Sejak diumumkannya bahwa Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) wajib ditempatkan di bank milik negara atau Himbara mulai 1 Januari 2026, banyak pihak mulai mengamati dampaknya terhadap likuiditas valuta asing (valas) di sektor perbankan swasta. Meski kebijakan ini belum secara resmi diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengikat, bank swasta sudah mulai bersiap menghadapi potensi perubahan struktur pendanaan.
Bank swasta yang selama ini mengandalkan DHE sebagai salah satu sumber dana murah mulai merasakan tekanan. Likuiditas valas yang selama ini mengalir bebas kini berpotensi terkonsentrasi di bank BUMN. Tantangan ini tidak hanya soal pendanaan, tapi juga soal efisiensi biaya dan daya saing di pasar keuangan.
DHE SDA Wajib di Himbara, Apa Respons Bank Swasta?
Kebijakan pemerintah untuk mengarahkan seluruh DHE SDA ke Himbara memicu berbagai antisipasi dari bank swasta. Meski tujuan kebijakan ini adalah untuk memperkuat kontrol negara atas devisa, dampaknya langsung dirasakan oleh bank swasta yang selama ini menjadi tuan rumah bagi dana ekspor tersebut.
Bank swasta seperti Danamon dan Permata Bank mulai menyesuaikan strategi. Mereka tidak hanya fokus pada penghimpunan dana valas dari sumber lain, tapi juga memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis untuk tetap bisa bersaing di pasar transaksi valas.
1. Bank Swasta Antisipasi Penurunan DHE
Langkah pertama yang diambil oleh sejumlah bank swasta adalah diversifikasi sumber pendanaan. Dengan mengurangi ketergantungan pada DHE, mereka berusaha menjaga likuiditas tetap stabil meski ada pengalihan dana ke Himbara.
2. Penguatan Simpanan Valas dari Nasabah
Bank seperti Danamon mencatat pertumbuhan simpanan valas dari nasabah korporasi sebesar 13% secara tahunan menjelang akhir tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa meski ada kebijakan baru, minat nasabah untuk menyimpan dana dalam valas tetap tinggi.
3. Kolaborasi dengan Bank Asing
Untuk mempertahankan daya saing, bank swasta juga memperkuat kemitraan dengan bank asing. Contohnya, Danamon yang bekerja sama dengan MUFG untuk mendukung pembiayaan perdagangan dan transaksi valas.
Risiko Kenaikan Biaya Dana dan Dampaknya
Salah satu risiko utama dari kebijakan ini adalah meningkatnya biaya dana (cost of fund) bagi bank swasta. Saat sumber dana murah seperti DHE dialihkan, bank terpaksa mencari alternatif pendanaan yang umumnya lebih mahal dan tidak seandal DHE.
1. Biaya Pendanaan Alternatif Lebih Tinggi
Pinjaman luar negeri, instrumen pasar uang, hingga swap valas menjadi opsi yang lebih sering digunakan. Namun, semua itu datang dengan risiko dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan DHE yang relatif stabil.
2. Fragmentasi Likuiditas di Pasar Valas Domestik
Kebijakan ini menciptakan fragmentasi likuiditas, di mana bank BUMN menjadi pusat likuiditas valas, sementara bank swasta harus bersaing lebih keras untuk mendapatkan dana. Ini berpotensi memperlebar spread bunga antarbank.
3. Perubahan Pola Penyaluran Kredit Valas
Bank swasta mulai lebih selektif dalam menyalurkan kredit valas. Mereka cenderung memprioritaskan nasabah dengan profil risiko rendah dan natural hedge, agar risiko likuiditas tidak terlalu besar.
Dampak pada Efisiensi Pasar dan Intermediasi Perbankan
Kebijakan ini membawa trade-off. Di satu sisi, pemerintah berhasil memperkuat kontrol atas devisa. Di sisi lain, efisiensi pasar dan daya saing bank swasta bisa terganggu.
1. Distorsi Distribusi Likuiditas
Alih-alih likuiditas mengalir berdasarkan mekanisme pasar, kini arus dana lebih ditentukan oleh kebijakan. Ini bisa mengurangi efisiensi alokasi dana dan memperlambat transmisi kredit ke sektor riil.
2. Penurunan Daya Saing Bank Swasta
Bank swasta yang sebelumnya bisa menawarkan suku bunga kompetitif karena akses murah ke DHE, kini harus menyesuaikan tarifnya. Ini membuat mereka kurang menarik bagi nasabah korporasi yang membutuhkan pendanaan valas.
3. Perubahan Preferensi Korporasi
Perusahaan ekspor dan importir besar mulai mempertimbangkan bank BUMN sebagai mitra utama. Ini bukan hanya karena regulasi, tapi juga karena persepsi bahwa bank negara lebih aman dan stabil dalam jangka panjang.
Strategi Jangka Panjang Bank Swasta
Meski menghadapi tantangan, bank swasta tidak tinggal diam. Mereka mulai menata ulang strategi bisnis agar tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan regulasi.
1. Fokus pada Produk dan Layanan Berbasis Teknologi
Bank swasta cenderung lebih cepat dalam adopsi teknologi. Ini menjadi nilai tambah yang bisa menarik nasabah, terutama korporasi yang menginginkan efisiensi operasional.
2. Peningkatan Layanan Transaksi Internasional
Melalui kemitraan dengan bank asing, bank swasta terus mengembangkan layanan transaksi internasional yang kompetitif, termasuk trade finance dan hedging valas.
3. Diversifikasi Pendanaan
Bank tidak lagi mengandalkan satu sumber pendanaan. Mereka memperluas jaringan penghimpunan dana dari berbagai segmen nasabah, baik ritel maupun korporasi.
Penutup
Kebijakan penempatan DHE SDA di Himbara membawa dampak nyata terhadap struktur likuiditas di sektor perbankan. Bank swasta yang sebelumnya menjadi tuan rumah bagi dana ekspor kini harus beradaptasi. Meski likuiditas secara sistemik belum terganggu, tekanan pada bank swasta terasa nyata, terutama dari sisi biaya dana dan daya saing.
Namun, dengan strategi yang tepat dan adaptasi yang cepat, bank swasta masih punya peluang untuk tetap eksis dan bahkan berkembang. Yang jelas, perubahan ini bukan akhir dari persaingan, melainkan awal dari babak baru yang menuntut inovasi dan ketangguhan.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan otoritas terkait. Data dan proyeksi yang disebutkan merupakan hasil observasi dan wawancara per tanggal Maret 2026.
Retno Ramadhanti adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, ritel, dan inklusi keuangan.
