Di tengah angka backlog perumahan yang disebut mencapai jutaan unit, muncul pertanyaan besar soal kejelasan data. Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon Napitupulu, menyebut bahwa persoalan utama bukan hanya pada jumlahnya, tapi pada ketidakterverifikasian data yang ada. Tanpa data yang rinci dan valid, upaya penyelesaian backlog justru menjadi sulit untuk dipetakan secara konkret.
Nixon menegaskan bahwa selama ini data backlog masih bersifat statistik umum. Tidak ada informasi spesifik tentang siapa saja yang termasuk dalam backlog, apalagi lokasi pasti mereka. Inilah yang membuat program penyelesaian perumahan sulit diukur dan ditargetkan secara akurat.
Kebutuhan Data yang Terverifikasi
Data backlog perumahan saat ini masih abu-abu. Angka yang beredar bisa jadi hanya estimasi kasar, bukan data riil berbasis individu. Tanpa sistem by name by address, pemerintah dan pelaku industri kesulitan mengetahui siapa saja yang benar-benar membutuhkan rumah.
1. Data Statistik vs Data Individu
Saat ini, angka backlog masih berupa data agregat. Artinya, pemerintah tahu ada ‘banyak’ orang yang butuh rumah, tapi tidak tahu siapa mereka dan di mana mereka tinggal.
2. Tidak Ada Sistem Pendaftaran Terpadu
Belum adanya database nasional yang mencatat calon pembeli rumah membuat proses pengajuan menjadi tidak transparan. Ini juga memicu keluhan dari masyarakat soal ketidakadilan dalam penerimaan bantuan perumahan.
Perbandingan Sistem: Haji vs Perumahan
Salah satu contoh sistem yang dinilai lebih terukur adalah sistem antrean haji. Pemerintah bisa memperkirakan berapa lama waktu tunggu calon jamaah karena datanya sudah berbasis individu.
| Aspek | Sistem Antrean Haji | Sistem Perumahan Saat Ini |
|---|---|---|
| Basis Data | By name by address | Statistik umum |
| Kuota Tahunan | Ada | Tidak jelas |
| Durasi Penyelesaian | Bisa diproyeksikan | Tidak dapat dihitung pasti |
| Transparansi | Tinggi | Rendah |
Dengan sistem haji, setiap calon jamaah terdata lengkap. Ini memungkinkan pemerintah merencanakan kuota dan durasi secara lebih akurat. Di sektor perumahan, sistem seperti ini belum ada.
Upaya BTN: Membangun Ekosistem Database Nasional
BTN sedang mengembangkan sistem antrean berbasis data yang bisa menjadi pilot project. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah membangun ekosistem database nasional di sektor perumahan.
1. Pendaftaran Awal Calon Pembeli Rumah
Masyarakat diharapkan mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli rumah. Seperti calon jamaah haji, tidak harus langsung membayar, yang penting terdata.
2. Pembentukan Antrean yang Transparan
Dengan sistem ini, akan terbentuk antrean yang jelas. Prioritas bisa ditentukan berdasarkan kebutuhan riil, bukan lagi sistem “siapa duluan datang duluan dapat”.
3. Pengurangan Keluhan Masyarakat
Banyak keluhan masyarakat soal ketidakadilan dalam pengajuan rumah bisa diminimalkan. Karena semua proses akan tercatat dan bisa dilacak.
Dukungan terhadap Program Pemerintah
BTN tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengembangkan berbagai program pembiayaan perumahan. Program seperti BSPS, FLPP, dan KPP terus diperluas baik dari segi anggaran maupun cakupan.
1. BSPS (Bantuan Subsidi Pembiayaan Perumahan)
Program ini memberikan subsidi bunga kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah.
2. FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)
FLPP membantu perbankan agar tetap memiliki likuiditas dalam menyalurkan kredit perumahan.
3. KPP (Kredit Pemilikan Perumahan)
Program ini memberikan kemudahan akses kredit perumahan bagi masyarakat dengan syarat yang lebih ringan.
Tantangan dan Solusi
Tantangan utama dalam penyelesaian backlog perumahan adalah kurangnya data yang valid dan sistematis. Solusi yang ditawarkan BTN adalah dengan membangun ekosistem database nasional yang bisa mencatat setiap calon pembeli rumah secara rinci.
1. Validasi Data Individu
Setiap calon pembeli rumah harus terdata secara lengkap, termasuk identitas dan lokasi prioritas.
2. Integrasi dengan Program Pemerintah
Data ini bisa diintegrasikan dengan program BSPS, FLPP, dan KPP agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
3. Pengembangan Teknologi Informasi
BTN sedang mengembangkan sistem berbasis teknologi yang bisa memfasilitasi pendaftaran dan pengelolaan data secara real-time.
Harapan ke Depan
BTN berharap sistem yang sedang dikembangkan bisa menjadi solusi jangka panjang. Dengan data yang jelas dan sistem yang transparan, backlog perumahan bisa diselesaikan secara bertahap dan terukur.
Disclaimer: Data dan angka yang disebutkan dalam artikel ini bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan pemerintah dan dinamika pasar. Informasi ini dimaksudkan sebagai gambaran umum dan bukan sebagai acuan resmi.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
