Praktik kecurangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru kembali jadi sorotan publik. Hasil evaluasi internal dan temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak celah dimanfaatkan untuk melakukan perjokian dan manipulasi data. Temuan itu pun mendorong tindak lanjut serius dari DPR RI, khususnya Komisi X, untuk memperbaiki sistem SPMB ke depan.
Langkah konkret pun mulai dirancang. Salah satunya adalah pembentukan panitia khusus (panja) pengawasan SPMB. Tujuannya jelas: memastikan proses seleksi berjalan bersih, transparan, dan bebas intervensi. Harapannya, dengan pengawasan ketat, kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi bisa kembali pulih.
Sorotan DPR RI Terhadap SPMB 2026
Evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB beberapa tahun terakhir memang bukan hal baru. Namun kali ini, isu praktik perjokian dan kecurangan lainnya muncul cukup mencolok. DPR RI, lewat Komisi X, merasa perlu turun tangan karena kasus-kasus ini sudah terlalu sering terjadi.
Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menyatakan bahwa praktik perjokian masih menjadi masalah besar. Ia menekankan bahwa evaluasi kali ini tidak sekadar pencatatan masalah, tapi juga sebagai bahan untuk menyusun kebijakan baru yang lebih kuat dan tahan uji.
1. Temuan Evaluasi SPMB 2024–2025
Hasil evaluasi SPMB periode 2024–2025 menemukan beberapa indikasi kuat adanya permainan data dan rekayasa nilai tes. Beberapa peserta lolos seleksi dengan skor yang janggal, padahal riwayat belajar mereka tidak menunjukkan pencapaian yang sepadan.
Selain itu, ditemukan juga pola aneh dalam distribusi kelulusan. Ada sejumlah sekolah atau lembaga bimbingan yang memiliki angka kelulusan sangat tinggi, melebihi rerata nasional secara signifikan. Ini memicu dugaan kuat adanya keterlibatan pihak luar dalam proses seleksi.
2. Indikasi Manipulasi Data oleh Pihak Ketiga
Beberapa laporan dari perguruan tinggi swasta menunjukkan bahwa ada pihak ketiga yang menawarkan jasa “menjamin” kelulusan calon mahasiswa. Tarifnya pun bervariasi, tergantung target universitas tujuan.
Modus operandi yang digunakan cukup canggih. Mulai dari pembuatan akun palsu, penggunaan identitas orang lain, sampai rekayasa jawaban otomatis saat ujian online. Semua itu bisa terjadi karena kurangnya pengawasan teknis selama pelaksanaan tes.
3. Rekomendasi DPR untuk Perbaikan SPMB
Komisi X DPR RI kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi penting. Salah satunya adalah pembentukan panja pengawasan SPMB yang akan bekerja secara independen dan terintegrasi dengan semua pihak terkait.
Rekomendasi lain termasuk peningkatan sistem autentikasi peserta, penggunaan AI untuk mendeteksi anomali jawaban, serta audit berkala terhadap perguruan tinggi yang memiliki angka kelulusan mencurigakan.
Pembentukan Panja Pengawasan SPMB
Sebagai langkah awal, DPR RI membentuk panitia kerja khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan SPMB 2026. Panja ini akan dibentuk dalam waktu dekat dan akan langsung turun lapangan untuk memantau jalannya proses seleksi.
1. Tujuan Utama Panja Pengawasan
Panja ini dibentuk untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik kecurangan. Selain itu, panja juga bertugas memberikan masukan teknis kepada penyelenggara SPMB agar sistem yang digunakan lebih aman dan transparan.
Tujuan lainnya adalah membangun sinergi antara institusi pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra teknologi agar pengawasan bisa dilakukan secara real time.
2. Anggota dan Struktur Panja
Panja akan terdiri dari unsur DPR RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta ahli independen dari kalangan akademisi dan teknologi informasi.
Struktur organisasi panja akan dibagi ke dalam beberapa subbagian, yaitu tim audit data, tim teknologi, dan tim koordinasi lapangan. Masing-masing tim akan fokus pada aspek spesifik dalam proses seleksi.
3. Jadwal Kerja Panja SPMB 2026
| Tahapan | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|
| Pembentukan Panja | Mei 2026 | Penetapan anggota dan struktur |
| Orientasi dan Persiapan | Juni 2026 | Sinkronisasi sistem dan SOP |
| Monitoring Awal | Juli–Agustus 2026 | Observasi pelaksanaan SPMB tahap I |
| Evaluasi Tengah | September 2026 | Analisis data sementara |
| Laporan Akhir | Oktober 2026 | Rekomendasi perbaikan |
Panja ini akan aktif sejak bulan Mei hingga Oktober 2026. Setiap bulan akan ada laporan progres yang diserahkan ke Komisi X DPR RI untuk ditindaklanjuti.
Strategi Pencegahan Kecurangan SPMB
Menghadapi tantangan keamanan dan integritas SPMB, beberapa strategi teknis dan regulatif direncanakan. Pendekatan ini diharapkan bisa menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
1. Peningkatan Sistem Autentikasi Peserta
Salah satu langkah penting adalah penerapan verifikasi wajah dan sidik jari saat registrasi dan login ke sistem ujian. Ini akan memastikan bahwa peserta yang mengikuti tes benar-benar individu yang terdaftar.
Sistem ini juga akan dilengkapi dengan deteksi lokasi dan IP address untuk mencegah penggunaan proxy atau akses dari luar wilayah yang ditentukan.
2. Audit Data Kelulusan Secara Berkala
Audit akan dilakukan setiap bulan selama masa seleksi berlangsung. Fokusnya adalah pada perguruan tinggi atau program studi dengan angka kelulusan tinggi namun minim prestasi akademik dari peserta.
Data yang diaudit mencakup nilai tes, riwayat pendidikan, dan aktivitas login selama ujian berlangsung. Hasil audit akan menjadi bahan evaluasi dan bahkan sanksi jika ditemukan indikasi kuat kecurangan.
3. Integrasi Teknologi AI dalam Deteksi Anomali
Teknologi artificial intelligence akan digunakan untuk menganalisis pola jawaban peserta. AI bisa mendeteksi jika jawaban terlalu mirip atau pola waktu pengerjaan tidak wajar.
Misalnya, jika seorang peserta menjawab seluruh soal dengan benar dalam waktu sangat singkat, sistem akan memberi flag otomatis untuk diverifikasi lebih lanjut.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski langkah-langkah pencegahan sudah dirancang cukup matang, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem lama. Ada juga keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertentu.
Namun, dengan dukungan penuh dari DPR RI dan kolaborasi lintas sektor, harapan besar diletakkan pada SPMB 2026 ini. Harapannya, tahun ini menjadi awal baru bagi sistem seleksi yang lebih jujur dan transparan.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini didasarkan pada hasil evaluasi dan rencana kerja yang tersedia hingga April 2026. Detail pelaksanaan dan kebijakan teknis dapat berubah seiring perkembangan situasi dan hasil monitoring panja.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
