Pemerintah kembali memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 wajib dibayarkan secara penuh oleh perusahaan kepada seluruh pekerja. Kewajiban ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 yang diterbitkan pada awal Maret lalu. THR bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tapi juga menjadi hak pekerja menjelang perayaan keagamaan.
Menaker Yassierli menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil atau ditunda hingga mendekati batas akhir. Justru, perusahaan didorong untuk mencairkannya lebih awal. Hal ini guna membantu karyawan memenuhi kebutuhan hari raya dengan lebih tenang dan terencana. Imbauan ini juga diharapkan bisa mendorong peningkatan daya beli masyarakat menjelang masa perayaan.
Hak THR Tidak Hanya untuk Karyawan Lama
Sebagian besar pekerja sering beranggapan bahwa THR hanya diberikan kepada mereka yang sudah bekerja lama. Padahal, dalam aturan terbaru, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus pun berhak mendapatkannya. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis kontrak kerja, baik PKWTT maupun PKWT.
Yang menarik, besaran THR yang diterima tidak serta merta sama rata. Jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja masing-masing karyawan. Artinya, semakin lama seseorang bekerja, semakin besar tunjangan yang akan diterima.
Poin Penting dalam Aturan THR 2026
Untuk memastikan pelaksanaan THR berjalan sesuai harapan, ada beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh perusahaan dan pekerja. Berikut rinciannya:
1. Waktu Pembayaran THR
THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, pemerintah sangat menyarankan agar perusahaan mencairkannya lebih awal. Ini bertujuan agar karyawan bisa mempersiapkan kebutuhan hari raya secara lebih baik.
2. Hak Pekerja Berdasarkan Masa Kerja
Berikut adalah rincian besaran THR berdasarkan masa kerja:
| Masa Kerja | Besaran THR |
|---|---|
| < 1 bulan | Tidak berhak |
| ≥ 1 bulan dan < 1 tahun | Proporsional sesuai masa kerja |
| ≥ 1 tahun | 100% gaji pokok |
3. Jenis Pekerja yang Berhak
THR diberikan kepada seluruh pekerja yang memiliki hubungan kerja resmi, baik PKWTT maupun PKWT. Artinya, selama sudah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus, maka berhak mendapatkan THR.
Penegasan dari Pemerintah Daerah
Surat Edaran Menaker dikirimkan ke seluruh gubernur di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga punya peran penting dalam memastikan THR cair tepat waktu. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar tidak ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini.
Rekomendasi untuk Perusahaan
Mengingat pentingnya THR bagi kesejahteraan pekerja, perusahaan sebaiknya tidak hanya memenuhi kewajiban secara formal. Memberikan THR lebih awal bisa meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan. Selain itu, ini juga bisa menjadi nilai tambah perusahaan di mata calon pekerja.
Dampak THR Terhadap Daya Beli Masyarakat
THR bukan sekadar tunjangan bagi pekerja. Uang ini juga berdampak langsung pada daya beli masyarakat menjelang hari raya. Saat THR cair, permintaan terhadap berbagai kebutuhan meningkat. Ini bisa mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor, terutama ritel dan jasa.
Kesadaran Perusahaan Masih Perlu Ditingkatkan
Meski aturan sudah jelas, masih ada beberapa perusahaan yang menunda atau bahkan tidak membayar THR. Pemerintah terus melakukan pengawasan dan sanksi bisa diberikan kepada pihak yang tidak patuh. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk mengetahui haknya dan tidak ragu mengingatkan jika THR tidak cair sesuai ketentuan.
Kesimpulan
THR 2026 bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, pemerintah juga mendorong agar pembayaran dilakukan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi nasional.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini berdasarkan regulasi yang berlaku hingga Maret 2026. Kebijakan dan ketentuan terkait THR bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
