Kebijakan pendidikan nasional kerap menjadi bahan sorotan, terutama soal ketimpangan antara prioritas kesehatan murid dan kesejahteraan guru. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, baru-baru ini angkat suara soal hal ini. Ia menyoroti bahwa pemerintah tampak fokus pada program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk murid, sementara guru justru masih bergulat dengan gaji yang sangat minim.
Padahal, guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan. Tanpa kesejahteraan yang layak, bagaimana bisa kualitas pendidikan terus meningkat? Mahfud MD menegaskan bahwa ketimpangan ini bisa menggerus semangat kerja guru sekaligus memengaruhi kualitas pembelajaran di lapangan.
Kritik Mahfud MD: Prioritas yang Terbalik?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang lahir dengan niat baik. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di sekolah. Namun, Mahfud MD menilai bahwa program ini belum tentu efektif dalam jangka panjang. Apalagi jika tidak diimbangi dengan perhatian serius terhadap guru, yang setiap hari bertanggung jawab mendidik mereka.
Belum lagi, banyak guru honorer yang digaji sangat rendah. Ada yang hanya menerima sekitar Rp300 ribu per bulan. Bahkan, ada laporan bahwa ada guru yang hanya dibayar Rp175 ribu. Angka ini jauh di bawah upah minimum regional di seluruh Indonesia.
1. Gaji Guru Honorer yang Memilukan
Guru honorer sering kali menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan, terutama di daerah terpencil. Namun, kenyataan pahit yang mereka alami adalah gaji yang sangat tidak layak. Berikut rincian gaji rata-rata guru honorer di beberapa daerah:
| No | Daerah | Gaji Rata-Rata (per bulan) |
|---|---|---|
| 1 | Papua | Rp175.000 – Rp300.000 |
| 2 | NTT | Rp200.000 – Rp350.000 |
| 3 | Sulawesi Tengah | Rp250.000 – Rp400.000 |
| 4 | Jawa Tengah | Rp300.000 – Rp500.000 |
Disclaimer: Data di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan daerah dan pusat.
2. Program MBG yang Dinilai Kurang Efektif
Program Makan Bergizi Gratis memang memberikan dampak positif di beberapa wilayah. Namun, Mahfud MD menilai bahwa program ini belum tentu berkelanjutan. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat dan pengawasan ketat, risiko pemborosan atau distribusi yang tidak tepat sasaran sangat tinggi.
Selain itu, program ini juga tidak serta merta menyelesaikan masalah kesehatan murid secara menyeluruh. Gizi saja tidak cukup jika lingkungan belajar tidak mendukung, termasuk kualitas guru yang mengajar.
Mengapa Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas?
Guru yang sejahtera secara finansial dan mental akan lebih produktif dalam mengajar. Mereka juga cenderung lebih sabar dan kreatif dalam menyampaikan materi. Sayangnya, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Banyak guru harus bekerja paruh waktu atau mengambil pekerjaan sampingan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Dampak Gaji Rendah terhadap Kualitas Pendidikan
Gaji yang minim membuat banyak guru tidak fokus sepenuhnya pada tugas mengajar. Mereka terpaksa mencari pekerjaan tambahan, yang tentu mengurangi waktu dan energi untuk persiapan materi atau evaluasi siswa.
Selain itu, guru yang bergaji rendah juga rentan mengalami stres dan burnout. Ini berdampak langsung pada suasana kelas dan kualitas pembelajaran.
4. Perbandingan Anggaran: Murid vs Guru
Berikut adalah perbandingan anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan murid dan kesejahteraan guru dalam APBN beberapa tahun terakhir:
| Tahun | Anggaran MBG (Triliun) | Anggaran Guru Honorer (Triliun) |
|---|---|---|
| 2022 | 5.2 | 1.8 |
| 2023 | 6.0 | 2.1 |
| 2024 | 6.5 | 2.3 |
Terlihat bahwa anggaran untuk murid jauh lebih besar. Padahal, guru adalah subjek aktif yang membuat program seperti MBG bisa berjalan.
Solusi yang Bisa Diterapkan
Ketimpangan ini bukan tanpa solusi. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menjembatani kesenjangan antara kesehatan murid dan kesejahteraan guru.
5. Evaluasi Ulang Alokasi Anggaran Pendidikan
Pemerintah perlu mengevaluasi ulang porsi anggaran pendidikan. Jika ingin mencetak generasi sehat dan cerdas, maka guru juga harus diberi perhatian serius. Gaji guru honorer perlu disamakan dengan standar minimum nasional.
6. Penguatan Sistem Rekrutmen dan Penghargaan
Guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi layak mendapat pengakuan. Mereka bisa dimasukkan ke dalam sistem pegawai negeri atau diberi tunjangan tetap yang lebih layak. Ini akan meningkatkan semangat kerja dan mengurangi pergantian guru yang terlalu sering.
7. Peningkatan Infrastruktur Sekolah
Kualitas pendidikan tidak hanya soal gizi atau gaji. Infrastruktur sekolah yang memadai, termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya, juga berpengaruh besar. Guru akan lebih nyaman mengajar jika fasilitas memadai.
Penutup
Kritik Mahfud MD bukan sekadar sindiran belaka. Ia mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan harus seimbang. Tidak cukup hanya memperhatikan satu sisi, sementara pihak lain yang seharusnya menjadi tulang punggung malah dikesampingkan.
Jika guru terus dibiarkan dalam kondisi tidak layak, maka program apapun—seberat apa pun anggarannya—akan sulit mencapai hasil maksimal. Karena pada akhirnya, yang mengantarkan bangsa ini ke masa depan bukan hanya murid yang sehat, tapi juga guru yang sejahtera.
Herdi Susianto adalah Reporter USAID IUWASH Tangguh. Jurnalis ekonomi berpengalaman dengan keahlian di bidang bisnis, infrastruktur, dan transportasi.
