Menjelang perayaan hari raya keagamaan, suasana haru dan syukur terasa di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Sumatera Utara. Pasalnya, pada 16 Maret 2026, mereka akhirnya menerima Bantuan Hari Raya sebagai pengganti THR yang selama ini belum pernah mereka dapatkan secara resmi. Pencairan ini menjadi momen penting, bukan hanya karena membawa manfaat finansial, tapi juga sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi mereka selama ini.
Kabar ini tentu disambut hangat, terutama oleh ribuan guru, tenaga kesehatan, dan teknis yang bekerja secara paruh waktu di berbagai instansi daerah. Meski secara administratif tidak disebut sebagai THR, bantuan ini tetap dianggap sebagai wujud apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Bobby Nasution memainkan peran penting dalam mewujudkan kebijakan ini melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 Tahun 2026.
Dasar Hukum dan Ketentuan Bantuan Hari Raya PPPK Paruh Waktu
Pencairan bantuan ini bukan tanpa aturan. Pergub yang diterbitkan memuat ketentuan jelas mengenai pemberian bantuan hari raya bagi PPPK paruh waktu. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa bantuan ini setara dengan penghasilan yang diterima pada bulan Februari 2026. Artinya, besaran yang diterima tiap individu bisa berbeda, tergantung pada komponen penghasilan masing-masing.
Kebijakan ini menjadi penting karena selama ini PPPK paruh waktu tidak mendapat THR secara rutin seperti ASN tetap. Dengan adanya regulasi ini, mereka kini mendapat perlakuan lebih adil dalam hal kesejahteraan menjelang hari raya.
Profil Penerima Bantuan Hari Raya
PPPK paruh waktu di Sumatera Utara tersebar di berbagai bidang layanan publik. Mereka bukan hanya angka di sistem kepegawaian, tapi aktor penting yang setiap hari melayani masyarakat secara langsung. Berikut adalah profil umum penerima bantuan ini:
-
Guru PPPK Paruh Waktu
Mengajar di berbagai sekolah negeri, terutama di daerah dengan kekurangan tenaga pendidik. -
Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu
Mendukung pelayanan di puskesmas, rumah sakit daerah, hingga klinik kesehatan masyarakat. -
Tenaga Teknis dan Administrasi
Terlibat dalam pengelolaan program daerah, pengadaan barang/jasa, hingga pengelolaan data dan sistem informasi.
Tanggapan dan Dampak Pencairan Bantuan
Respons dari kalangan PPPK paruh waktu sangat positif. Banyak di antara mereka menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Gubernur Bobby Nasution. Mereka menyebut bahwa bantuan ini bukan hanya soal uang, tapi juga penghargaan atas kerja keras yang selama ini tidak banyak terlihat.
Beberapa poin penting dari tanggapan mereka:
- Bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga menjelang hari raya.
- Memberikan semangat baru dalam menjalankan tugas.
- Menunjukkan bahwa pengabdian mereka diakui oleh pemerintah daerah.
Perbandingan THR dan Bantuan Hari Raya PPPK
Untuk memahami lebih dalam, berikut tabel perbandingan antara THR yang diterima ASN tetap dan Bantuan Hari Raya yang diterima PPPK paruh waktu:
| Aspek | THR ASN Tetap | Bantuan Hari Raya PPPK Paruh Waktu |
|---|---|---|
| Dasar Hukum | PP No. 11 Tahun 2023 | Pergub Sumut No. 14 Tahun 2026 |
| Waktu Pencairan | Sebelum hari raya | 16 Maret 2026 |
| Besaran | Minimal sebesar gaji pokok | Setara penghasilan Februari 2026 |
| Status | Tunjangan rutin | Bantuan khusus tahun 2026 |
| Penerima | ASN tetap | PPPK paruh waktu di Sumut |
Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan
Agar bisa menerima bantuan ini, PPPK paruh waktu harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan dalam Pergub. Berikut adalah kriterianya:
-
Status Kepegawaian
Harus terdaftar sebagai PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Sumut. -
Aktif Bertugas
Masih menjalankan tugas aktif di perangkat daerah hingga pencairan bantuan. -
Tidak Sedang Dikenai Sanksi Disiplin
Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin berat. -
Telah Menjalani Tugas Minimal 6 Bulan
Khusus bagi yang direkrut pada tahun 2025 atau sebelumnya.
Jadwal Pencairan dan Distribusi
Pencairan bantuan ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Utara. Berikut jadwal umumnya:
- Tanggal Pencairan: 16 Maret 2026
- Metode Penyaluran: Transfer langsung ke rekening gaji masing-masing penerima
- Waktu Penyaluran: Pukul 09.00 WIB secara simultan di seluruh kabupaten/kota
Harapan ke Depan
Kebijakan ini diharapkan menjadi awal dari perbaikan sistem kesejahteraan bagi PPPK paruh waktu. Banyak pihak berharap agar bantuan serupa bisa terus diberikan secara rutin di masa mendatang, bukan hanya sebagai kebijakan insidental.
Gubernur Bobby Nasution melalui kebijakan ini telah menunjukkan bahwa aparatur pelayanan publik, dalam bentuk apapun, tetap menjadi prioritas. Ini adalah langkah nyata yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur non-ASN.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini bersifat valid berdasarkan regulasi dan pencairan yang terjadi pada 16 Maret 2026. Namun, kebijakan daerah bisa berubah sewaktu-waktu. Besaran, waktu, dan syarat penerimaan bantuan di masa mendatang mungkin berbeda tergantung pada regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
