Industri Kripto Sumbang Pajak Hampir Rp2 Triliun, Peran Makin Sentuh Ekonomi Nasional 2026

Industri aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif, bukan hanya dari segi adopsi teknologi, tetapi juga dari sisi kontribusi terhadap kas negara. Sejak aturan perpajakan untuk transaksi kripto diterapkan pada Mei 2022, total penerimaan pajak dari sektor ini sudah mendekati angka Rp2 triliun. Data dari Direktorat Jenderal Pajak mencatat akumulasi penerimaan sebesar Rp1,96 triliun hingga Februari 2026, yang berasal dari PPh pasal 22 dan PPN dalam negeri.

Salah satu platform perdagangan aset kripto terbesar, Indodax, turut menjadi andalan dalam pencapaian ini. Dalam periode yang sama, Indodax telah menyetorkan pajak sebesar Rp907,11 miliar, atau sekitar 46,3% dari total penerimaan pajak kripto nasional. Angka ini menunjukkan betapa besar peran pelaku industri dalam mendukung kepatuhan perpajakan dan stabilitas ekosistem digital.

Pertumbuhan Pajak Kripto Terus Meningkat

Perkembangan penerimaan pajak dari sektor kripto memang tidak terjadi secara linier, tetapi cenderung naik dari tahun ke tahun. Setelah awalnya hanya mencatat Rp246,54 miliar di tahun 2022, angka itu terus meningkat menjadi Rp220,89 miliar di 2023, Rp620,38 miliar di 2024, hingga Rp796,73 miliar di 2025. Di awal 2026 saja, penerimaan sudah mencapai Rp84,7 miliar.

1. 2022: Rp246,54 miliar
2. 2023: Rp220,89 miliar
3. 2024: Rp620,38 miliar
4. 2025: Rp796,73 miliar
5. Awal 2026: Rp84,7 miliar

Angka ini membuktikan bahwa industri kripto bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga semakin disiplin dalam hal kewajiban perpajakan. Semakin banyaknya pengguna platform lokal dan semakin tingginya literasi finansial membuat pelaku pasar lebih sadar akan tanggung jawab mereka.

Komposisi Pajak Transaksi Kripto

Komponen utama penerimaan pajak kripto berasal dari dua jenis, yaitu PPh pasal 22 dan PPN dalam negeri. Dari total Rp1,96 triliun, rinciannya adalah:

PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan langsung atas transaksi jual beli aset kripto, sedangkan PPN dikenakan terhadap layanan yang disediakan oleh platform digital. Keduanya menjadi sumber pendapatan negara yang cukup signifikan, terutama karena volume transaksi di platform kripto terus meningkat.

Indodax Jadi Penyumbang Utama Pajak Kripto Nasional

Sebagai salah satu platform kripto terbesar di Indonesia, Indodax memiliki andil besar dalam pencapaian penerimaan pajak nasional. Dalam kurun waktu yang sama, kontribusi Indodax mencapai Rp907,11 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

William Sutanto, CEO Indodax, menyampaikan bahwa kontribusi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Ia juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem kripto di Tanah Air.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan jumlah konsumen sebagai sinyal bahwa pemahaman masyarakat terhadap aset kripto semakin matang,” ujar William.

Perbandingan Kontribusi Sektor Digital Lainnya

Meski kontribusi kripto terhadap total pajak ekonomi digital masih kalah dibandingkan sektor lain, pertumbuhannya dinilai sangat progresif. Total penerimaan pajak ekonomi digital nasional hingga Februari 2026 mencapai Rp48,11 triliun. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PMSE masih menjadi penyumbang terbesar. Namun, kenaikan penerimaan dari sektor kripto dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren positif yang patut diacungi jempol.

Strategi Pemerintah untuk Tingkatkan Kepatuhan

Menghadapi pertumbuhan industri kripto yang pesat, pemerintah terus memperkuat pengawasan dan optimalisasi perpajakan. Beberapa langkah strategis telah diambil untuk memastikan semua pelaku industri memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan transparan.

1. Optimalisasi Regulasi – Aturan perpajakan terus disesuaikan agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar digital.
2. Penguatan Teknologi Informasi – Integrasi sistem pelaporan pajak dengan platform digital mempermudah proses audit dan pelaporan.
3. Edukasi Publik – Program edukasi terus digelar agar masyarakat lebih paham soal kewajiban perpajakan dalam transaksi kripto.

Langkah-langkah ini dirancang agar tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan.

Peran Edukasi dalam Meningkatkan Kepatuhan

William menekankan bahwa edukasi menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem kripto yang bertanggung jawab. Banyak investor pemula yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, sehingga sering kali terjadi ketidaktahuan yang berujung pada ketidakpatuhan.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan jumlah konsumen sebagai sinyal bahwa pemahaman masyarakat terhadap aset kripto semakin matang,” ujar William lagi.

Indodax sendiri telah menggelar berbagai program edukasi baik offline maupun online. Tujuannya agar para pengguna tidak hanya fokus pada potensi keuntungan, tetapi juga memahami risiko dan kewajiban yang datang bersama investasi kripto.

Harapan ke Depan untuk Industri Kripto

Ke depan, ekspektasi terhadap industri kripto semakin tinggi. Dengan semakin banyaknya investor yang sadar akan pentingnya kepatuhan, pemerintah optimistis bahwa kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara akan terus meningkat.

Selain itu, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri juga menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi ekonomi digital. Dengan sinergi yang baik, ekosistem kripto bisa menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

Melalui berbagai inisiatif, Indodax mendukung upaya regulator dalam mendorong ekosistem aset digital yang transparan, aman, dan berkelanjutan. Platform ini juga terus berkomitmen untuk memperkuat edukasi agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Disclaimer: Data dalam artikel ini bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi pasar.

Danang Ismail

Reporter at USAID IUWASH Tangguh

Danang Ismail adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman sejak 2013 dengan keahlian di bidang ekonomi, moneter, perbankan, bansos, dan UMKM.