pendekatan Soemitronomics, diharapkan akan muncul pengusaha pribumi yang tidak hanya kuat secara finansial, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Ini adalah bagian dari transformasi ekonomi yang sejalan dengan Pancasila.
- Tantangan dan Harapan ke Depan
Tentu saja, penerapan Soemitronomics tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk mental koruptif, regulasi yang masih tumpang tindih, dan kurangnya akses teknologi bagi pelaku usaha kecil.
Namun, dengan komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, sistem ini bisa menjadi fondasi baru bagi perekonomian Indonesia yang lebih adil dan mandiri. Presiden Prabowo, yang memiliki latar belakang ideologis dan keluarga dengan pemikiran ekonomi kuat, diharapkan bisa menjadi motor penggerak perubahan ini.
Disclaimer: Data dan kondisi ekonomi bisa berubah seiring waktu. Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia hingga Maret 2026.
Rista Wulandari adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis senior berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, industri, dan telekomunikasi.
