Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), yang terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene (WASH), berperan penting untuk mengoordinasikan dan menyinergikan semua program pembangunan air minum, sanitasi, dan perilaku higiene di tingkat daerah.
Di Kabupaten Bogor, peran penting ini dilakukan oleh Pokja AMPL berbasis masyarakat pada tahun 2012 hingga 2017. Mengingat Pokja AMPL berbasis masyarakat tersebut mempunyai peran penting dalam koordinasi dan sinergi program pembangunan air minum dan sanitasi, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Kabupaten Bogor memprakarsai diskusi untuk memperpanjang masa kerja Pokja. Sayangnya, diskusi ini harus terhenti pada pertengahan 2018.
Kepala Sub-Bidang Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Kabupaten Bogor, K.S. Pramudito, menjelaskan bahwa dengan tidak adanya POKJA, proses koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi terhambat.
Oleh karena itu, Bappelitabangda Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melanjutkan kembali diskusi-diskusi untuk mengaktifkan POKJA AMPL. Mulai Januari hingga Agustus 2020, Bappelitbangda, organisasi-organisasi perangkat daerah terkait, dan USAID IUWASH PLUS bekerja sama merevitalisasi kelompok kerja tersebut. Dalam upaya tersebut, USAID IUWASH PLUS juga memberikan masukan terhadap draf surat keputusan bupati tentang pembentukan PPKP.
Berkat kerja keras semua pihak, Kabupaten Bogor akhirnya behasil membentuk POKJA PPKP pada Agustus 2020. Pembentukan pokja ini didukung dengan Keputusan Bupati Nomor 147/359/Kpts/Per-UU/2020. Dari tahun 2020 hingga 2025, POKJA bertanggung jawab antara lain mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene.
Pada September 2020, POKJA PPKP dengan bantuan USAID IUWASH PLUS, menyepakati bahwa akses sanitasi layak Kabupaten Bogor tahun 2020 sebesar 60,3 persen. Angka ini termasuk 1,06 persen sanitasi aman. Berdasarkan data tersebut, Pokja Air Minum dan Sanitasi Jawa Barat menargetkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencapai 6,69 persen akses sanitasi aman pada tahun 2024. Untuk sektor air minum, POKJA PPKP, didukung USAID IUWASH PLUS, terus melakukan rapat koordinasi dan pemutakhiran data akses air minum.
“Data yang akurat dan disepakati oleh seluruh anggota POKJA PPKP, menjadi dasar perencanaan program sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene yang tepat dan efektif, ”pungkas K.S. Pramudito.