Konflik di Timur Tengah yang kembali memanas berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Didin S Damanhuri, memperingatkan bahwa pemerintah harus segera menyiapkan mitigasi yang tepat sasaran. Pasalnya, eskalasi yang berkepanjangan bisa memicu lonjakan harga minyak mentah hingga level yang sangat mengkhawatirkan.
Dalam perkiraan terkini, jika harga minyak mentah mencapai USD150 hingga USD200 per barel, subsidi energi yang harus ditanggung negara bisa membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Ini belum lagi dengan beban utang luar negeri yang terus meningkat dan mulai membatasi ruang gerak APBN.
Dampak Ekonomi dari Konflik Timur Tengah
Pengaruh konflik di kawasan Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak dan gas dari beberapa negara di kawasan tersebut. Ketika ketegangan meningkat, harga minyak mentah dunia langsung terdorong naik.
Didin menyebut bahwa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan dana sekitar Rp204 triliun untuk menutupi subsidi akibat kenaikan harga minyak. Angka ini muncul karena harga minyak dunia yang melonjak akibat serangan Iran ke pangkalan militer AS dan Israel. Jika situasi ini berlangsung lama, maka tekanan pada APBN akan semakin besar.
1. Lonjakan Harga Minyak Mentah
Harga minyak mentah saat ini jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang hanya mencantumkan harga USD70 per barel. Padahal, jika harga mencapai USD150 per barel, subsidi yang dibutuhkan bisa naik hingga Rp544 triliun. Jika sampai USD200 per barel, maka subsidi bisa membengkak hingga Rp900 triliun.
2. Tekanan pada APBN dan Utang Luar Negeri
Beban utang luar negeri juga diperkirakan akan bertambah sekitar Rp13.000 triliun. Dengan alokasi cicilan utang mencapai 43% dari total APBN 2026, ruang gerak pemerintah untuk intervensi ekonomi menjadi sangat terbatas.
3. Risiko Defisit Anggaran
Jika subsidi energi terus membengkak dan utang terus meningkat, defisit APBN bisa mencapai 6%, seperti saat pandemi. Ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional dan memperlebar jurang krisis.
Strategi Mitigasi yang Diperlukan
Menghadapi situasi ini, pemerintah perlu segera merancang langkah mitigasi yang tidak hanya menyerap dampak jangka pendek, tapi juga melindungi stabilitas ekonomi jangka panjang. Refocusing anggaran menjadi salah satu solusi yang disarankan oleh para pakar.
1. Refocusing Anggaran Prioritas
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meninjau ulang alokasi anggaran untuk proyek-proyek yang kurang produktif. Dana yang dialihkan bisa digunakan untuk menutupi subsidi energi atau memperkuat cadangan devisa.
2. Diversifikasi Sumber Energi
Mengurangi ketergantungan pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah juga penting. Pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan dan beralih ke sumber energi yang lebih stabil dan lokal.
3. Kebijakan Harga Jual Energi yang Lebih Realistis
Menyesuaikan harga jual energi domestik dengan harga pasar global bisa mengurangi beban subsidi. Ini tentu harus dilakukan secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
Perbandingan Proyeksi Subsidi Berdasarkan Harga Minyak Dunia
| Harga Minyak (USD/barel) | Proyeksi Subsidi (Rp Triliun) |
|---|---|
| USD70 | Rp204 |
| USD150 | Rp544 |
| USD200 | Rp900 |
Catatan: Perhitungan berdasarkan asumsi kenaikan subsidi USD6,8 per barel untuk setiap kenaikan USD1 di harga minyak mentah.
Ancaman Jangka Panjang
Jika konflik berlangsung lebih dari enam bulan atau bahkan satu tahun, dampaknya bisa sangat luas. Tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga pada inflasi, nilai tukar rupiah, dan daya beli masyarakat. Pemerintah harus siap menghadapi skenario terburuk agar tidak terjebak dalam krisis multidimensi.
Penurunan Daya Beli Masyarakat
Lonjakan harga energi akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Ini akan menggerogoti daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang paling rentan terhadap inflasi.
Melemahnya Rupiah
Tekanan terhadap mata uang nasional juga akan semakin besar jika harga minyak terus tinggi. Rupiah yang melemah akan memperparah biaya impor dan memicu inflasi lebih lanjut.
Keterbatasan APBN
Dengan alokasi besar untuk cicilan utang dan subsidi, APBN akan kesulitan untuk melakukan stimulus ekonomi atau intervensi lainnya. Ini akan memperlebar celah antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan negara.
Kesimpulan
Konflik di Timur Tengah bukan hanya masalah geopolitik, tapi juga ancaman ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif agar tidak terjebak dalam krisis fiskal dan sosial yang lebih besar. Refocusing anggaran, diversifikasi energi, dan kebijakan harga yang realistis adalah langkah awal yang perlu dilakukan.
Disclaimer: Data dan proyeksi dalam artikel ini bersifat estimasi dan dapat berubah tergantung pada perkembangan situasi global serta kebijakan pemerintah ke depannya.
Rista Wulandari adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis senior berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, industri, dan telekomunikasi.
