Dua perusahaan gadai tengah berada di jalur untuk memperluas cakupan usahanya ke tingkat nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa proses pengajuan izin tersebut masih dalam tahap pemenuhan sejumlah ketentuan yang ditetapkan.
Menurut Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya di OJK, kedua perusahaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh aspek yang diperlukan. Termasuk soal permodalan, tata kelola perusahaan, hingga penguatan sistem manajemen risiko.
Perkembangan Terbaru Dua Perusahaan Gadai
Sejauh ini, OJK mencatat bahwa baru dua perusahaan yang berhasil mendapatkan izin usaha pergadaian berskala nasional. Yakni PT Gadai Mas Nusantara dan PT Pegadaian (Persero). Sementara itu, 129 perusahaan beroperasi di level provinsi dan 45 lainnya di kabupaten/kota.
Perluasan skala usaha ini bukan perkara mudah. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku industri pergadaian, terutama dalam hal kapasitas operasional dan ketersediaan modal yang cukup.
Untuk itu, penting bagi perusahaan-perusahaan ini untuk terus memperkuat struktur internal mereka agar bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.
1. Syarat Dasar Meningkatkan Skala Usaha ke Nasional
Menaikkan status dari provinsi atau kabupaten ke skala nasional bukan hanya soal izin semata. Ada beberapa syarat ketat yang harus dipenuhi oleh perusahaan pergadaian.
Pertama, modal disetor minimum. Besaran ini ditentukan berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku. Kedua, tata kelola perusahaan yang transparan dan profesional. Ini mencakup struktur organisasi, mekanisme pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan.
2. Persyaratan Permodalan yang Ketat
Modal menjadi salah satu faktor penentu apakah sebuah perusahaan bisa naik kelas atau tidak. OJK menetapkan batas minimum modal inti yang wajib dipenuhi sebelum izin nasional bisa diberikan.
Selain modal inti, ada juga kewajiban penyisihan dana risiko dan dana perlindungan konsumen. Ini dimaksudkan agar perusahaan tidak hanya tumbuh besar, tapi juga tetap bertanggung jawab terhadap nasabahnya.
3. Tata Kelola Perusahaan yang Transparan
Transparansi dan akuntabilitas adalah nilai inti dalam sistem pergadaian modern. Perusahaan wajib memiliki struktur pengawasan yang kuat, termasuk adanya komite audit internal dan kebijakan anti-fraud.
Selain itu, mekanisme pelaporan keuangan yang akurat dan berkala juga menjadi bagian penting dalam penilaian kelayakan izin nasional.
4. Perlindungan Konsumen sebagai Prioritas
Salah satu fokus utama OJK dalam pengawasan pergadaian adalah perlindungan konsumen. Perusahaan harus menunjukkan bahwa mereka menjalankan praktik bisnis yang fair dan tidak merugikan nasabah.
Ini termasuk dalam hal penyampaian informasi produk yang jelas, mekanisme komplain yang mudah diakses, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman.
5. Manajemen Risiko yang Terukur
Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis pergadaian. Namun, bagaimana risiko tersebut dikelola akan menentukan apakah perusahaan bisa bertahan jangka panjang atau tidak.
Perusahaan wajib memiliki sistem manajemen risiko yang terintegrasi, mencakup identifikasi, pengukuran, monitoring, dan mitigasi risiko secara menyeluruh.
Tantangan yang Dihadapi Industri Pergadaian
Industri pergadaian di Tanah Air saat ini sedang menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan, terutama yang beroperasi di level kabupaten atau kota kecil.
Selain itu, persaingan yang semakin ketat dengan hadirnya fintech lending membuat industri pergadaian tradisional harus terus berinovasi agar tetap relevan.
Perbandingan Status Perusahaan Gadai di Indonesia (Maret 2026)
| Jenis Ruang Lingkup Usaha | Jumlah Perusahaan |
|---|---|
| Nasional | 2 |
| Provinsi | 129 |
| Kabupaten/Kota | 45 |
Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan pergadaian masih beroperasi di level lokal. Padahal, potensi pasar pergadaian di Indonesia sangat besar, terutama di wilayah yang belum banyak tersentuh layanan keuangan formal.
6. Strategi Jangka Panjang untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Untuk bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, perusahaan pergadaian harus memiliki strategi yang jelas. Mulai dari ekspansi wilayah, peningkatan kapasitas SDM, hingga digitalisasi layanan.
Digitalisasi menjadi kunci penting, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada nasabah.
7. Peran OJK dalam Mendorong Pertumbuhan Industri
OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tapi juga sebagai fasilitator bagi pertumbuhan industri pergadaian yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan edukasi dan pendampingan teknis kepada perusahaan-perusahaan yang ingin naik kelas.
Selain itu, OJK juga terus mengevaluasi dan memperbarui regulasi agar sesuai dengan dinamika pasar dan perkembangan teknologi.
8. Pentingnya Kolaborasi dengan Pihak Lain
Perusahaan pergadaian tidak bisa tumbuh sendiri. Kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti lembaga keuangan, asosiasi industri, hingga pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung ekspansi bisnis.
Ini termasuk dalam hal akses pendanaan, peningkatan kapasitas, hingga penguatan jaringan distribusi.
Potensi dan Prospek Industri Pergadaian ke Depan
Industri pergadaian memiliki prospek yang cukup cerah di masa depan. Terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses layanan keuangan yang inklusif.
Namun, semua itu harus dibarengi dengan komitmen kuat dari pelaku industri untuk menjalankan bisnis secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini bersifat terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebijakan dari OJK. Data yang disajikan merupakan hasil rekaman hingga Maret 2026 dan belum mencerminkan kondisi terkini secara real-time.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
