Bulan Maret 2026 menjadi momentum penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunggu pencairan bansos PKH dan BPNT termin susulan. Kementerian Sosial terus mempercepat distribusi bantuan, sekaligus memperkenalkan program transisi menuju kemandirian ekonomi. Tak hanya soal dana yang cair, ada juga skema baru yang menawarkan stimulus hingga Rp35 juta untuk membantu KPM bangkit secara mandiri.
Beberapa poin penting mulai dari pencairan tahap pertama hingga program pemberdayaan ekonomi pun perlu dipahami agar tidak ketinggalan informasi. Termasuk juga bagi mereka yang masih menunggu buku tabungan atau kartu KKS karena masih dalam proses buka rekening kolektif.
Pencairan Bansos PKH dan BPNT Termin Susulan
Penyaluran bansos PKH dan BPNT termin susulan mulai terlihat di sejumlah daerah. Ini adalah pencairan tambahan untuk KPM yang sebenarnya sudah terdaftar di tahap pertama tahun 2026, namun belum sempat menerima dana di gelombang awal.
1. Penyaluran Melalui KKS via Bank BNI
Sebagian besar KPM yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mulai mendapatkan dana di rekening Bank BNI. Untuk BPNT, jumlahnya umumnya sekitar Rp600.000. Sementara PKH bervariasi, mulai dari Rp975.000 hingga Rp1.200.000. Besaran ini tergantung pada jumlah anggota keluarga dan status penerima di SIKS-NG.
2. Penyaluran via PT Pos Indonesia
Di wilayah tertentu yang minim akses perbankan, seperti Sigi dan Biro Maru, penyaluran bansos masih dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Proses ini berjalan secara bertahap dan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan penyaluran lewat bank.
3. KPM Baru Masih Dalam Proses Burekol
Sekitar 3 juta KPM baru saat ini masih dalam proses Burekol atau Buka Rekening Kolektif. Ini berarti buku tabungan dan kartu KKS belum bisa langsung diterima. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan, tergantung pada kesiapan data dan koordinasi di tingkat daerah.
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE)
Selain bansos rutin, Kementerian Sosial juga menghadirkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Tujuannya tidak lain untuk membantu KPM beralih dari ketergantungan bantuan ke kemandirian ekonomi.
Program ini memberikan modal usaha hingga Rp5 juta bagi KPM yang memiliki usaha mikro. Tidak hanya itu, ada juga stimulus Hari Raya yang bisa mencapai hingga Rp35 juta untuk membantu persiapan kebutuhan saat lebaran.
1. Syarat Mengikuti Program PPSE
Untuk bisa mengikuti PPSE, KPM harus memenuhi beberapa syarat dasar. Di antaranya adalah:
- Terdaftar aktif sebagai KPM di SIKS-NG
- Memiliki usaha mikro yang masih dalam tahap pengembangan
- Bersedia mengikuti pelatihan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah
2. Tahapan Program PPSE
Program ini tidak langsung memberikan dana. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar KPM bisa mengakses bantuan modal usaha.
-
Pendaftaran dan Seleksi
KPM yang tertarik mendaftar melalui fasilitator di tingkat desa atau kelurahan. Setelah itu, akan dilakukan seleksi berdasarkan potensi usaha dan kesiapan peserta. -
Pelatihan Kewirausahaan
Peserta yang lolos seleksi wajib mengikuti pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini mencakup pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga strategi pengembangan usaha. -
Penyaluran Modal Usaha
Setelah pelatihan selesai, peserta akan menerima bantuan modal usaha hingga Rp5 juta. Dana ini bisa digunakan untuk pengadaan peralatan, bahan baku, atau kebutuhan operasional usaha. -
Pendampingan Pasca-Pelatihan
Kementerian Sosial juga menyediakan pendampingan jangka pendek untuk memastikan usaha bisa berkembang dengan baik.
3. Stimulus Hari Raya untuk KPM
Selain bantuan modal usaha, ada juga stimulus Hari Raya yang bisa diakses oleh KPM. Stimulus ini diberikan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk bantuan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hari raya.
Besaran stimulus bisa mencapai hingga Rp35 juta, tergantung pada jumlah anggota keluarga dan kondisi ekonomi. Stimulus ini biasanya disalurkan bersamaan dengan bansos rutin atau melalui program khusus yang disiapkan menjelang lebaran.
Perbandingan Skema Bantuan Bansos dan Program Pemberdayaan
| Jenis Bantuan | Besaran | Tujuan | Syarat |
|---|---|---|---|
| BPNT Termin Susulan | Rp600.000 | Kebutuhan pokok bulanan | Terdaftar aktif di SIKS-NG |
| PKH Termin Susulan | Rp975.000 – Rp1.200.000 | Kesejahteraan keluarga | Status SI di SIKS-NG |
| Modal Usaha PPSE | Hingga Rp5 juta | Pengembangan usaha mikro | Memiliki usaha dan lolos seleksi |
| Stimulus Hari Raya | Hingga Rp35 juta | Kebutuhan saat lebaran | KPM aktif dan memenuhi kriteria tambahan |
Tips Mengantisipasi Keterlambatan Pencairan
Meski penyaluran bansos terus dipercepat, terkadang masih ada KPM yang belum menerima dana sesuai jadwal. Agar tidak terjebak informasi yang menyesatkan, berikut beberapa tips yang bisa diikuti:
- Cek secara berkala status penerima di SIKS-NG
- Hubungi fasilitator desa untuk konfirmasi penyaluran
- Hindari mempercayai info yang tidak jelas sumbernya
- Jangan mudah percaya janji bantuan dari pihak tidak terpercaya
Kesimpulan
Pencairan bansos PKH dan BPNT termin susulan mulai terlihat di berbagai daerah. KPM yang sudah terdaftar namun belum menerima dana, bisa mulai mengecek status penerima di SIKS-NG atau langsung ke fasilitator terdekat. Selain itu, program PPSE menawarkan peluang besar bagi KPM untuk bangkit secara mandiri melalui bantuan modal usaha dan stimulus Hari Raya.
Namun, perlu diingat bahwa informasi mengenai bansos dan program pemberdayaan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Disarankan untuk selalu mengikuti update resmi dari Kementerian Sosial atau situs SIKS-NG agar tidak ketinggalan informasi penting.
Retno Ramadhanti adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, ritel, dan inklusi keuangan.
