Lima pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi ditetapkan oleh Komisi XI DPR RI usai melewati serangkaian uji kelayakan dan kepatutan. Rapat internal yang digelar pada 11 Maret 2026 membuahkan hasil berupa susunan kepengurusan baru di tubuh OJK, dengan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner.
Penunjukan ini bukan sekadar pergantian jabatan biasa. Setiap pimpinan membawa visi dan agenda spesifik yang diharapkan bisa memacu sektor jasa keuangan nasional agar lebih stabil, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ada empat kepala eksekutif baru yang akan mendampingi Friderica, masing-masing dengan tanggung jawab di bidang strategis.
Agenda Prioritas Para Pimpinan OJK
Setiap pimpinan baru punya tugas yang tak main-main. Mereka harus menjawab tantangan sektor jasa keuangan yang sedang bertransformasi cepat, terutama di tengah dorongan digitalisasi dan percepatan ekonomi hijau.
1. Stabilisasi Sektor Jasa Keuangan
Friderica Widyasari Dewi membuka daftar prioritasnya dengan fokus pada stabilitas sektor jasa keuangan. Ia ingin memastikan bahwa seluruh elemen sistem keuangan tetap kuat meski dihadapkan pada tekanan global maupun domestik.
Langkah konkret yang akan diambil adalah memperkuat pengawasan terintegrasi antarlembaga. Tujuannya agar tidak ada celah dalam pengawasan dan mitigasi risiko sistemik.
2. Memulihkan Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan sempat goyah karena beberapa kasus penipuan dan praktik tidak sehat. Friderica menegaskan bahwa membangun kembali kepercayaan ini menjadi bagian dari agenda inti.
Upaya ini akan dilakukan melalui edukasi konsumen, perlindungan hak nasabah, serta penegakan regulasi yang adil dan transparan.
3. Reformasi Integritas Pasar Modal
Hasan Fawzi, sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, membawa agenda besar bernama “Integralitas”. Ia merancang delapan rencana aksi dalam lima klaster utama.
1. Integrasi
Penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi fondasi utama. Kolaborasi dengan pemerintah, parlemen, aparat hukum, dan pelaku industri akan terus ditingkatkan.
2. Granularitas
Data investor akan diklasifikasikan lebih detail. Dari lima kategori sebelumnya, akan diperluas menjadi 28 subkategori agar pengawasan lebih tepat sasaran.
3. Likuiditas
OJK berencana menaikkan batas minimum free float saham dari 7,5% menjadi 15%. Selain itu, pengembangan produk non-ekuitas seperti sukuk dan derivatif juga akan dipercepat.
4. Transparansi
Informasi kepemilikan saham di atas 1% sudah mulai dipublikasikan sejak awal Maret 2026. Ini bagian dari upaya meningkatkan transparansi korporasi.
5. Akuntabilitas
Penguatan tata kelola emiten dan penegakan hukum akan terus dikebut. Termasuk dalam hal ini adalah pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) dan afiliasi pemegang saham.
4. Dorong Pembiayaan Menuju Target Pertumbuhan 8%
Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Saat ini, pertumbuhan masih berkisar di angka 5%.
1. Optimalisasi Kredit Perbankan
Dicky menekankan perlunya optimalisasi kredit perbankan, terutama untuk UMKM. Salah satu caranya adalah melalui sekuritisasi kredit agar lebih likuid dan menarik bagi investor.
2. Peningkatan Pembiayaan Sindikasi
Pembiayaan sindikasi akan ditingkatkan untuk proyek-proyek besar. Ini penting untuk mendukung infrastruktur dan investasi strategis.
3. Kolaborasi Pentahelix
Sinergi antara pemerintah, otoritas, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya program ini.
4. Public-Private Partnership
Dicky juga mendorong kolaborasi dengan swasta untuk menarik investasi, teknologi, dan pendanaan dari luar negeri.
5. Penguatan Inklusi Keuangan dan SDM
Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, fokus pada dua hal utama: pengembangan sektor keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
1. Inklusi Keuangan
Adi menilai bahwa dengan populasi produktif sekitar 210 juta jiwa, potensi inklusi keuangan masih sangat besar. Tabungan masyarakat saat ini baru mencapai kurang dari 40% dari PDB, padahal bisa naik hingga 60%.
2. Efisiensi Intermediasi
Efisiensi saluran antara sektor keuangan dan riil perlu ditingkatkan. Ini mencakup pasar uang, pasar modal, hingga sumber pembiayaan alternatif lainnya.
3. Pengembangan SDM
Industri jasa keuangan butuh tenaga profesional yang mumpuni. Adi menekankan perlunya peningkatan jumlah akuntan, analis keuangan, dan profesi terkait lainnya.
4. Pendalaman Sektor Asuransi dan Dana Pensiun
Asuransi dan dana pensiun masih belum berkembang maksimal. Padahal, ini adalah instrumen penting untuk memperkuat sistem keuangan nasional.
Perbandingan Visi Strategis Pimpinan OJK
| Nama | Jabatan | Fokus Utama |
|---|---|---|
| Friderica Widyasari Dewi | Ketua Dewan Komisioner OJK | Stabilitas, kepercayaan, dan inklusi sektor jasa keuangan |
| Hasan Fawzi | Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Reformasi integritas pasar modal dan bursa karbon |
| Dicky Kartikoyono | Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha | Pembiayaan ekonomi hingga target 8% pada 2029 |
| Adi Budiarso | Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi | Inklusi keuangan dan pengembangan SDM sektor finansial |
Harapan ke Depan
Penunjukan pimpinan baru ini diharapkan bisa memberikan angin segar bagi OJK. Apalagi, mereka datang dengan visi yang selaras dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, semua agenda ini baru akan menjadi nyata jika didukung eksekusi yang solid dan koordinasi yang baik antarlembaga. Tantangan besar masih menanti, terutama di tengah dinamika global yang terus berubah.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat valid hingga tanggal publikasi. Data dan kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung situasi dan regulasi terbaru.
Retno Ramadhanti adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, ritel, dan inklusi keuangan.
