Tiga Sekretaris Daerah (Sekda) terbaik hasil penilaian ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 berkesempatan mengikuti program pembelajaran keamanan siber di Seoul, Korea Selatan. Mereka adalah Sekda Kalimantan Timur Sri Wahyuni, Sekda Sumatra Barat Arry Yuswadi, dan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati. Kegiatan ini diselenggarakan oleh LSWare, perusahaan keamanan siber, sebagai bentuk apresiasi dan investasi terhadap kapasitas kepemimpinan digital di tingkat daerah.
Program ini tidak hanya berupa kelas teori, tetapi juga menyertakan kunjungan langsung ke Korea Internet & Security Agency (KISA). Di sana, peserta bisa melihat secara langsung sistem keamanan siber yang telah diterapkan secara nasional di Korsel. Ketua ASKOMPSI, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman digital para pimpinan daerah, khususnya dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Penguatan Kapasitas Digital bagi Pejabat Daerah
Transformasi digital di sektor pemerintahan bukan hanya soal adopsi teknologi. Salah satu pilar penting yang sering terlewat adalah keamanan siber. Dalam konteks ini, peran Sekda sebagai ujung tombak eksekusi kebijakan daerah menjadi sangat krusial. Maka tak heran jika program pembelajaran ini ditujukan langsung kepada para Sekda berprestasi.
Faisal menegaskan bahwa Sekda memiliki peran strategis, seperti dirigen dalam sebuah orkestra. Mereka harus mampu menyelaraskan berbagai komponen pemerintahan agar berjalan selaras, termasuk dalam penerapan sistem digital yang aman. Penguatan kapasitas di bidang keamanan siber diharapkan bisa mempercepat transformasi digital pemerintah daerah secara keseluruhan.
Peserta program pun merasa mendapat banyak manfaat. Fenny Apridawati dari Sidoarjo menyebut bahwa kegiatan ini sangat membuka wawasan. Sementara Sri Wahyuni dari Kalimantan Timur, yang meraih juara pertama ADLGA 2025 kategori provinsi, menilai materi yang disampaikan sangat komprehensif dan layak dikembangkan lebih luas.
1. Kunjungan ke KISA: Peluang Belajar Langsung
Kunjungan ke KISA menjadi salah satu highlight dari program ini. Di lembaga ini, peserta bisa melihat bagaimana Korea Selatan mengelola keamanan siber secara nasional. KISA tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kapasitas dan mitigasi risiko siber.
2. Pembelajaran Klasikal: Teori dan Praktik
Selain kunjungan lapangan, peserta juga mengikuti sesi kelas intensif yang mencakup berbagai aspek keamanan siber. Mulai dari manajemen risiko, identifikasi ancaman, hingga strategi mitigasi yang bisa diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah.
3. Diskusi dengan Pejabat Korsel
Bagian penting lainnya adalah dialog langsung dengan pejabat pemerintah Korsel yang terlibat dalam pengelolaan keamanan siber. Melalui diskusi ini, peserta bisa memahami bagaimana kebijakan dibentuk dan diimplementasikan di tingkat nasional.
Mengapa Keamanan Siber Jadi Fokus Utama?
Di era digital, ancaman siber bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Dari serangan ransomware hingga kebocoran data, dampaknya bisa sangat luas—terutama jika menyangkut data publik atau infrastruktur kritis pemerintahan.
Ancaman Siber yang Sering Terjadi
- Ransomware – Peretas mengunci sistem dan meminta tebusan agar data bisa diakses kembali.
- Phishing – Penipuan digital yang menargetkan informasi pribadi atau login akses pejabat.
- Insider Threat – Ancaman dari dalam, seperti pegawai yang sengaja atau tidak sengaja membocorkan data sensitif.
Dampak pada Pemerintahan Daerah
Jika sistem pemerintahan daerah tidak aman, risiko kebocoran data publik sangat tinggi. Ini bisa memicu kehilangan kepercayaan masyarakat, hingga gangguan layanan publik. Belum lagi potensi kerugian finansial dan hukum yang bisa ditimbulkan.
Tips Membawa Pelajaran ke Daerah
Setelah mengikuti program ini, ketiga Sekda berencana membagikan ilmu yang didapat. Sri Wahyuni menyarankan agar materi bisa disebarkan secara hybrid, sehingga lebih banyak pejabat daerah yang bisa ikut merasakan manfaatnya.
1. Sosialisasi Internal
Langkah pertama adalah menyampaikan hasil pembelajaran kepada jajaran ASN di daerah masing-masing. Ini bisa dilakukan melalui workshop atau pelatihan internal.
2. Penyusunan SOP Keamanan Informasi
Dengan ilmu baru, Sekda bisa membantu menyusun atau merevisi SOP terkait keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
3. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait
Membangun sinergi dengan lembaga seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memperkuat sistem keamanan lokal.
Perbandingan Manfaat Program di Korsel vs Lokal
| Aspek | Program di Korsel | Program Lokal |
|---|---|---|
| Materi | Komprehensif dan terstruktur | Umumnya dasar |
| Pengalaman Praktik | Kunjungan langsung ke KISA | Terbatas pada simulasi |
| Jaring Koneksi | Interaksi dengan pejabat Korsel | Terbatas pada lingkup lokal |
| Biaya | Ditanggung penuh oleh LSWare | Tergantung anggaran daerah |
Program ini menunjukkan bahwa investasi terhadap kapasitas SDM di bidang digital sangat penting. Apalagi saat ini, hampir semua layanan publik mulai beralih ke sistem digital. Tanpa keamanan yang memadai, semua itu bisa menjadi celah besar bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tantangan Ke Depan
Meski program ini memberikan manfaat besar, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah bagaimana memastikan ilmu ini bisa menyebar secara merata ke seluruh daerah. Tidak semua Sekda atau pejabat daerah punya kesempatan mengikuti program internasional.
Oleh karena itu, penting untuk menciptakan model pembelajaran yang bisa diakses secara luas. Misalnya dengan pendekatan hybrid, seperti yang disarankan oleh Sri Wahyuni. Atau membangun jejaring antar daerah untuk saling berbagi pengalaman.
Kesimpulan
Program pembelajaran keamanan siber di Korsel yang diikuti tiga Sekda berprestasi merupakan langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital di pemerintahan daerah. Dengan memahami sistem keamanan siber dari negara maju, diharapkan para pejabat daerah bisa mengembangkan strategi yang lebih baik dan lebih aman.
Namun, keberhasilan tidak hanya tergantung pada satu program. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, dukungan anggaran, dan kolaborasi lintas instansi agar transformasi digital bisa berjalan dengan aman dan berkelanjutan.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan penyelenggara program dan kondisi lapangan.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
