Pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2025 mencatatkan angka yang menggembirakan. Kuartal IV tercatat tumbuh 5,39 persen, menunjukkan bahwa berbagai sektor ekonomi mulai dari konsumsi rumah tangga hingga ekspor bergerak positif. Angka ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum di awal 2026. Rencananya, sejumlah besar anggaran dan kredit program siap disalurkan untuk menopang daya beli masyarakat dan mendorong investasi.
Langkah ini diambil agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil di kisaran 5,4 persen. Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut bahwa kombinasi antara belanja negara dan ekspansi kredit program akan menjadi kunci utama. Dengan begitu, sektor riil seperti pertanian, manufaktur, dan properti bisa terus tumbuh.
Belanja Negara dan Program Stimulus Ekonomi
Menjaga momentum pertumbuhan bukan perkara mudah. Apalagi di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, terutama dari sisi belanja negara dan program stimulus eksternal.
Langkah ini dirancang agar masyarakat, terutama yang berada di lapisan bawah, tetap memiliki daya beli yang kuat. Dengan daya beli yang terjaga, roda perekonomian bisa terus berputar.
1. Program MBG Siap Salurkan Rp335 Triliun
Program Modal Bantuan Gubernur (MBG) menjadi salah satu andalan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun. Di kuartal I 2026, diperkirakan sekitar Rp60 hingga Rp80 triliun akan disalurkan.
Dana ini akan disalurkan ke berbagai daerah dengan fokus pada peningkatan sektor makanan minuman dan pertanian. Dua sektor ini dinilai memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian nasional.
2. Program Perumahan Diperluas
Selain MBG, program perumahan juga menjadi fokus utama. Tahun lalu, program FLPP berhasil menyalurkan sekitar 250 ribu unit rumah. Di 2026, targetnya meningkat menjadi 350 ribu unit.
Program Bantuan Subsidi Renovasi Rumah (BSPS) juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 45 ribu unit tahun lalu, kini targetnya melonjak menjadi 400 ribu unit. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius membangkitkan sektor properti sebagai salah satu penggerak ekonomi.
3. Total Belanja Negara Capai Rp800 Triliun
Secara keseluruhan, belanja negara yang bisa disalurkan di kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp800 triliun. Angka ini mencakup berbagai program strategis, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
Serapan belanja pemerintah di bulan Januari 2026 saja sudah mencatat pertumbuhan lebih dari 50 persen secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa distribusi anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kredit Program untuk Dorong Investasi dan Produktivitas
Selain belanja negara, pemerintah juga menyiapkan kredit program senilai ratusan triliun rupiah. Tujuannya jelas: mendorong investasi dan meningkatkan produktivitas pelaku usaha, terutama UMKM dan pelaku ekonomi rakyat.
Langkah ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.
1. Total Kredit Program Capai Rp308,4 Triliun
Total kredit program yang ditetapkan pemerintah di 2026 mencapai Rp308,4 triliun. Dari jumlah ini, Rp279 triliun dialokasikan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sisanya, yaitu Rp28,9 triliun, untuk kredit program perumahan.
KUR menjadi tulang punggung bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal kerja. Pemerintah pun mengambil langkah konkret untuk mempermudah akses terhadap kredit ini.
2. KUR Dibuka Lebih Luas untuk Sektor Ekspor
Aturan baru memungkinkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor mendapatkan KUR tanpa batasan jumlah pengajuan. Syaratnya, usaha tersebut harus terbukti produktif dan memiliki prospek yang baik.
Langkah ini diambil agar sektor ekspor bisa terus tumbuh dan memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara.
3. Suku Bunga KUR untuk Wilayah Bencana Diturunkan
Untuk daerah yang sering terkena bencana seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, suku bunga KUR diturunkan menjadi 0 persen di 2026 dan 3 persen di 2027. Normalnya, suku bunga KUR adalah 6 persen.
Ini adalah bentuk kebijakan inklusif yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat di daerah rawan bencana untuk tetap bisa berusaha.
Penyederhanaan Regulasi untuk Tarik Investasi
Investasi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Sejumlah langkah diambil untuk menyederhanakan regulasi dan mempermudah proses perizinan.
Langkah ini diharapkan bisa menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun asing, untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
1. Implementasi PP 28 untuk Perizinan Lebih Cepat
Pemerintah menerapkan PP 28 yang berfokus pada penyederhanaan perizinan. Tujuannya agar proses investasi lebih cepat dan efisien. Investor tidak perlu lagi bolak-balik mengurus dokumen karena sistem sudah dirancang lebih terintegrasi.
2. Revisi Regulasi Penanaman Modal
Selain itu, ada revisi terhadap peraturan presiden yang mengatur bidang usaha penanaman modal. Revisi ini dilakukan agar regulasi lebih selaras dengan kebutuhan investor dan perkembangan teknologi.
3. Penguatan Satgas Penyelesaian Hambatan Investasi
Satuan tugas penyelesaian hambatan investasi juga diperkuat. Satgas ini bertugas mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi investor selama proses berusaha.
Dengan adanya satgas ini, diharapkan investor merasa lebih aman dan nyaman menanamkan modalnya di Indonesia.
Prospek Ekspor dan Perjanjian Dagang
Di sisi eksternal, pemerintah juga berupaya menjaga performa ekspor melalui sejumlah perjanjian dagang. Tahun lalu, surplus perdagangan mencapai US$41 miliar, angka yang cukup positif.
Langkah ini penting agar produk dalam negeri bisa lebih kompetitif di pasar global.
1. CEPA dengan Kanada dan Uni Eropa
Pemerintah tengah menyelesaikan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Kanada dan Uni Eropa. Perjanjian ini diharapkan bisa membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia.
2. Kesepakatan Tarif dengan Amerika Serikat
Selain itu, ada juga kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ini bisa mengurangi beban ekspor dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar Amerika.
3. Target Pertumbuhan Tetap di 5,4 Persen
Dengan kombinasi permintaan domestik yang kuat, investasi yang terjaga, dan ekspor yang kompetitif, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi bisa tetap berada di kisaran 5,4 persen.
Angka ini menjadi target realistis yang sejalan dengan kapasitas ekonomi nasional dan potensi yang dimiliki.
Tabel Rincian Program dan Alokasi Anggaran
Berikut adalah rincian program dan alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah di awal 2026:
| Program | Alokasi Anggaran | Target |
|---|---|---|
| Program MBG | Rp335 triliun | Meningkatkan daya beli masyarakat |
| FLPP | Rp belum ditentukan | 350.000 unit rumah |
| BSPS | Rp belum ditentukan | 400.000 unit rumah |
| KUR | Rp279 triliun | Mendorong UMKM dan ekspor |
| Kredit Perumahan | Rp28,9 triliun | Meningkatkan akses perumahan |
| Total Belanja Negara | Rp800 triliun | Menjaga momentum pertumbuhan |
Disclaimer
Angka dan target yang disebutkan dalam artikel ini bersifat prediktif dan dapat berubah tergantung pada perkembangan ekonomi nasional dan global. Kebijakan pemerintah juga bisa menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah di awal 2026 menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kombinasi belanja negara yang besar, kredit program yang terarah, dan penyederhanaan regulasi, Indonesia punya peluang besar untuk terus tumbuh di tengah ketidakpastian global.
Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.
