Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa perluasan basis pajak bakal jadi salah satu strategi utama menghadapi gejolak ekonomi yang mungkin terjadi pada 2026. Dalam seminar di Jakarta, Juda menjelaskan bahwa ketegangan global saat ini membuka ruang risiko besar, terutama pada harga komoditas dan nilai tukar. Belum lagi tekanan pada belanja negara, khususnya subsidi energi.
Penerimaan fiskal harus dikelola secara hati-hati agar tetap bisa menutupi pengeluaran yang terus naik. Salah satunya adalah subsidi bahan bakar minyak yang selama ini menjadi beban besar bagi APBN. Perluasan basis pajak bukan soal menaikkan tarif, tapi lebih ke arah inklusi lebih banyak wajib pajak yang selama ini belum tersentuh.
Kementerian Keuangan punya empat pilar dalam mengelola penerimaan negara. Empat pilar ini dirancang agar penerimaan bisa tetap stabil meski di tengah ketidakpastian ekonomi global. Strategi ini juga memperhitungkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pilar Utama dalam Penerimaan Negara
Perluasan basis pajak bukan hal baru, tapi kini menjadi lebih penting di tengah dinamika ekonomi yang makin kompleks. Strategi ini dirancang agar negara bisa tetap punya ruang fiskal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi makro.
1. Perluasan Basis Pajak yang Adil dan Terukur
Langkah pertama adalah memperluas basis pajak dengan pendekatan yang adil. Artinya, pemerintah ingin menarik lebih banyak wajib pajak baru tanpa memberatkan yang sudah patuh. Ini juga mencakup optimalisasi potensi dari sektor ekonomi baru seperti digital dan UMKM.
Integrasi data lintas sektor juga jadi bagian penting. Dengan data yang terintegrasi, celah perpajakan bisa lebih mudah ditemukan dan ditutup. Misalnya, data dari BI atau OJK bisa membantu mendeteksi transaksi keuangan yang selama ini tidak terpantau.
2. Penguatan Kepatuhan Berbasis Risiko dan Data
Transformasi digital di sektor perpajakan terus digenjot. Sistem Coretax yang dikembangkan Kemenkeu jadi salah satu alat penting untuk memetakan risiko dan meminimalkan kecurangan. Dengan data yang lebih akurat, pengawasan bisa lebih tepat sasaran.
Pemanfaatan data lintas instansi juga memperkuat sistem ini. Kolaborasi dengan BI, OJK, dan lembaga lain memungkinkan pemerintah melihat gambaran lebih utuh tentang perilaku wajib pajak.
3. Menjaga Keseimbangan Penerimaan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan penerimaan negara harus dirancang agar tidak membunuh pertumbuhan. Jika aturan terlalu ketat, bisa jadi malah menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kemenkeu sadar bahwa penerimaan yang berkelanjutan hanya bisa terjadi jika ekonomi tetap tumbuh.
Desain kebijakan pun harus mempertimbangkan iklim investasi nasional. Pajak yang adil dan transparan bisa meningkatkan kepercayaan investor. Ini penting untuk menjaga daya saing Indonesia di tengah persaingan global.
4. Transformasi Sumber Daya Manusia
Teknologi memang penting, tapi manusia tetap jadi ujung tombak dalam setiap reformasi. Kemenkeu terus melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pajak. Tujuannya agar SDM di sektor perpajakan punya integritas dan kompetensi tinggi.
Transformasi SDM ini mencakup peningkatan keterampilan digital, pemahaman risiko, dan etika kerja. SDM yang baik bisa memastikan kebijakan yang dirancang benar-benar bisa dijalankan di lapangan.
Strategi Jangka Panjang dalam Menghadapi Ketidakpastian
Perluasan basis pajak bukan solusi instan, tapi bagian dari strategi jangka panjang. Dengan basis yang lebih luas, negara bisa lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Apalagi saat ini, tekanan pada APBN terus meningkat karena berbagai faktor, termasuk subsidi energi dan belanja sosial.
Koordinasi lintas institusi juga jadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Kemenkeu tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari lembaga lain seperti BI, Bappenas, dan KPPU sangat dibutuhkan agar kebijakan bisa berjalan efektif dan terintegrasi.
Tantangan dan Peluang di Tengah Transformasi Perpajakan
Transformasi perpajakan membawa tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, masih ada resistensi dari pelaku usaha yang belum siap secara digital. Di sisi lain, ekonomi digital dan UMKM memberi peluang besar untuk memperluas basis pajak.
Kemenkeu terus mengedepankan pendekatan yang humanis dan tidak memberatkan. Misalnya, dengan memberikan edukasi pajak sejak dini dan mempermudah proses pelaporan. Ini penting agar masyarakat tidak merasa dipaksa, tapi justru melihat pajak sebagai bentuk partisipasi.
Perbandingan Potensi Penerimaan dari Berbagai Sektor
Berikut adalah estimasi potensi penerimaan dari berbagai sektor berdasarkan data Kemenkeu tahun 2025:
| Sektor | Potensi Penerimaan (dalam triliun) | Kenaikan (%) dari 2024 |
|---|---|---|
| Pajak Penghasilan | 1.200 | +8% |
| Pajak Pertambahan Nilai | 950 | +6% |
| Pajak Daerah | 450 | +5% |
| Sektor Digital | 220 | +15% |
| UMKM | 180 | +12% |
Catatan: Data bersifat estimasi dan dapat berubah tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan yang berlaku.
Penutup
Strategi perluasan basis pajak bukan cuma soal menaikkan angka di APBN. Ini tentang membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global, langkah ini bisa jadi benteng pertama agar perekonomian nasional tetap stabil dan tumbuh.
Disclaimer: Data dan angka dalam artikel ini bersifat estimasi berdasarkan informasi terkini dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung situasi ekonomi serta kebijakan yang diambil pemerintah.
Retno Ramadhanti adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis berpengalaman dengan keahlian di bidang ekonomi, bisnis, ritel, dan inklusi keuangan.
