Setelah merayakan Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah kembali menyalurkan bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya belum mendapatkannya. Penyaluran ini dilakukan dalam bentuk termin susulan sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan tepat sasaran dan menyentuh seluruh penerima yang berhak. Terutama pasca-lebaran, saat kebutuhan rumah tangga meningkat, bansos menjadi jaring pengaman penting bagi masyarakat prasejahtera.
Tidak semua bantuan langsung cair bersamaan. Ada beberapa program yang masuk dalam tahap pertama termin susulan. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil validasi data dan kesiapan infrastruktur penyaluran. Berikut daftar lengkap bantuan sosial tahap 1 termin susulan yang masih berjalan.
1. PKH Tahap 1 (Susulan)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Untuk tahap pertama termin susulan, pemerintah sedang menggenapi kuota sebanyak 10 juta KPM.
Jika bantuan belum cair sejak Februari, besar kemungkinan masuk dalam gelombang ini. Penyaluran dilakukan mulai akhir Maret hingga April 2026.
2. BPNT/Kartu Sembako (Susulan)
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako juga masuk dalam daftar termin susulan. Target penyaluran kali ini mencapai 18,2 juta KPM dengan alokasi dana Rp200.000 per bulan per keluarga.
Bagi yang baru tervalidasi, penyaluran bisa mencakup rapel selama tiga bulan sekaligus. Dana ini disalurkan ke rekening elektronik masing-masing penerima.
3. PIP Termin 1 (Susulan)
Program Indonesia Pintar (PIP) tetap menyalurkan bantuan untuk periode Februari hingga April 2026. Bantuan ini ditujukan bagi siswa jenjang SD hingga SMA yang terdaftar sebagai penerima.
Bagi yang belum mencairkan selama Ramadan, dana pendidikan ini masih bisa diakses melalui rekening SimPel masing-masing siswa.
4. Bantuan Sosial Tunai (BST) Lokal
Beberapa daerah masih menyalurkan BST lokal sebagai bentuk dukungan tambahan. Meski tidak semua daerah melanjutkan program ini, beberapa masih memprioritaskan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu lainnya.
5. Bantuan Sembako Daerah (BSD)
Selain BPNT nasional, sejumlah daerah juga menyalurkan Bantuan Sembako Daerah (BSD). Besaran dan mekanisme penyaluran bisa berbeda-beda tergantung kebijakan daerah setempat.
6. Bantuan Produktif UMKM Mikro
Program ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak ekonomi pasca-pandemi. Meski tidak rutin tiap bulan, beberapa daerah masih menyalurkan bantuan produktif ini sebagai bagian dari termin susulan.
Validasi data menjadi kunci utama dalam penyaluran bansos. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam sistem validasi bansos.
1. Pengumpulan dan Verifikasi Data Awal
Data calon penerima dikumpulkan melalui pendataan di tingkat desa atau kelurahan. Data ini kemudian diverifikasi oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan pendamping sosial.
2. Validasi melalui Basis Data Terpadu (BDT)
Data yang lolos verifikasi awal akan dicocokkan dengan Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial. Validasi ini penting untuk memastikan tidak ada duplikasi atau kesalahan sasaran.
3. Ground Checking oleh Pendamping Sosial
Sejak 1 April 2026, pendamping sosial melakukan ground checking ke rumah calon penerima. Proses ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan sesuai dengan data yang tercatat.
4. Penetapan Status Penerima
Setelah melewati tahapan validasi, status penerima akan ditetapkan. Jika memenuhi kriteria, nama akan masuk dalam daftar penerima bansos periode berikutnya.
5. Penyaluran Bantuan
Bantuan disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penyaluran bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai tergantung jenis program dan kesiapan infrastruktur daerah.
Bansos tidak hanya datang dalam bentuk uang. Ada juga bantuan komplementer yang diberikan untuk mendukung kebutuhan dasar penerima.
1. Bantuan Pangan
Program ini menyediakan sembako seperti beras, minyak goreng, dan telur secara gratis atau dengan harga terjangkau. Biasanya disalurkan melalui posko terdekat atau langsung ke rumah penerima.
2. Bantuan Pendidikan
Selain PIP, ada juga bantuan berupa alat tulis, seragam sekolah, dan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
3. Bantuan Kesehatan
Beberapa daerah menyediakan layanan kesehatan gratis atau berbiaya rendah bagi penerima bansos. Ini mencakup pemeriksaan dasar, obat-obatan, hingga rujukan ke rumah sakit.
4. Bantuan Produktif
Untuk pelaku usaha mikro, bantuan produktif berupa modal kerja atau pelatihan kewirausahaan bisa diberikan. Tujuannya agar usaha bisa terus berjalan dan meningkatkan taraf hidup keluarga.
Berikut rincian nominal dan jadwal penyaluran bansos termin susulan yang berlaku per April 2026:
| Jenis Bansos | Nominal per Bulan | Jumlah Bulan | Total per KPM | Jadwal Penyaluran |
|---|---|---|---|---|
| PKH | Rp300.000 | 1 bulan | Rp300.000 | Akhir Maret–April |
| BPNT | Rp200.000 | 3 bulan | Rp600.000 | Maret–April |
| PIP | Rp350.000 | 3 bulan | Rp1.050.000 | Februari–April |
| BST Lokal (variatif) | – | – | Rp100.000–300.000 | Tergantung daerah |
| Bantuan Produktif | – | – | Rp500.000–1 juta | Tergantung program |
Catatan: Nominal dan jadwal bisa berubah tergantung kebijakan daerah dan ketersediaan anggaran nasional.
Untuk memastikan bansos sampai ke penerima yang tepat, ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penilaian. Berikut penjelasan lengkapnya:
1. Kepemilikan Kartu Sembako atau PKH
Penerima bansos umumnya berasal dari keluarga yang sudah terdaftar sebagai pemegang Kartu Sembako atau Kartu PKH. Ini menjadi indikator awal bahwa keluarga termasuk dalam kelompok rentan.
2. Kondisi Ekonomi Keluarga
Keluarga yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki aset produktif besar biasanya masuk dalam kriteria penerima bansos.
3. Kepemilikan Aset Rumah dan Kendaraan
Rumah yang sederhana dan tidak memiliki kendaraan bermotor menjadi salah satu indikator keluarga prasejahtera.
4. Status Kependudukan
Keluarga yang tinggal di daerah tertentu selama lebih dari enam bulan dan tidak memiliki KTP daerah lain bisa masuk dalam daftar penerima.
5. Kehidupan Sosial
Kehidupan sosial yang minim akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja juga menjadi pertimbangan dalam penetapan penerima bansos.
Bansos adalah program vital yang membantu masyarakat rentan tetap bisa bertahan hidup. Namun, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya, tidak semua orang bisa langsung menerima bantuan. Oleh karena itu, validasi data menjadi sangat penting agar bantuan bisa tepat sasaran.
Penyaluran bansos juga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi nasional. Informasi yang disajikan bersifat terkini per April 2026 dan bisa berbeda di masa mendatang.
Pastikan untuk selalu mengecek status bansos melalui situs resmi atau langsung ke kantor kelurahan untuk informasi lebih lanjut. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama yang menjanjikan bansos instan atau tanpa verifikasi.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
